Prof. Dr. (H.C.) Hj. Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri () adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Ia merupakan presiden wanita Indonesia pertama dan putri dari presiden Indonesia pertama, Soekarno, yang kemudian mengikuti jejak ayahnya menjadi Presiden Indonesia. Pada 20 September 2004, ia kalah suara dari Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pemilu Presiden 2004 putaran yang kedua.

Ia menjadi presiden setelah MPR mengadakan Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Sidang Istimewa MPR ini diadakan dalam menanggapi langkah Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang membekukan lembaga MPR/DPR dan Partai Golkar. Ia dilantik pada 23 Juli 2001. Sebelumnya dari tahun 1999–2001, ia menjabat Wakil Presiden pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Megawati juga merupakan ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sejak memisahkan diri dari Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1999.

Nama 
Namanya, Soekarnoputri (berarti 'putri Soekarno'), adalah patronimik, bukan nama keluarga. Orang Jawa sering tidak memiliki nama keluarga. Dia sering disebut hanya sebagai Megawati atau Mega, berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 'dewi awan'. Dalam pidatonya di depan para siswa SD Sri Sathya Sai, dia menyebutkan bahwa politisi India Biju Patnaik menamainya atas permintaan Soekarno.

Kehidupan awal dan pendidikan

Masa muda 

Megawati lahir di Yogyakarta dari pasangan Soekarno dan Fatmawati. Megawati adalah anak kedua dan putri pertama Soekarno. Dia dibesarkan di Istana Merdeka ayahnya. Dia menari untuk tamu ayahnya dan mengembangkan hobi berkebun. Megawati berusia 19 tahun ketika ayahnya melepaskan kekuasaan pada tahun 1966 dan digantikan oleh pemerintahan yang akhirnya dipimpin oleh Presiden Soeharto.

Pendidikan 
Megawati kuliah di Universitas Padjajaran di Bandung untuk belajar pertanian tetapi keluar pada tahun 1967 untuk bersama ayahnya setelah kejatuhannya. Pada tahun 1970, tahun ayahnya meninggal, Megawati pergi ke Universitas Indonesia untuk belajar psikologi tetapi keluar setelah dua tahun.

Karier politik awal

Anggota parlemen 

Pada tahun 1986, Soeharto memberikan status Pahlawan Proklamasi kepada Soekarno dalam sebuah upacara yang dihadiri oleh Megawati. Pengakuan Soeharto memungkinkan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), sebuah partai yang didukung pemerintah, untuk mengkampanyekan nostalgia Soekarno menjelang pemilihan legislatif 1987. Selama ini Megawati melihat dirinya sebagai ibu rumah tangga, tetapi pada tahun 1987 ia bergabung dengan PDI dan mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). PDI menerima Megawati untuk mendongkrak citranya sendiri. Megawati dengan cepat menjadi populer, statusnya sebagai putri Soekarno mengimbangi kurangnya keterampilan berpidato. Meski PDI berada di urutan terakhir dalam pemilu, Megawati terpilih menjadi anggota DPR. Seperti semua anggota DPR, ia juga menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Ketua Partai Demokrasi Indonesia 
Megawati tidak terpilih kembali, tetapi tetap menjadi anggota PDI. Pada bulan Desember 1993, PDI mengadakan kongres nasional. Seperti yang selalu terjadi ketika partai-partai oposisi Orde Baru mengadakan kongres, pemerintah aktif ikut campur. Menjelang Kongres, tiga orang bersaing untuk menjadi ketua PDI. Petahana, Soerjadi, menjadi kritis terhadap pemerintah. Kedua, Budi Harjono sosok ramah pemerintah yang didukung pemerintah. Yang ketiga adalah Megawati. Pencalonannya mendapat dukungan luar biasa sehingga pemilihannya di Kongres menjadi formalitas.

Ketika kongres berkumpul, pemerintah terhenti dan menunda upaya untuk mengadakan pemilihan. Kongres menghadapi tenggat waktu ketika izin mereka untuk berkumpul akan habis. Saat jam-jam berlalu hingga akhir kongres, pasukan mulai berkumpul. Dengan waktu tinggal dua jam lagi, Megawati mengadakan konferensi pers, menyatakan bahwa karena dia menikmati dukungan mayoritas anggota PDI, dia sekarang menjadi ketua de facto. Meskipun relatif kurang pengalaman politik, dia populer sebagian karena statusnya sebagai putri Soekarno dan karena dia dipandang bebas dari korupsi dengan kualitas pribadi yang mengagumkan. Di bawah kepemimpinannya, PDI memperoleh banyak pengikut di kalangan kaum miskin perkotaan dan kelas menengah perkotaan dan pedesaan.

