Dominique Marie François René Galouzeau de Villepin () atau biasa dikenal sebagai Dominique de Villepin saja  adalah seorang diplomat dan politikus Prancis dan menjabat sebagai Perdana Menteri Prancis sejak 31 Mei 2005 hingga 15 Mei 2007 setelah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri.

Namanya disorot dunia internasional saat menentang invasi Irak 2003 dengan gayanya yang lirikal. Selain itu, awal tahun 2006, langkah Villepin yang bersikeras menerapkan Undang-Undang Tenaga Kerja baru yang kontroversial (Contrat première embauche) menyebabkan protes besar-besaran oleh para remaja dan asosiasi perburuhan karena UU tersebut dinilai tidak menguntungkan nasib karyawan.

Villepin menikah dengan Marie-Laure Le Guay dan memiliki tiga anak dalam usia remaja. Hingga kini ia belum pernah menjadi kandidat dalam pemilu sekalipun.

Karier

Sebagai diplomat 
Villepin belajar di Institut Ilmu Politik Paris (Institut d'Etudes Politiques de Paris) dan kemudian ke Sekolah Administrasi Nasional (École nationale d'administration). Ia juga menyandang gelar dalam bidang hukum dan sastra dari Universitas Paris II Panthéon-Assas dan Paris X Nanterre. Setelah itu, ia mulai meniti karier dalam dunia diplomatik. Jabatannya antara lain adalah
 Komite Penasihat untuk urusan Afrika (1980 - 1984)
 Sekretaris pertama (1984 - 1987) dan konselor kedua (1987 - 1989) di Kedutaan Besar Prancis di Washington, DC
 Konselor kedua (1989 - 1990) dan Konselor pertama (1990 - 1992) di kedutaan besar di New Delhi.
 Penasihat Kementerian Luar Negeri Prancis untuk urusan Afrika (1992 - 1993)

Politikus 
Villepin terjun ke dunia politik pada tahun 1990-an. Setelah menduduki berbagai jabatan, ia kemudian ditunjuk sebagai menteri dan kemudian perdana menteri. Jabatannya antara lain
 Menteri Luar Negeri dalam kabinet PM Jean-Pierre Raffarin pada tahun 2002
 Menteri Dalam Negeri setelah ada perombakan dan Nicolas Sarkozy ditunjuk menjadi Menteri Keuangan.
 Perdana Menteri setelah Raffarin mundur karena referendum tentang konstitusi Uni Eropa menunjukkan bahwa rakyat Prancis menolak.

Kabinet 
Chirac menyatakan bahwa kabinet yang terbentuk akan memiliki prioritas menekan angka pengangguran yang berkisar di atas 10%. Kabinet yang dibentuk oleh Villepin cukup kecil untuk ukuran Prancis dan menyatu secara hirarkis karena seluruh anggotanya berjabatan menteri. Hal ini dilakukan agar tim yang terbentuk lebih efisien.

Salah satu janji Jean-Pierre Raffarin saat menjadi perdana menteri adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan bahwa "akhir masa jabat Presiden Chirac akan ditandai dengan turunnya angka pengangguran". Sayangnya, pertumbuhan ekonomi Prancis tidak sepesat yang dijanjikan, dan berkurangnya pengangguran juga belum dirasakan. Karena itu, tujuan Villepin adalah mengembalikan kepercayaan rakyat Prancis pada pemerintah. Untuk hal ini, ia menentukan batas waktu bagi dirinya sendiri selama 100 hari dari penunjukkan kabinet. Masalah lain yang dihadapi adalah Konstitusi Eropa, yang ditolak dalam referendum di Prancis dan Belanda serta ditundanya referendum di Britania Raya, Polandia, dan negara-negara lain.

Anggota 

 Dominique de Villepin - Perdana Menteri

Menteri
 Nicolas Sarkozy - Menteri Negara, Menteri Dalam Negeri
 Michèle Alliot-Marie - Menteri Pertahanan
 Philippe Douste-Blazy - Menteri Luar Negeri
 Jean-Louis Borloo - Menteri Sosial
 Thierry Breton - Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Industri
 Gilles de Robien - Menteri Pendidikan Nasional
 Pascal Clément - Menteri Kehakiman
 Dominique Perben - Menteri Perhubungan, Peralatan, Pariwisata, dan Kelautan
 Xavier Bertrand - Menteri Kesehatan dan Solidaritas
 Dominique Bussereau - Menteri Pertanian dan Perikanan
 Christian Jacob - Menteri Pelayanan Umum
 Renaud Donnedieu de Vabres - Menteri Kebudayaan dan Komunikasi
 Nelly Olin - Menteri Ekologi dan Pembangunan Berkelanjutan
 François Baroin - Menteri Urusan Seberang Lautan Prancis
 Renaud Dutreil - Menteri Usaha Kecil, Perdagangan, Kerajinan, dan Profesional
 Jean-François Lamour - Menteri Pemuda dan Olahraga

Menteri dengan tugas khusus [Delegate minister]*)
 Henri Cuq, menteri dengan tugas khusus untuk hubungan dengan Parlemen;
 Azouz Begag, menteri dengan tugas khusus untuk kesetaraan kesempatan;
 Jean-François Copé, menteri dengan tugas khusus untuk anggaran dan pembaruan negara, jurubicara untuk pemerintah;
 Gérard Larcher, menteri dengan tugas khusus untuk lapangan kerja, pekerjaan, dan penyaluran orang muda di bidang profesional;
 Catherine Vautrin, menteri dengan tugas khusus untuk kesatuan sosial dan kesetaraan [laki-laki dan perempuan];
 Brigitte Girardin, menteri dengan tugas khusus untuk kerja sama internasional, pembangunan, dan frankofon (negara-negara berbahasa Prancis);
 Brice Hortefeux, menteri dengan tugas khusus untuk pemerintahan setempat;
 Catherine Colonna, menteri dengan tugas khusus untuk urusan Eropa;
 François Goulard, menteri dengan tugas khusus untuk pendidikan tinggi dan penelitian;
 Léon Bertrand, menteri dengan tugas khusus untuk pariwisata;
 Philippe Bas, menteri dengan tugas khusus untuk Keamanan sosial, kaum manula, penyandang cacat, dan keluarga;
 François Loos, menteri dengan tugas khusus untuk perindustrian;
 Christine Lagarde, menteri dengan tugas khusus untuk perdagangan luar negeri;
 Hamlaoui Mékachéra, menteri dengan tugas khusus untuk veteran perang;
 Christian Estrosi, menteri dengan tugas khusus untuk pengelolaan teritori.
 )"Menteri dengan tugas khusus" (Delegate minister) tidak duduk dalam kabinet.

Pranala luar 

  Biografi resmi 

Perdana Menteri Prancis