Reklamasi sendiri sebenarnya boleh dilakukan dengan tujuan sebagai ruang publik. Kalau hal selain dari yang dimaksud disalah artikan maka kita berhak menentangnya. Memang secara pembangunan dapaknya pastilah lari ke lingkungan, tapi kan masih bisa membuat lingkungan diatas menjadi Ruang Terbuka Non Hijau.
Dan selain itu pengembangan reklamasi ditujukan juga untuk menambahkan ruang publik, sekira kita ketahui bersama bahwa ruang publik di Makassar sendiri nyaris tidak ada. Hutan Kota? kita cuman punya taman macan. Jalur pedestrian? semua digunakan para PKL. Lapangan? ada tuh yang dijadikan market. Nah untuk alternatifnya maka dibangunlah reklamasi untuk tujuan Ruang Publik. Ruang Publik? mudah-mudahan itu bisa terealisasikan.
kalau reklamasi dikerjakan oleh Ciputra apakah itu berarti reklamasi dilakukan untuk kepentingan publik? sudah pernah baca dan lihat rekam jejak Ciputra? sederhananya, saya ini pengusaha perumahan, saya keluar modal besar untuk membangun perumahan. apakah saya rela menggunakan lahan itu untuk membangun kepentingan publik? mungkin, kalau saya sinterklas
kedua, benarkah di Makassar sudah tidak ada lahan lagi? kenapa koq masih banyak yang bangun ruko, bangun POM bensin? kenapa Bandung dan Surabaya yang tanahnya lebih sempit lagi bisa bangun taman?
Saya bilang reklamasi tujuannya untuk ruang ppublik, kalau lewat dari itu yang kita sebagai warga harusnya protes. Toh dalam maket CPI yang dibangun bukan perumahan deh, kalau bertentangan ya mesti dilawan.
Ya benar, menurut data Dinas Tata Ruang Kota Makassar, RTH yang mendiami kota makassar bahkan tidak sampe 10% dari jumlah seharusnya yaitu 30%. Makanya untuk menggantinya ya dibuatlah reklamasi. Kalau berbicara tentang Kota luar ya kan mereka sudah memiliki taman sebelumnya jadi tinggal di renovasi saja. Makassar adakah tamannya? paling taman macan.
Memang tidak penting, tapi apalah namanya kota nyaman dengan slogan Kota Dunia kalau tidak ada ciri khasnya? mau dikenal sebagai apa? Kota balikpapan yang dikatakan kota ternyaman se-Indonesia aja punya ikon kok.
Suatu saat keindahan alam yang saat ini masih bisa dinikmati hanya akan menjadi kenangan 🙂 dari kengangan itu mungkin kita bisa bercerita lebih banyak lagi
Saya juga pernah bertemu salah seorang korban dari pembangunan CPI ini. Dia bercerita, dia terpaksa kembali tinggal di pulau (pulau lanjukang) karena lahannya tergusur. Warga pulau lae-lae juga dulu pernah disuruh pindah karena akan dibangun hotel disana. Tidak tau nanti kedepannya.
Satu-satunya cara mencegah reklamasi yaitu dengan menerapkan peraturan dan undang-undang mengenai lingkungan hidup. Tapi ndak tau, ada atau tidak perda itu di Makassar.
Kalau memang reklamasi untuk CPI ini tidak bisa dicegah, ya diikhlaskan saja. Yang penting, bisa diupayakan agar tidak ada CPI-CPI baru di kemudian hari. Caranya ya menekan pihak terkait untuk membuat perda soal lingkungan hidup yg membatasi upaya perusakan lingkungan dan reklamasi daratan. Nah, blogger2 dan pegiat internet di Makassar bisa mulai bergerak dari sekarang utk mewujudkan itu. Bolehlah dibuat gerakan supaya menekan dprd utk merumuskannya jadi perda.
Pelaksanaan reklamasi Centre Point Of Indonesia yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan kini menjadi “gawean” besar Ciputra sebagai rekanan swasta yang ditunjuk sebagai pengembang lahan reklamasi seluas 157 Hektar ini telah mempublikasikan secara sekilas metode pelaksanaan reklamasi yang rencananya akan dimulai pada tahun 2016.
Mengutip Media Fajar Online pada tanggal 12 Oktober 2015 yang menyebutkan bahwa material reklamasi CPI akan diambil dengan menggunakan Kapal Keruk jenis Hopper Dredger yang kemudian akan ditransfer ke Sprayer Pontoon melalui pipa yang nantinya Kapal Pontoon inilah yang akan menyemburkan material ke dumping area reklamasi.
Mengingat pentingnya Rencana Lokasi pengambilan material keruk ini, hendaknya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pengembang melakukan koordinasi dengan Stakeholder terkait ruang laut yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terkait penetapan lokasi tersebut diatas.
Tentu saja tulisan ini jangan diartikan untuk menghambat kegiatan Reklamasi CPI, akan tetapi untuk mengingatkan kembali bahwa terdapat aturan-aturan hukum mengenai tata cara Reklamasi dan Pengerukan. Aturan tersebut dibuat untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas dan tentu saja agar Sumber Daya Alam Hayati Kelautan bisa terjaga dengan baik sebagai warisan untuk anak cucu kita di masa yang akan datang.
Dan perlu kita sadari bahwa keindahan alam adalah suatu nikmat yg tak ternilai. (Saat ini Gratis. Alhamdulillah)
Jakarta, Bandung dan hampir beberapa kota besar di Indonesia tidak punya keindahan seperti pantai Losari.
Saya tahu Papua indah, tapi saya tidak tahu kalau ternyata keindahannya bisa dinikmati di mana saja. Bahkan tidak jauh dari hingar-bingarnya kota
Di Jayapura, sebagian besar orang-orang yang berkeliaran adalah para pendatang. Sejenak saya tidak merasa ada di tanah Papua. Ternyata jejak para