Perpecahan partai dan Insiden 27 Juli 1996 
Pemerintah marah karena gagal mencegah kebangkitan Megawati. Mereka tidak pernah mengakui Megawati meskipun pengangkatannya sendiri disahkan pada tahun 1994. Pada tahun 1996, pemerintah mengadakan kongres nasional khusus di Medan yang memilih kembali Soerjadi sebagai ketua. Megawati dan kubunya menolak untuk mengakui hasil dan PDI dibagi menjadi kubu pro-Megawati dan anti-Megawati.
Soerjadi mulai mengancam akan merebut kembali Markas Besar PDI di Jakarta. Ancaman ini dilakukan pada pagi hari 27 Juli 1996. Pendukung Soerjadi (dilaporkan dengan dukungan Pemerintah) menyerang Markas Besar PDI dan menghadapi perlawanan dari pendukung Megawati yang ditempatkan di sana. Dalam pertarungan berikutnya, pendukung Megawati bertahan di markas. Kerusuhan terjadi, diikuti oleh tindakan keras pemerintah. Pemerintah kemudian menyalahkan kerusuhan itu pada Partai Rakyat Demokratik (PRD), dan tetap mengakui fraksi Soerjadi sebagai partai resmi.

Pemilu legislatif 1997 
Terlepas dari apa yang tampak sebagai kekalahan politik, Megawati mencetak kemenangan moral dan popularitasnya meningkat. Ketika tiba saatnya untuk pemilihan legislatif 1997, Megawati dan pendukungnya memberikan dukungan mereka di belakang Partai Persatuan Pembangunan (PPP), partai oposisi lain yang disetujui.

Awal Reformasi

Pemilu Legislatif 1999 
Pada pertengahan tahun 1997, Indonesia mulai terkena dampak Krisis Keuangan Asia dan menunjukkan kesulitan ekonomi yang parah. Pada akhir Januari 1998 rupiah jatuh ke hampir 15.000 terhadap dolar AS, dibandingkan dengan hanya 4.000 pada awal Desember. Meningkatnya kemarahan publik terhadap korupsi yang merajalela memuncak dengan pengunduran diri Soeharto dan pengangkatan presiden oleh Wakil Presiden B. J. Habibie pada Mei 1998, memulai era Reformasi. Pembatasan terhadap Megawati telah dihapus dan dia mulai mengkonsolidasikan posisi politiknya. Pada Oktober 1998, para pendukungnya mengadakan Kongres Nasional di mana faksi PDI Megawati sekarang dikenal sebagai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Megawati terpilih sebagai Ketua dan dicalonkan sebagai calon presiden PDI-P.

PDI-P, bersama dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdurrahman Wahid dan Partai Amanat Nasional (PAN) pimpinan Amien Rais, menjadi kekuatan reformasi terkemuka. Terlepas dari popularitas mereka, Megawati, Wahid dan Rais mengambil sikap moderat, lebih memilih untuk menunggu sampai pemilihan legislatif 1999 untuk memulai perubahan besar. Pada November 1998, Megawati bersama Wahid, Rais dan Hamengkubuwono X menegaskan kembali komitmennya untuk melakukan reformasi melalui Pernyataan Ciganjur.

Menjelang pemilu, Megawati, Wahid dan Amien mempertimbangkan untuk membentuk koalisi politik melawan Presiden Habibie dan Golkar. Pada bulan Mei, Alwi Shihab mengadakan konferensi pers di rumahnya di mana Megawati, Wahid dan Amien akan mengumumkan bahwa mereka akan bekerja sama. Di menit-menit terakhir, Megawati memilih untuk tidak hadir, karena dia memutuskan tidak bisa mempercayai Amien. Pada bulan Juni, pemilihan diadakan dan PDI-P menjadi pemenang dengan 33% suara.

Dengan kemenangan tersebut, prospek kepresidenan Megawati semakin kokoh. Dia ditentang oleh PPP yang tidak menginginkan presiden perempuan. Untuk persiapan Sidang Umum MPR 1999, PDI-P membentuk koalisi longgar dengan PKB. Menjelang Sidang Umum MPR, sepertinya pemilihan presiden akan diperebutkan antara Megawati dan Habibie, tetapi pada akhir Juni, Amien telah menarik partai-partai Islam ke dalam koalisi yang disebut Poros Tengah. Pemilihan presiden menjadi perlombaan tiga arah ketika Amien melontarkan gagasan untuk mencalonkan Wahid sebagai presiden; namun Wahid tidak memberikan tanggapan yang jelas atas usulan tersebut.

