Selain dihadiri anggota Komisi II, hearing yang bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Mojokerto juga dihadiri Kepala Dinas PUPR, Permukiman Rakyat, dan Kawasan Permukiman Mashudi dan PLt Kepala Dinas PTSP dan Naker Gaguk Tri Prasetyo. Selain itu juga hadir perwakilan dari konsultan pengawas.
“Logikanya pemasangan kerangka plafon setelah barang-barang di atas plafon seperti mekanikel dan elektrikel sudah terpasang. Pemasangan plafon pun seharusnya tidak ada rangkanya. Terlebih lagi rangka yang sudah terpasang bentuknya flat (rata) sedang plafonnya bentuknya ornamen,” katanya.