Kalau waktu itu, saya tinggal tidur pun, Jokowi tetap menang. Saya hanya bantu kampanye dan menggerakkan relawan di tingkat kecamatan saja. Memang peran dari partai pendukung, kelompok relawan, simpatisan dan sebagainya sangat penting, tapi tidak kalah penting adalah sosok Jokowi sendiri yang berhasil memberi wajah pada keresahan orang yang menahun terhadap kekuasaan korup di Jakarta. Kombinasi ini, yang saya kira, memungkinkan mobilisasi dukungan yang begitu besar dan tidak ada bandingannya dalam pilkada di Jakarta.
Popularitas itu di mana pun adalah pedang bermata dua. Demokrasi pada dasarnya memerlukan demos yang kuat. Ada kumpulan orang yang kuat dan mandiri. Jokowi saat ini mendorong munculnya demos yang kuat. Orang berani menuntut hak-hak yang diabaikan selama bertahun-tahun, mulai dari masalah kesehatan, pendidikan dan pelayanan publik yang lain. Tapi popularitas ini juga bisa berbalik kalau orang terbuai dan kemudian melihat Jokowi sebagai semacam ratu adil yang akan menyelesaikan segalanya tanpa mereka perlu berbuat sesuatu. Orang tidak bangkit menjadi demos yang kuat, tapi akhirnya hanya ‘menitipkan nasib’ saja pada figur seperti Jokowi.
Menurut Anda, apa batas-batas politik dari politisasi kepopuleran Jokowi yang ada sekarang? Bagaimana mengatasi batas-batas tersebut?
Batas-batas politik yang berbasis pada popularitas tokoh saya kira adalah keterbatasan tokoh itu sendiri. Jokowi bukan superman yang bisa mengerjakan segalanya. Kalau orang hanya ‘menitipkan nasib’ dan menunggunya membuat perubahan, saya kira pada akhirnya Jokowi akan kewalahan juga. Karena itu yang paling penting, saya kira, menggerakkan masyarakat agar aktif mendukung perubahan yang sedang dirintisnya. Bukan sekadar mendukung Jokowi sebagai figur, tapi mendukung gagasan dan praktek Jakarta Baru. Masyarakat yang selama ini tidak terorganisir, jalan sendiri-sendiri, perlu menghimpun diri dan mendukung perubahan. Ruangnya sudah terbuka sekarang, jadi tidak ada alasan untuk berdiam diri.