Pemilihan presiden tidak langsung 1999 
Koalisi PDI-P dan PKB Megawati menghadapi ujian pertamanya ketika MPR berkumpul untuk memilih Ketuanya. Megawati memberikan dukungannya di belakang Matori Abdul Djalil, Ketua PKB. Ia dikalahkan habis-habisan oleh Amien, yang selain mendapat dukungan Poros Tengah juga didukung Golkar. Koalisi Golkar dan Poros Tengah kembali menggebrak saat mengamankan pemilihan Akbar Tanjung sebagai Ketua DPR. Pada tahap ini, masyarakat menjadi khawatir bahwa Megawati, yang paling mewakili reformasi, akan dihalangi oleh proses politik dan status quo akan dipertahankan. Pendukung PDI-P mulai berkumpul di Jakarta.

Habibie membuat pidato yang kurang diterima tentang akuntabilitas politik yang membuatnya mundur. Pemilihan presiden yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1999 berpihak pada Megawati dan Wahid. Megawati memimpin lebih dulu, tetapi disusul dan kalah dengan 313 suara dibandingkan dengan 373 suara Wahid. Kekalahan Megawati memicu para pendukungnya untuk memberontak. Kerusuhan berkecamuk di Jawa dan Bali. Di kota Solo, massa PDIP menyerang rumah Amien.

Pemilihan wakil presiden 
Keesokan harinya, MPR berkumpul untuk memilih wakil presiden. PDI-P sempat mempertimbangkan untuk mencalonkan Megawati, tetapi khawatir koalisi Poros Tengah dan Golkar akan kembali menggagalkannya. Sebaliknya, PKB mencalonkan Megawati. Dia menghadapi persaingan ketat dari Hamzah Haz, Akbar Tanjung dan Jenderal Wiranto. Sadar akan kerusuhan itu, Akbar dan Wiranto mundur. Hamzah tetap bertahan, tapi Megawati mengalahkannya 396 berbanding 284. Dalam pidato pelantikannya, dia menyerukan ketenangan.

Wakil presiden

Menjabat 

Sebagai wakil presiden, Megawati memiliki kewenangan yang cukup besar karena menguasai banyak kursi di DPR. Wahid mendelegasikan kepadanya masalah di Ambon, meskipun dia tidak berhasil. Pada saat Sidang Tahunan MPR diselenggarakan pada Agustus 2000, banyak yang menilai Wahid tidak efektif sebagai presiden atau sebagai administrator. Wahid menanggapi hal ini dengan mengeluarkan keputusan presiden, yang memberi Megawati kendali sehari-hari atas pemerintahan.

Kongres Nasional PDI-P tahun 2000 
Kongres Pertama PDI-P diadakan di Semarang, Jawa Tengah, pada bulan April 2000, di mana Megawati terpilih kembali sebagai Ketua untuk masa jabatan kedua. Megawati mengkonsolidasikan posisinya dalam PDI-P dengan mengambil tindakan keras untuk menyingkirkan calon pesaing. Dalam pemilihan Ketua, muncul dua calon lain; Eros Djarot dan Dimyati Hartono. Mereka mencalonkan diri karena tidak ingin Megawati merangkap sebagai ketua dan wakil presiden. Pencalonan Eros dari cabang Jakarta Selatan batal karena masalah keanggotaan. Eros tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam Kongres. Kecewa dengan apa yang dia anggap sebagai kultus kepribadian yang berkembang di sekitar Megawati, Eros meninggalkan PDI-P. Pada Juli 2002, ia membentuk Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia. Meski pencalonan Dimyati tidak ditentang sekeras Eros, ia dicopot sebagai Kepala Cabang Pusat PDI-P. Dia mempertahankan posisinya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tetapi meninggalkan partai untuk menjadi dosen universitas. Pada April 2002, Dimyati membentuk Partai Indonesia Tanah Air Kita.

Hubungan dengan Wahid dan naik ke kursi kepresidenan 
Megawati memiliki hubungan ambivalen dengan Wahid. Pada reshuffle Kabinet Agustus 2000 misalnya, Megawati tidak hadir untuk mengumumkan susunan baru. Pada kesempatan lain, ketika gelombang politik mulai berbalik melawan Wahid, Megawati membelanya dan mengecam para kritikus. Pada tahun 2001, Megawati mulai menjauhkan diri dari Wahid ketika Sidang Istimewa MPR mendekat dan prospeknya menjadi presiden meningkat. Meski menolak berkomentar secara spesifik, dia menunjukkan tanda-tanda mempersiapkan diri, mengadakan pertemuan dengan para pemimpin partai sehari sebelum Sidang Istimewa dimulai.

