Alvarado Quesada mengatakan peraturan akan dimodifikasi untuk mematuhi putusan pengadilan. Ini semua terlepas dari reputasi Kosta Rika sebagai bangsa yang memandang ke depan secara sosial, dengan standar pendidikan dan kesehatan yang tinggi, hak reproduksi seperti fertilisasi dan aborsi tidak diterima secara luas, sebagaimana ditunjukkan oleh polling.
Hampir 30 persen penduduk Kosta Rika menyukai pernikahan sesama jenis, menurut survei yang dirilis pada Januari oleh think tank CIEP dari University of Costa Rica. Pernikahan sesama jenis pertama di Kosta Rika dicegah pada Januari oleh notaris yang menolak untuk mengakuinya sampai undang-undang melarang pernikahan sesama jenis diubah.
“Ini sudah menjadi realitas hukum dan sekarang kita harus berkonsentrasi untuk membuat penyesuaian untuk menerapkan hukum dan terus mempromosikan budaya integrasi dan toleransi dalam masyarakat,” katanya.

KPK akan melaksanakan gelar perkara tersebut pada Jumat (11/9). KPK membagi gelar perkara menjadi dua sesi yakni pukul 09:00 untuk Bareskrim, dan pukul 13:30 untuk Kejagung.