Cuma seturut data, dari total 167 perusahaan financial technology (fintech) yang dicatat asosiasi baru 21 perusahaan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Baru 21 perusahaan yang mendaftar, lalu akan kita masukkan dalam suatu kajian untuk melihat bidang mereka apa aja. Kendala yang ada malah di antara yang belum mendaftar karena memang belum ada, belum tahu barangkali peraturan sudah ada atau masih berpikir apakah persyaratan mendaftar atau belum," kata Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida di Jakarta, akhir minggu lalu.
Mengacu pada Peraturan OJK (POJK) No 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital pada sektor keuangan digariskan bagi fintech yang mendaftar harus melengkapi persyaratan. Di antaranya, harus berbadan hukum lembaga jasa keuangan, penyelenggara harus berbentuk PT atau korporasi dan penyelenggara tidak boleh mengelola portofolio atau eksposur.
Menurut dia, sudah dilakukan berbagai tindakan menghentikan kegiatan ilegal ini. Kemudian, masyarakat diminta tidak meminjam uang dari fintech ilegal.
Untuk peminjam dengan risiko rendah (kategori A) yakni peminjam memberi jaminan saat meminjam bunganya berkisar 10% setahun. Lalu, jika meminjam tidak memberikan jaminan maka kualitas peminjam menjadi C. Untuk kategori C, bunga yang dibebankan bervariasi, bisa mencapai 50% setahun.
"Kalau range dari A ke C, A terendah 10% yang C bervariasi sampai 40-50% per tahun," ujar Hendrikus beberapa waktu lalu. (dtc)