Indonesia adalah salah satu dari populasi negara terbesar di dunia, selain China, India, dan Amerika Serikat. Dengan memiliki 243 juta penduduk, Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami tingginya jumlah angka kemiskinan. Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan sekitar 17,75% terjadi pada tahun 2006 (BPS, 1 Juli 2009). Maka dari itu, peran lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) sangat dibutuhkan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dengan memberikan pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil yang mampu menciptakan lapangan kerja baru untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Menyediakan pembiayaan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menciptakan bisnis, bisa mengurangi secara langsung tingkat kemiskinan di Indonesia. Karena isu-isu kemiskinan dan pengangguran merupakan tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dari tahun ke tahun.
Sejumlah besar studi tentang kemiskinan menunjukkan bahwa pengecualian orang miskin dari sistem keuangan dan pelayanan merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap ketidakmampuan mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi. LKMS sebagai salah satu lembaga keuangan Islam yang pada dasarnya didasarkan pada aturan syariah dan prinsip, didorong menjadi pemimpin penyaluran dana kepada orang-orang menengah ke bawah dan berpenghasilan rendah. Lembaga keuangan mikro syariah berperan sebagai fasilitator dalam menyalurkan dana kepada masyarakat menengah ke bawah melalui intermediasi sosial dan program pembiayaan berbasis kerjasama. Dana untuk penyaluran pembiayaan bisa bersumber dari sumber internal (pemilik modal) ataupun eksternal, yaitu dari zakat, wakaf tunai, infaq, dan sedekah.
Adalah sebuah keharusan jika Indonesia harus memiliki alat yang ampuh untuk mengatasi isu kemiskinan di Indonesia. Dari berbagai penelitian di dunia menyebutkan, bahwasanya penyaluran pembiayaan mikro syariah kepada masyarakat menengah ke bawah telah terbukti mampu menjadi alat untuk pengentasan kemiskinan. Karena pemasalahan yang terjadi saat ini adalah mengecualikan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah terhadap penyediaan jasa keuangan dari sistem keuangan formal. Penyediaan pembiayaan mikro Islam kepada orang miskin akan meningkatkan pendapatan rumah tangga dan keamanan ekonomi, membangun aset dan mengurangi kerentanan, menciptakan permintaan untuk barang dan jasa lainnya (terutama gizi, pendidikan, dan kesehatan), dan merangsang ekonomi lokal (Obaidullah dan Khan, 2008). Karena, Indonesia adalah negara dengan pasar terbesar mayoritas Muslim di dunia, memiliki keuangan mikro dan keuangan pedesaan sektor yang sangat kompleks yang telah berkembang selama lebih dari satu abad (Seibel, 2004). Artinya, Indonesia memiliki pengalaman yang handal dalam memberikan pembiayaan keuangan kepada golongan menengah ke bawah.
Hal ini juga dilakukan dalam rangka untuk memiliki ekonomi yang baik dan kehidupan sosial Islam yang mapan dengan mendorong orang untuk melakukan bisnis dan kewirausahaan. Karena salah satu hadits disebutkan bahwa lebih dari sembilan puluh persen rizki itu diberikan kepada pengusaha. Sedangkan permasalahan utama bagi orang-orang menengah ke bawah adalah mereka tidak memiliki modal (uang) yang cukup untuk memulai bisnis dan tidak ada akses ke jasa keuangan. Sehingga, kita menghadapi masalah media informasi antara keuangan syariah terutama dengan kelompok masyarakat tidak mampu.
Oleh karena itu, kebanyakan orang miskin mengalami kesulitan untuk mengakses dana karena tidak sesuai dengan kriteria bank pada umumnya. Maka saya menawarkan skema pembiayaan mikro syariah yang baik, agar dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini. Hal ini bisa dipakai juga oleh lembaga keuangan syariah lainnya jika ingin menawarkan pembiayaa mikro syariah kepada orang miskin tanpa ribā, gharar, dan maysir.
