YLBHI: Kasus BLBI Masih Bisa Dibuka – VIVA
YLBHI: Kasus BLBI Masih Bisa Dibuka
Jumat, 4 Maret 2011 | 16:06 WIB
VIVAnews - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai masih ada peluang bagi pemerintah membuka kembali kasus penyelewengan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Apalagi sampai saat ini banyak pengusaha perbankan yang sebenarnya belum pernah diproses hukum dan mengembalikan dana ke negara.
"Ini sebenarnya masih banyak peluang bagi kita, khususnya pemerintah untuk membuka kembali kasus BLBI," kata Ketua YLBHI Erna Ratnaningsih, di Jakarta, Jumat 4 Maret 2011.
Menurut Erna, sudah banyak pengusaha penerima dana BLBI yang diproses hukum. Namun, dalam perjalanannya, kasus mereka pun berhenti seiring dengan dikeluarkannya surat pemberitahuan penghentian penyidikan (SP3) oleh Kejaksaan Agung. Hal itu karena mereka dinyatakan telah mengembalikan sebagian dana ke negara melalui mekanisme release and discharge atau master of settlement and acquisition agreement (MSAA) di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.
"Padahal yang kami harapkan uang negara yang dikorupsi harus dikembalikan. Tapi kalau kebijakan itu yang diterapkan, tidak membuat pelajaran pada masyarakat juga. Masa ketika uang dikembalikan, hukum bebas begitu saja," ujarnya.
Sebenarnya kasus BLBI, lanjut Erna masih banyak peluang untuk dibuka. Maka seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai aturan yang ada bisa mengambilalih kasus itu. "Ini bisa diambilalih oleh KPK untuk diselesaikan, walau sudah ada kebijakan sejak jaman Megawati, itu bisa ditinjau kembali nantinya," jelasnya.
Erna juga menambahkan, banyak pengusaha yang dahulu menerima bantuan BLBI, sekarang usaha bisnisnya sudah mapan kembali. Karenanya, sudah sepantasnya para pengusaha ini segera membayar kewajibannya agar APBN negara tidak terbebani dengan pembayaran bunga obligasi setiap tahunnya yang nilainya triliunan rupiah. "Padahal dana itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat utuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, kesehatan dan pendidikan," pungkasnya.
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch juga telah mempertanyakan penanganan kasus BLBI ke KPK. Apalagi melihat kasus suap Artalyta Suryani dan Urip Tri Gunawan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
KPK sebenarnya sudah mulai mengusut kasus BLBI ini pada akhir 2008. Namun, hingga saat ini tak terdengar lagi langkah KPK mengusut korupsi BLBI itu.
Seperti diketahui, skandal dana BLBI ini dimulai saat Indonesia mengalami krisis keuangan di tahun 1997. Saat itu, pemerintah melalui Bank Indonesia memberikan bantuan dalam bentuk obligasi rekapitalisasi mencapai Rp645 triliun. Dari jumlah tesebut, sebesar Rp144,54 triliun dalam bentuk obligasi BLBI.
Sementara skandal BLBI itu tentu saja juga sangat besar. Lebih dari Rp1.000 triliun harus disediakan untuk pembayaran pokok dan bunga obligasi rekap, dengan beban pembayaran utang dalam APBN setiap tahunnya mencapai Rp40 triliun sampai Rp50 triliun per tahun hingga tahun 2021.
Keadaan ini menyebabkan menurunnya kemampuan keuangan negara, khususnya dalam membiayai pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan serta peningkatan kesejahteraan rakyat.(adi)