“Kalau kita lihat dari segi pekerjaan bangsa kita, 90 persen kerja serabutan, penghasilannya tidak menentu”, tandas Deden.
Perjuangan untuk mendapatkan regulasi dari pihak pemerintah oleh APPMI sangat fokus dan Kementerian Dalam Negeri saat ini merespons dengan baik dan akan merekomendasikan bahan pertimbangan agar peluang usaha pom mini ini mendapatkan regulasi yang jelas sesuai apa yang diharapkan.
Disinggung tentang beredarnya hasil Rapimnas APPMI beberapa waktu yang lalu sehingga mendorong adanya munaslub, Deden mengatakan sebagai tindakan inkonstitusiaonal organisasi karena RAPIMNAS tidak diatur dalam AD/ART organisasi.
“Yang ada dalam organisasi adalah mekanisme rapat paripurna,” ujar Deden Selain itu, rapimnas yang digelar tersebut tampa diketahui oleh ketua umum/pengurus definitif. Artinya, acara tersebut tidak sah.
Dikatakan Deden, tudingan adanya yang mengklaim organisasi serta mempolitisasikan praktis bendera APPMI juga tidak benar.
Sebagai inisiator/pendiri lahirnya APPMI, menurutnya, seluruh anggota akan cerdas dalam bertindak dan berpikir, serta tetap konsisten menjaga marwah organisasi dan tidak mengurangi makna perjuangan sebagai pelaku usaha pom mini menuju ke arah lebih baik.