Microcredit Summit (1997) mendefinisikan keuangan mikro sebagai "program yang memberikan pembiayaan kecil kepada orang-orang yang sangat miskin untuk proyek-proyek wirausaha yang menghasilkan pendapatan yang memungkinkan mereka untuk mengurus diri sendiri dan keluarga mereka" (Rahman, 2007). Antonio (n.d.); Ascarya dan Sanrego (n.d.), mendefinisikan keuangan mikro berdasarkan klasifikasi di atas batas kredit yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah oleh lembaga keuangan Islam. Dengan mendefinisikan klasifikasi keuangan mikro akan mampu mencapai pendapatan masyarakat miskin dan rendah, untuk membantu dan membimbing mereka dalam bisnis dan mandiri. Secara umum, pembiayaan mikro mengacu pada membuat pinjaman kecil yang tersedia untuk masyarakat miskin (terutama yang secara tradisional dikecualikan dari jasa keuangan) melalui program yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan keadaan mereka (Khan, 2008).
Inisiatif keuangan mikro menjadi lebih populer saat ini di banyak negara-negara Islam meskipun sebelumnya itu didominasi oleh sistem konvensional. Banyak artikel dan kertas kerja ditulis mengenai ide atau model tentang bagaimana untuk mengislamkan keuangan mikro.
Di antara fitur dari keuangan mikro adalah pencairan pembiayaan ukuran kecil kepada penerima baik pengusaha mikro atau masyarakat miskin dengan tujuan untuk menghasilkan pendapatan dari proyek baru atau perluasan bisnis. Biasanya, persyaratan dan kondisi pinjaman yang mudah dipahami sangat fleksibel dengan keadaan mereka. Hal ini disediakan untuk pembiayaan jangka pendek dan pembayaran dapat dilakukan secara harian, mingguan, atau bulanan. Prosedur dan proses penyaluran pembiayaan haruslah lebih mudah dan cepat. Modal tambahan juga dapat diberikan setelah pelunasan pinjaman sebelumnya. Lembaga keuangan mikro memberikan kepada jasa keuangan yang buruk kewirausahaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Program keuangan mikro yang baik ditandai dengan pembiayaan skala kecil, biasanya pinjaman jangka pendek, efisien, disederhanakan, pencairan cepat pinjaman berulang setelah pembayaran tepat waktu, lokasi yang nyaman, dan waktu pelayanan yang singkat (Obaidullah dan Khan, 2008) .
Misi utama dari keuangan mikro adalah untuk membantu masyarakat miskin dalam membantu diri mereka untuk mandiri secara ekonomi (Rahman, 2007). Ada beberapa penulis yang disebutkan dalam makalah mereka tentang tujuan utama dari lembaga keuangan mikro yang untuk mengentaskan kemiskinan. Hal ini secara luas diyakini bahwa program keuangan mikro akan meningkatkan pendapatan dan memperluas pasar keuangan dengan memberikan pembiayaan, antara layanan lain, untuk pengusaha kecil (Shimelles dan Zahidul, 2009). Hingga saat ini, keuangan mikro telah muncul sebagai instrumen penting untuk membantu sejumlah besar kelompok anggota masyarakat yang "unbankable", sebagai alat untuk membantu mengurangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di bagian yang diabaikan dunia.
Sebagian besar lembaga keuangan mikro saat ini adalah konvensional dan berbasis kepentingan. Lembaga keuangan mikro konvensional sering dikritik karena suku bunga selangit dan sangat memberatkan bagi para pengusaha mikro dan kecil. Hal ini terutama disebabkan oleh biaya transaksi yang lebih tinggi seperti penyediaan layanan pemantauan, saran, dan asuransi kesehatan (Wilson, 2007). Namun, lembaga keuangan mikro syariah yang memberikan pelayanan kepada pengusaha mikro dan kecil masih sangat minim sekali hanya di daerah saja. Lembaga-lembaga ini sebagian besar menggunakan format pinjaman kelompok berdasarkan dari Lembaga Keuangan Mikro konvensional. Lembaga keuangan mikro syariah juga mengalami kesulitan dalam memperoleh dana dari eksternal. Sementara beberapa dana yang tersedia dari instansi pemerintah, sering mengalami persyaratan dan kondisi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ada beberapa kekurangan Keuangan Mikro Islam, hanya beberapa dari mereka yang sesuai dengan syariah, terutama yang dioperasikan oleh program keuangan mikro Hodeibah Yaman, inisiatif keuangan mikro berbasis UNDP Murabahah di Jabal al-Hoss di Suriah, skema keuangan mikro berbasis Qardhul Hasan yang ditawarkan oleh Yayasan Tekun di Malaysia, skema yang ditawarkan oleh Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Islam Bangladesh (Rahman , 2007).
