Perubahan konstitusi merupakan suatu hal yang menjadi perdebatan panjang, terutama berkaitan dengan hasil-hasil yang diperoleh dari perubahan itu sendiri. Perdebatan itu menyangkut apakah hasil perubahan itu menggantikan konstitusi yang lama ataukah hasil perubahan itu tidak menghilangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konstitusi yang lama.
Sementara itu, menurut Miriam Budiardjo, ada empat macam prosedur dalam perubahan konstitusi, yaitu sebagai berikut:
a. Sidang badan legislatif dengan ditambah beberapa syarat, misalnya dapat ditetapkan kuorum untuk sidang yang membicarakan usul perubahan undang-undang dasar dan jumlah minimal anggota badan legislatif untuk menerimanya,
c. Negara-negara bagian dalam negara federal (misalnya Amerika Serikat,3/4 dari 50 negara bagian harus menyetujui).
Sesuai dengan perkembangan di berbagai bidang kehidupan dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia, sejak masa reformasi telah menimbulkan pemikiran yang serius dari bangsa dan negara Indonesia untuk melakukan koreksi atas berbagai penyimpangan yang terjadi dalam praktik penyelenggaraan negara. Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan hidup bernegara, termasuk jalannya ketatanegaraan, bangsa Indonesia telah mengalami momen sejarah baru, yaitu reformasi. Tepatnya terjadi pada sekitar tahun 1998 setelah tumbangnya pemerintahaan Orde Baru yang sebelumnya telah berlangsung selama lebih kurang 32 tahun.
Dengan terjadinya berbagai penyimpangan dalam praktik kenegaraan, baik pada masa pemerintahan Orde Lama (Soekarno), maupun pada masa pemerintahan Orde Baru (Soeharto), yang mengarah kepada kekuasaan bersifat sentralistik, tertutup dan otoriter, yang salah satu sumber penyebabnya adalah pada konstitusi negara kita, yaitu UUD 1945 yang dinilai tidak cukup kuat untuk menampung segenap prinsip-prinsip konstitusional serta prinsip ke arah kehidupan yang demokratis maka diperlukan suatu koreksi terhadap konstitusi/UUD 1945.
Sebenarnya para penyusun dan perumus Undang-Undang Dasar 1945 pada saat itu telah menyadari bahwa Undang-Undang Dasar 1945 masih belum lengkap dan tidak sempurna mengingat saat perumusan/penyusunannya dalam waktu yang sangat sempit dan serba tergesa-gesa sehingga undang-undang dasar belum memiliki mekanisme atau sistem check and balance (pengawasan dan keseimbangan) antarlembaga negara yang ada.
Presiden Soekarno dalam pidatonya di depan rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945 pernah menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 masih berifat sementara dan kilat sehingga kelak pada sesudah suasana menjadi lebih tenteram dan stabil dapat dibuat undang-undang dasar baru yang lebih lengkap dan sempurna. Dalam Ayat (2) Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar 1945 (lama) dinyatakan bahwa dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat terbentuk, majelis ini bersidang untuk menetapkan undang-undang dasar. Peluang perubahannya dilandaskan pada Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 yang mensyaratkan harus dihadiri oleh dua pertiga anggota MPR dalam sidang, dan disetujui oleh dua pertiga dari anggota yang hadir, sedang perubahannya harus mempertimbangkan kepentingan aspirasi dengan pelaksanaannya.
Perubahan pertama sampai keempat UUD 1945 tersebut telah mengubah hampir selurun sistem ketatanegaraan di negara Indonesia (berbeda dengan sistem ketatanegaraan yang dianut oleh UUD 1945), seperti lahirnya lembaga-lembaga baru, yaitu Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Adapun perubahan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:
b. MPR tidak lagi dikenal sebagai lembaga tertinggi negara karena setelah amandemen menggunakan sistem bikameral (sistem majelis perundang-undangan kembar), yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)dan Dewan Perwekilan Daerah (DPD); sedangkan Utusan Golongan di MPR tidak ada lagi. DPR dan DPD dipilih melelui pemilihan umum.
c. MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik Presiden dan Wakil Presiden, serta dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya.
d. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan dan dihantu oleh seorang wakil presiden dan menteri-menteri negara.
e. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jahatan selama lima tahun, den sesudah itu dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
g. Keberadaan lembaga Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan dari lembaga tinggi negara dan menjadi lembaga di dalam struktur pemerintahan negara yang dibentuk oleh presiden.