Diyakini, kata dia, saat ini sedang ada permasalahan moralitas dan kinerja yang terjadi di DPR. Akibatnya, salah satu fungsi DPR, yakni pembuat dan penyusun kebijakan menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Menurut Syamsuddin, pada pemilihan legislatif 2019, masyarakat akan melihat ulah para politisi yang tidak bekerja sesuai amanah. Apalagi yang hanya mengurusi kasus hukum e-KTP yang dilakukan kepada KPK yang jelas- jelas melibatkan banyak nama anggota DPR.
“Masyarakat pada 2019 akan melihat ulah politisi yang hanya menjadikan jabatannya untuk bancakan korupsi. Jelas kemungkinan besar masyarakat tidak akan memilih lagi anggota DPR yang demikian,” ucapnya.