Masalah kemiskinan dan pengangguran telah menjadi musuh bagi masyarakat di seluruh dunia. Kedua isu ini, selalu menjadi logo untuk calon presiden dan kepala negara yang ingin menjadi pemimpin untuk mempromosikan dua hal ini agar mendapatkan simpati dari sebagian besar orang. Karena jika dua masalah ini diselesaikan, semua orang menjadi bahagia dan menunjukkan bahwa kepemimpinannya telah berhasil.
Di sisi lain, ada niat baik presiden kita (SBY) yaitu Pelita (Perencanaan lima tahun) pembangunan dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Pada saat yang sama, pertumbuhan pembangunan ekonomi nasional hanya 7% per tahun, lebih rendah dari ambang kemiskinan menjadi 8%, mengurangi tingkat pengangguran menjadi 5%, sehingga tidak mudah untuk mencapai tujuan. Untuk mewujudkan program ini, pertemuan di puncak pada tanggal 29 dan 30 Oktober telah diselenggarakan di Jakarta oleh Kamar Dagang dan Industri, dihadiri oleh lebih dari 1000 orang. Pertemuan puncak ini mengambil tema "Membuat Sejahtera, bijaksana, dan Demokrasi Indonesia." Dalam acara ini, SBY menekankan bahwa "setiap rintangan untuk meningkatkan kinerja ekonomi harus ditangani secara serius." Pernyataan ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran (Asianews.com, Oktober 2009).
Islam adalah agama yang komprehensif mencakup semua sektor kehidupan manusia, individu, dan sosial, material dan moral, ekonomi dan politik, hukum dan budaya, nasional dan internasional. Karena tujuan dari keuangan mikro syariah adalah untuk menyalurkan dana kepada orang miskin yang membutuhkan modal untuk melakukan bisnis sesuai dengan prinsip Islam dengan mendorong orang untuk melakukan bisnis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membantu masyarakat yang mapan dan adil.
Namun pada dasarnya, praktek keuangan mikro Grameen Bank termasuk yang didirikan oleh Muhammad Yunus adalah berbasis riba. Oleh karena itu, saya mengusulkan untuk memperbesar skala keuangan mikro yang sesuai dengan syariah ke berbagai daerah kecamatan dan pedesaan yang berbasis Islami baik itu jual beli, profit, and loss sharing yang berbasis aktivitas ekonomi riil. Karena Indonesia adalah salah satu dari negara muslim terbesar di dunia dan kemiskinan dan pengangguran masih tinggi. Munculnya keuangan mikro akan menjadi alat untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran.
Sebagai alternatif untuk riba', konsep jual beli dan bagi hasil adalah sebagai modus yang ideal pembiayaan dalam keuangan Islam. Diharapkan bahwa keuntungan ini dan loss sharing akan dapat secara signifikan menghapus distribusi tidak merata pendapatan dan kekayaan yang kemungkinan untuk mengendalikan inflasi sampai batas tertentu [Siddiqui, 2001]. Selain itu, keuntungan dan kerugian berbagi dapat menyebabkan alokasi yang lebih efisien dan optimal dari sumber daya dibandingkan dengan sistem berbasis bunga. Dengan demikian, akan menjamin keadilan antar pihak yang terlibat.
Perkembangan perbankan dan keuangan syariah akhir-akhir ini di Indonesia meningkat secara signifikan selama beberapa tahun terakhir karena permintaan dari pelanggan sangat besar dan antusias. Menariknya lagi, rata-rata perbankan syariah banyak menfokuskan diri kepada pelayanan masyarakat kelas menengah ke bawah. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil laporan tahunan Bank Indonesia yang menunjukkan bahwasanya 70 persen lebih pembiayaan perbankan syariah disalurkan kepada rakyat kecil menengah atau mikro.
