Meski nampak diterima masyarakat, kandidat dan tim sukses dalam Pilkada menutup rapat informasi bahwa mereka menggunakan jasa dukun. Alasan menyembunyikan peran dukun ini lebih kepada menjaga persepsi publik dan citra bahwa aktor politik akan mendapat cap syirik, tidak percaya diri, dan dikendalikan oleh sesuatu yang irasional. Menyembunyikan praktek perdukunan tidak berarti bahwa proses ini tidak bisa ditelusuri. Salah satu langkah sangat sederhana mengetahui apakah dukun ikut “bertindak” dalam aktivitas politik adalah mengamati kegiatan pemenang pasca Pilkada. Setiap pengguna dukun politik hampir pasti akan selalu mensyaratkan adanya upacara sakral pasca kemenangan sebagai langkah melunasi nazar. Melunasi nazar inilah salah satu indikasi paling sederhana adanya peranan dukun (wawancara dengan Gundik Gohong, 6 Agustus 2012).
Panggung politik adalah ajang terbuka bagi para aktor politik untuk bertarung merebut dan mempertahankan kekuasaan. Persaingan yang sangat ketat menciptakan banyak cara dalam berkompetisi, termasuk penggunaan jasa dukun. Berkembangnya praktek perdukunan dalam Pemilu (khususnya, Pilkada) disebabkan oleh paling tidak tiga alasan. Pertama, tingginya tingkat kompetisi dan kompleksitas Pilkada. Kedua, masih lemahnya kepercayaan kandidat dan tim sukses terhadap aktor-aktor penyelenggara Pemilu (KPU, Panwaslu, KPPS). Ketiga, di beberapa daerah, dukun sudah lebih dulu ada dibanding konsultan politik modern dan diangggap sebagai fenomena budaya yang bisa diterima masyarakat.