Melihat kenyataan yang terjadi pada tahun 2020 dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, maka Pemerintah Provinsi Banten bisa dianggap belum berhasil dalam pembangunan, sebab salah satu tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan pembangunan yang digunakan selama ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari 3 (tiga) komponen yang dinilai, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Lebih jauh lagi, apabila kualitas pendidikan melorot, tingginya penderita gizi buruk, dan kemiskinan terus meningkat, maka ancaman terjadi loss-generations (kesenjangan generasi) bisa menjadi kenyataan.
Sengkarut Bank Banten dan langkah penyelamatan serta pembenahannya sangat lamban. Lebih celakanya lagi, Pemerintah Daerah kurang intens berkomunikasi dan berkoordinasi dengan DPRD, padahal sejak awal mendirikan Bank Banten, DPRD selalu terlibat karena aspek legalitas formal berupa Perda mutlak harus mendapat persetujuan DPRD.
Langkah penyelamatan dengan memergerkan Bank Banten dengan Bank BJB, gagal. Langkah terakhir yang diambil melalui skema penyertaan modal. Upaya ini pun sangat lamban. Sampai akhir tahun 2020, belum juga ada hasilnya. Bank Banten belum bias beroperasi secara normal, Dana RKUD masih disimpan di Bank BJB, padahal aspek legalitas penyertaan modal sudah terpenuhi. Langkah berikutnya melakukan pemisahan Bank Banten dari PT Banten Global Development, sesuai amanat PP 54 Tahun 2017, juga belum terealisasi.