Peran dalam pemberian pembiayaan mikro syariah kepada pengusaha mikro dan kecil bisa dilakukan oleh BMT, Koperasi Syariah, dan Lembaga filantropi lainnya seperti #Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, PKPU, Baznas, dan lain lain. Mereka bisa menggunakan dana zakat, wakaf tunai, dan sedekah dari umat.
Sehingga jikalau para nasabah telah mampu dari aspek ekonomi, maka pendidikan anak mereka juga akan semakin tinggi. Sehingga Indonesia dalam beberapa tahun mendatang mampu mengurangi angka kemiskinan dikarenakan anak-anak bangsa telah mampu memiliki pendidikan yang lebih baik. Karena permasalahan kemiskinan disebabkan oleh kurangnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat. Tentunya model pemberian pembiayaan kepada masyarakat kecil ke bawah harus baik. Karena manajemen risikonya juga harus dikelola dengan matang. Lembaga keuangan mikro syariah wajib memberikan penataran kepada para nasabahnya sehingga mereka mampu mengatur bisnis mereka dan mengelolanya dengan baik.
Model yang paling terkenal sampai saat ini adalah model Bank Grameen keuangan mikro yang ditemukan oleh Muhammad Yunus pada tahun 1983 pada prinsip-prinsip kepercayaan dan solidaritas. Muhammad Yunus (Guru Besar Ekonomi dari Universitas Chittagong Bangladesh), telah menemukan ide cemerlang untuk solusi terbaik dalam membantu orang miskin keluar dari kemiskinan mereka, yang kemudian tumbuh di seluruh dunia. Awalnya dimulai di Jobra, Bangladesh dan kemudian dikenal sebagai Grameen Bank, bank terbesar di Bangladesh dan organisasi kredit mikro terbesar di dunia. Grameen Bank memberikan kredit mikro untuk yang termiskin dari yang miskin di pedesaan Bangladesh tanpa jaminan. Di Grameen Bank, kredit adalah biaya senjata yang efektif untuk memerangi kemiskinan dan berfungsi sebagai katalis dalam pengembangan keseluruhan sosio-ekonomi.
Sebenarnya Bank BRI sudah memulainya duluan di tahun 1970-an. Meski awalnya mengalami banyak kesulitan, akan tetapi pada tahun 1980-an, Bank BRI berhasil membukukan keuntungan yang fantastis dan menjadi Bank komersial pertama yang fokus pada pembiayaan mikro.
Intermediasi sosial dibutuhkan untuk memecahkan masalah moral hazard atau minimal menguranginya. Menurut Dusuki, 2008; Benet et al, 1996; Pitt & Khandker, 1996; intermediasi sosial adalah "sebuah proses di mana investasi dilakukan dalam pengembangan sumber daya manusia dan modal institusional, dengan tujuan meningkatkan kemandirian kelompok marjinal, menyiapkan mereka untuk terlibat dalam intermediasi keuangan formal.”
Intermediasi sosial berbeda dari jenis umum lainnya yang merupakan pelayanan kesejahteraan social. Karena menawarkan mekanisme yang memungkinkan penerima untuk menjadi klien yang harus siap untuk masuk ke dalam kontrak yang melibatkan kewajiban timbal balik. Aspek intermediasi sosial akhirnya harus mempersiapkan individu untuk masuk ke dalam hubungan bisnis yang kuat dengan lembaga keuangan formal. Proses ini biasanya melibatkan anggota pelatihan akuntansi dasar dan manajemen keuangan serta strategi bisnis untuk menjamin kelangsungan dan keberlanjutan jasa keuangan yang ditawarkan.
Banyak lembaga keuangan mikro yang sukses di seluruh dunia mengadopsi pendekatan pinjaman berbasis kelompok memanfaatkan rekan pemantauan dan mekanisme penjaminan satu sama lain. Pendekatan berbasis kelompok biasanya melibatkan pembentukan kelompok orang yang memiliki tujuan yang sama untuk mengakses layanan keuangan. Salah satu fitur penting dari pinjaman berbasis kelompok adalah penggunaan tekanan teman sekelompok sebagai pengganti agunan. Hal ini telah terbukti secara empiris sebagai salah satu cara yang paling efektif untuk monitoring. Hal ini juga mampu mengurangi biaya transaksi dalam penyaluran kredit dan pengeluaran (pencairan, monitoring, dan enforcement).
