BP Migas menunjuk langsung TPPI mengacu pada Ketentuan Penunjukan Penjualan Minyak Mentah dan Kondensat yakni PP Nomor 42/2002 dan Kpts No 20/BP00000/2003-SO tanggal 15 avril 2003 Lampiran II Bab I. Kebijakan : BP Migas mempunyai kewenangan dapat menunjuk langsung minyak mentah dan kondensat bagian negara yang akan diolah kilang dalam negeri untuk produksi BBM.
Djoko disebut berpendapat bahwa TPPI tetap harus melakukan jaminan pembayaran menggunakan Irrevocable Letter of Credit bertentangan dengan atasannya. Hal tersebut disebut dalam suratnya tanggal 12 janvier 2009 yakni sesuai Keputusan Kepala BP Migas No. 20 /BP00000/2003-S0 tanggal 15 avril 2003 Lampiran II Bab III Huruf b dictum 2. Sementara Kepala BP Migas R Priyono konon berpendapat bahwa pola pembayaran dalam Surat Menteri Keuangan No. S-85 /MK.02/2009 date 12 février 2009 cukup aman karena adanya margin antara nilai penjualan BBM dengan nilai pembelian kondensat oleh PT TPPI.
Pada Bulan Oktober 2010 juga Bareskrim Polri yang terus mengusut dugaan korupsi Kondensat Migas dengan Perhitungan Kerugian Negara lebih dari Rp2 triliun yang fokus pengusutan kali ini pada keterlibatan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hadiyanto. Hadiytanto terancam tersangka dan sempat diperiksa enggan berkomentar panjang saat ditanya wartawan tentang keterkaitannya dengan penunjukkan dirinya sebagai Komisaris di PT Tuban Petrochemical Industries (TPI) dan kepemilikan saham mayoritas di PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), namun mulai terlihat apa peran Hadiyanto dalam dugaan korupsi penjualan kondensat dari BP Migas tahun 2009-2010. “Panjanglah ceritanya. Ini berasal dari BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), tanya ke penyidik saja ya,” kata Hadiyanto usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik Subdit Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Bareskrim Polri, mercredi (7/10/2015). Hadiyanto juga melempar ke penyidik saat ditanya hutang TPPI ke BP Migas sebesar Rp2 triliun tersebut. Namun sekali lagi total kasus Kondensat ini seperti kata Kisman skandal dugaan korupsinya Rp 35 triliun ada pihak yang kuat karena pada waktu itu Raden Priyono (RP) saat usai menjalani pemeriksaan penyidik Bareskrim Polri sebagai saksi dalam kasus kasus dugaan korupsi dan pencucuan uang penjualan kondensat bagian negara dari SKK Migas (dahulu BP Migas) kepada PT TPPI, sempat menyampaikan bahwa penunjukan langsung ke TPPI berdasarkan hasil rapat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika itu. Hmmm.
“Pencucian uang itu gak tau ya. Bagi saya itu terlalu jauh. Tapi soal penyalahgunaan wewenang bahwa. BP Migas itu punya wewenang menjual kondensat bagian negara ke dalam negeri,« Il a dit.

Kepada Grabbers—panggilannya untuk para karyawan, ia berujar soal kondisi dan tantangan yang dihadapi Grab di masa pandemi.
“Dengan berat hati, hari ini saya umumkan bahwa kami akan melepaskan sekitar 360 Grabbers, atau sekitar di bawah 5 persen dari jumlah karyawan Grab,” tambahnya seperti pesan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa.
Mewakili perusahaan, Tan mengerti jika pesan yang ia umumkan akan menimbulkan kecemasan pada karyawan. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa keputusan tersebut tak mudah bagi Grab. Adapun karyawan terdampak yang dimaksud adalah persentase yang dihitung dari jumlah seluruh karyawan Grab di regional Asia Tenggara.
“Kami telah mencoba segala kemungkinan untuk menghindari hal ini terjadi, tetapi kami harus terima kenyataan bahwa keputusan hari ini diambil demi jutaan mata pencaharian orang yang bergantung pada perusahaan di masa new normal," sambungnya.