Kepresidenan 

Pada tanggal 23 Juli 2001, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mencopot Wahid dari jabatannya dan kemudian mengangkat Megawati sebagai presiden baru. Dengan demikian, dia menjadi wanita keenam yang memimpin negara berpenduduk mayoritas Muslim. Pada 9 Agustus 2001, dia mengumumkan Kabinet Gotong Royong.

Munculnya ikon oposisi terhadap rezim Soeharto ke kursi kepresidenan pada awalnya disambut secara luas, namun segera menjadi jelas bahwa kepresidenannya ditandai dengan keragu-raguan, kurangnya arah ideologis yang jelas, dan "reputasi untuk tidak bertindak dalam isu-isu kebijakan penting". Sisi baik dari lambatnya kemajuan reformasi dan menghindari konfrontasi adalah dia menstabilkan keseluruhan proses demokratisasi dan hubungan antara legislatif, eksekutif, dan militer.

Dia mencalonkan diri untuk pemilihan kembali dalam pemilihan presiden langsung 2004, berharap untuk menjadi wanita pertama yang terpilih sebagai kepala negara di negara mayoritas Muslim. Namun, dia dikalahkan secara telak oleh Susilo Bambang Yudhoyono di putaran kedua, dengan selisih 61 persen berbanding 39 persen, pada 20 September 2004. Dia tidak menghadiri pelantikan presiden baru, dan tidak pernah mengucapkan selamat kepadanya.

Pasca-kepresidenan sebagai Ketua Umum PDI-P

Pemilihan umum 2009 
Pada 11 September 2007, Megawati mengumumkan pencalonannya dalam pemilihan presiden 2009 di sebuah pertemuan PDI-P. Soetardjo Soerjoguritno menegaskan kesediaannya untuk dicalonkan sebagai calon presiden dari partainya. Pencalonannya sebagai presiden diumumkan pada 15 Mei 2009, dengan pemimpin Partai Gerindra, Prabowo Subianto sebagai pasangannya.

Pemilihan Megawati 2009 dibayangi oleh seruannya untuk mengubah prosedur pendaftaran pemilih Indonesia, secara tidak langsung menunjukkan bahwa para pendukung Yudhoyono mencoba memanipulasi suara. Megawati dan Prabowo kalah dalam pemilihan dari Yudhoyono, berada di urutan kedua dengan 26,79% suara.

Pemilihan umum 2014 

Pada 24 Februari 2012, Megawati menjauhkan diri dari jajak pendapat yang menempatkannya sebagai pesaing utama untuk pemilihan presiden 2014. Megawati, masih Ketua Umum PDI-P, mengimbau partainya dalam pertemuan di Yogyakarta untuk fokus pada prioritas PDI-P saat ini. Meskipun demikian, nama domain tampaknya telah terdaftar atas namanya. Pada 27 Desember 2012, edisi harian The Jakarta Post mengisyaratkan kemungkinan rekonsiliasi dalam pemilihan umum 2014 antara keluarga Megawati dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan partai politik mereka, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Demokratnya masing-masing.

Untuk pemilihan umum 2014, partai Megawati dan mitra koalisinya mencalonkan Joko Widodo sebagai calon presiden. Jokowi mengalahkan lawannya Prabowo Subianto dalam pemilihan yang diperebutkan. Belakangan, hubungan Megawati dan Widodo menjadi tegang ketika dia mendorong Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan untuk jabatan Kapolri, meskipun dia diselidiki karena korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Budi Gunawan adalah Ajudan Megawati selama masa jabatannya sebagai presiden Indonesia.

Pada Muktamar Nasional PDI-P ke-4 tanggal 20 September 2014, Megawati diangkat kembali sebagai Ketua Umum PDI-P untuk tahun ajaran 2015–2020.

Jabatan Pasca Presiden 
Sejauh ini, hanya Megawati yang merupakan mantan presiden Indonesia yang entah bagaimana mempertahankan pengaruhnya di pemerintahan yang berkuasa dan bahkan diangkat ke posisi strategis dengan kemampuan penasihat. Pada 22 Maret 2018, ia diangkat sebagai Ketua Panitia Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ia juga menjabat sebagai Ketua Panitia Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional sejak 5 Mei 2021. Untuk yang terakhir, meskipun menjabat sejak 5 Mei 2021, ia dilantik secara resmi pada 13 September 2021.