Pemberian pembiayaan sebenarnya dapat dilakukan baik secara bergiliran di kelompok tersebut atau langsung kepada per-orangnya, akan tetapi mereka dapat bekerjasama dalam berbagai hal seperti; sharing dalam hal penjualan, sharing dalam hal pencatatan keuangan, sharing dalam mengatasi masalah dalam bisnis. Selain itu, lembaga keuangan mikro syariah juga bisa memberikan training tambahan yang berkaitan dengan pengembangan bisnis mereka untuk menjadi lebih baik lagi.
Tabungan adalah elemen penting dalam membangun lembaga keuangan mikro mandiri. Dengan adanya tabungan dari penerima pembiayaan mikro syariah, setidaknya mereka memiliki dana persiapan yang bisa digunakan kapan pun untuk keperluan mendesak dan mendadak. Beberapa lembaga besar seperti Bank BRI, Grameen Bank, Amanah Ikhtiar Malaysia, dan beberapa lembaga keuangan mikro telah menggunakan beberapa bentuk simpanan wajib, di mana debitur diwajibkan menyimpan sebagian dari jumlah yang mereka pinjam. Alasan di balik tabungan wajib adalah untuk mengurangi masalah moral hazard di lembaga-lembaga keuangan mikro. Karena ada banyak masalah yang saat ini terjadi di Indonesia di mana banyak BMT (satu Keuangan Mikro di Indonesia) menderita kerugian besar karena masalah moral hazard.
Selain tabungan wajib, biasanya ada juga simpanan sukarela, yaitu sebagian dari keuntungan nasabah ditabungkan untuk kebutuhan pengembangan bisnis jangka panjang.
Hal pertama dilakukan jika terjadi wanprestasi adalah lembaga keuangan mikro syariah harus memberikan tenggang waktu sehingga mereka mampu melunasinya, sebagaimana yang disarankan dalam Al-Quran. Atau konsep lainnya ketika terjadi wanprestasi oleh nasabah, tabungan nasabah di lembaga keuangan syariah tersebut dapat dijadikan uang cadangan dalam pembayaran kewajiban nasabah kepada bank. Atau cara yang paling umum adalah, mengikutsertakan nasabah ke dalam Takaful, sehingga ketika terjadi gagal bayar, maka Takaful akan menanggung seluruh kerugian yang dialami oleh lembaga keuangan mikro syariah. Maka dari itu, produk mikro Takaful menjadi tantangan baru saat ini di era keuangan syariah.
Pada dasarnya, komperasi dan lembaga filantropi bisa melakukan sendiri pembiayaan langsung kepada masyarakat menengah kebawah melalui dana yang mereka miliki seperti dana dari anggota jika termasuk koperasi atau BMT, atau dana dari zakat, sedekah, infaq, dan wakaf tunai yang diasuransikan ke Takaful. Akan tetapi, jika ingin bekerjasama dengan bank syariah dapat dilakukan dengan prosedural dibawah ini.
a. Bentuk kelompok. Dalam rangka untuk mendapatkan pembiayaan, minimal harus ada empat atau lima anggota dalam kelompok yang dapat saling percaya satu sama lain. Untuk memastikan kerja sama, mereka terikat di bawah kontrak ta'awun atau kerja sama. Setiap anggota bertanggung jawab satu sama lain jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti moral hazard.
Kelompok ini akan membayar kembali pokok ditambah rugi laba sharing untuk koperasi dan kerugian berdasarkan kesepakatan yang dibuat dan berdasarkan kontrak yang digunakan di depan.
Karena sebagian dari dana yang diambil dari zakat, sadaqah, dan wakaf, keuntungan akan dibagi menjadi satu untuk kegiatan produktif (refinancing), dan bagian dari itu akan mendistribusikan kepada yang membutuhkan untuk keperluan konsumsi.
Jika kemiskinan dapat teratasi dengan baik dengan pemberian pembiayaan mikro syariah plus pemberian training kepada mereka bagaimana berbisnis dengan baik. Maka Indonesia akan mampu menuju #IndonesiaMoveOn yang lebih baik, Indonesia yang mapan, dan mampu menyaingin negara maju lainnya seperti China, Jepang, Rusia, Jerman, dan Amerika.