Menyikapi pernyataan politikus PPP Arsul Sani diatas yang menyatakan akan memperhatikan pasal-pasal di RUU PKS apakah sesuai atau tidak dengan pasal yang ada KUHP nyatanya bisa dibenarkan. Mengingat dalam KUHP sendiri sudah ada regulasi yang mengatur tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan seksual diantaranya UU No. 23 tahun 2002 sebagimana yang telah diubah dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Perdagangan Orang.
Namun, bagi para pengusung "pembela perempuan" beberapa regulasi diatas tidak mewakili konteks pengertian yang lebih jelas tentang makna kekerasan seksual. Bagi mereka, pengertian kekerasan seksual harus dikembalikan pada pengertian yang diberikan oleh WHO yang menjabarkan adanya 11 perbuatan yang terkategori perbuatan kekerasan seksual.
Misalnya saja definisi ‘kekerasan seksual' yang digunakan dalam RUU PKS ini terfokus pada klausul: “secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas”. Klausul ini memberi kesan bahwa sebuah perbuatan seksual yang dilakukan, bila ada persetujuan maka tidak akan dianggap sebagai kejahatan seksual. Klausul ini sangat berbahaya karena berpeluang melegalkan perilaku seksual secara bebas.
Dalam penyelesaiannya, Islam memandang masalah kekerasan seksual ini bukanlah sebuah permasalahan yang muncul dengan sendirinya. Tetapi muncul sebagai impact dari rusaknya pengaturan sistem kehidupan yang ada. Maka, untuk menyelesaikannya perlu merumuskan kebijakan yang tidak hanya berfokus kepada langkah kuratif saja tapi juga harus melakukan langkah persuasif.
Pun juga dengan langkah kuratifnya, sanksi hukum akan diberlakukan dengan seadil-adilnya. Tidak akan dibiarkan para pelaku bisa lepas dari hukuman. Misalnya bagi pelaku pemerkosaan, mereka akan di sanksi dengan 100 kali jilid jika mereka belum pernah menikah (ghairu muhshan) dan sanksi rajam sampai mati jika mereka sudah pernah menikah (muhsan).

Lanjut Kapolsek Sukahaji menuturkan, Penerima bantuan sudah dibagi menjadi beberapa skema. Semoga manfaatnya dapat dirasakan warga, terutama yang tergolong kurang mampu. (Ft)