“Ada dua hal yang harus dicermati yakni penonaktifan yaitu dengan indikator tidak lagi memenuhi kriteria sebagai fakir miskin dan orang tidak mampu, meninggal dunia serta ganda,” ujar Gerry Adhikusuma, dijumpai di kantornya, Jumat (2/8).
Sebelumnya terkait hal tersebut, Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf dalam keterangannya menuturkan, pada tahap pertama akan dinonaktifkan peserta PBI sesuai dengan SK Mensos.
“Penonaktifan dan perubahan peserta PBI tersebut tidak akan mengubah jumlah peserta PBI ABPN Tahun 2019, jumlahnya tetap 96,8 juta jiwa sudah termasuk dengan perubahan dan pendaftaran bayi baru lahir dari peserta PBI,” terangnya.
Dalam hal ini, lanjutnya, BPJS Kesehatan akan turut melakukan sosialisasi masif untuk memastikan peserta PBI yang dinonaktifkan mengetahui informasi tersebut dan paham apa yang harus dilakukan agar tetap bisa mendapat jaminan layanan kesehatan.
“Untuk mengetahui apakah seseorang termasuk masih dalam status peserta PBI atau bukan, yang bersangkutan dapat menghubungi Dinas Sosial kabupaten/kota setempat, atau menghubungi care center 1 500 400, atau mengunjungi kantor cabang BPJS kesehatan setempat. Atau melalui media sosial resmi BPJS Kesehatan dengan menginfokan kartu identitas diri (KTP) atau KK,” pungkasnya.
“Penonaktifan 5,2 juta PBI ini apa tidak terburu-buru dengan minimnya sosialisasi di masyarakat,” kata Tulus.