Sontak hal tersebut membuat Gubernur Assagaff kaget dan kemudian mempertanyakan permasalahan apa sehingga, 2 (dua) kabupaten yang dekat dengan ibukota provinsi dan memiliki fasilitas yang baik masih rendah kepesertaan jaminan kesehatan warganya.
Usai penandatangan MoU yang dilakukan Gubernur Maluku dan Kepala BPJS Cabang Ambon, Alfiana Latumakulita kepada wartawan, Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris tetep memberikan apresiasi terhadap komitmen Gubernur Maluku untuk mendukung program pemerintah ini.
“Kami mengapresiasi komitmen gubernur, sangat luar biasa mendukung program ini, untuk melanjutkan integrasi jaminan kesehatan daerah bagi warga. Dengan adanya kenaikan presentase tersebut menunjukan bahwa program negara atau program nasional ini di dukung penuh oleh pemerintah provinsi di samping pemerintah kabupaten/kota yang ada di Maluku,” ungkap Idris.
“Ini tentunya Pekerjaan Rumah (PR), karena Maluku dari 11 kabupaten/kota, baru 3 kabupaten/kota yang sudah UHC memiliki jaminan kesehatan nasional atau Kartu Indonesia Sehat,” kata Idris.
Saat ini kata Idris, ada 4 (empat) provinsi di Indonesia yang telah mencapai target yakni, DI Aceh, Gorontalo, DKI Jakarta dan Papua Barat.
“Maluku memang baru capai sekitar 82,6 persen. Angka ini tidak jelek sebetulnya. Tapi, tentunya kita berharap di akhir tahun 2019 bisa tercapai. Maluku masih punya waktu 10 (sepuluh) bulan untuk terus meningkatkannya. Minimal target nasional-lah 95 persen. Syukur kalau kemudian bisa mendekati 100 persen,” tandas Idris.