Kehidupan pribadi 

Suami pertama Megawati adalah Letnan Satu Surindro Supjarso, yang dinikahinya pada 1 Juni 1968. Ia tewas dalam kecelakaan pesawat di Biak, Irian Barat, pada 22 Januari 1970. Pada 27 Juni 1972, ia menikah dengan Hassan Gamal Ahmad Hassan, seorang diplomat Mesir. Pernikahan itu dibatalkan oleh Pengadilan Agama kurang dari 3 bulan kemudian. Ia kemudian menikah dengan Taufiq Kiemas pada 25 Maret 1973. Ia meninggal pada 8 Juni 2013. Ia dikaruniai tiga orang anak, Mohammad Rizki Pratama, Muhammad Prananda Prabowo, dan Puan Maharani. Anak laki-lakinya berasal dari pernikahannya dengan Surindro, sedangkan Puan adalah anak tunggal dari pernikahan Megawati dengan Taufiq.

Perjalanan karier 
 Anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (Bandung) (1965)
 Anggota Fraksi PDI DPR RI Komisi IV (1987–1997)
 Ketua DPC PDI Jakarta Pusat
 Ketua Umum PDI versi Kongres Luar Biasa (KLB) PDI di Surabaya (1993–1996)
 Ketua Umum PDI Perjuangan (1999–sekarang)
 Wakil Presiden Republik Indonesia (20 Oktober 1999 – 23 Juli 2001)
 Presiden Republik Indonesia ke-5 (23 Juli 2001 – 20 Oktober 2004)
 Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (2017–sekarang)

Perjalanan pendidikan 

 SD Perguruan Cikini Jakarta (1954–1959)
 SLTP Perguruan Cikini Jakarta (1960–1962)
 SLTA Perguruan Cikini Jakarta (1963–1965)
 Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Bandung (1965–1967); tidak selesai
 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Jakarta (1970–1972); tidak selesai

Penghargaan

Dalam Negeri 
  Bintang Republik Indonesia Adipurna (8 Agustus 2001)
  Bintang Republik Indonesia Adipradana (3 Februari 2001)
  Bintang Mahaputera Adipurna (3 Februari 2001)
  Bintang Jasa Utama (8 Agustus 2001)
  Bintang Budaya Parama Dharma (8 Agustus 2001)
  Bintang Yudha Dharma Utama (8 Agustus 2001)
  Bintang Kartika Eka Paksi Utama (8 Agustus 2001)
  Bintang Jalasena Utama (8 Agustus 2001)
  Bintang Swa Bhuwana Paksa (8 Agustus 2001)

Luar Negeri 
 :
 Order of Nobility (13 Agustus 2022)
  :
  Order of National Flag 1st Class (28 Maret 2002)
 :
 Order Of Friendship (2 Juni 2021)

Dalam budaya populer 
 Dalam film Taufiq, Lelaki yang Menantang Badai (2019), Megawati Soekarnoputri diperankan oleh Aghniny Haque.

Lihat pula 

 Daftar Presiden Indonesia
 Daftar Wakil Presiden Indonesia
 Presiden Wanita

Catatan

Referensi

Pranala luar 

  Megawati Institute 
  Kepustakaan Presiden: Biografi Megawati Soekarnoputri 
  Ensiklopedi Tokoh Indonesia 
  Artikel Majalah Forbes: The World's Top Ten Most Powerful Women 2004
  Artikel Majalah TIME: The Princess Who Settled for the Presidency

|-

|-

Politikus wanita Indonesia
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Politikus Partai Demokrasi Indonesia
Presiden Indonesia
Wakil Presiden Indonesia
Anggota DPR RI 1987–1992
Anggota DPR RI 1992–1997
Anggota DPR RI 1999–2004
Penerima Bintang Republik Indonesia Adipurna
Penerima Bintang Republik Indonesia Adipradana
Penerima Bintang Mahaputera Adipurna
Penerima Bintang Jasa Utama
Penerima Bintang Budaya Parama Dharma
Penerima Bintang Dharma
Wanita pemimpin
Wanita Indonesia abad ke-21
Soekarno
Tokoh Marhaenis
Tokoh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia
Tokoh Jawa
Tokoh Minangkabau
Tokoh Yogyakarta
Tokoh dari Kota Yogyakarta