“Dinda lebih berani, Mas. Dia mau di-booking dan mau kalau tamunya nggak pakai kondom. Saat ini hamil 3 bulan dan masih menerima order, katanya akhir tahun ini mau dinikahin pacarnya,” kata Sari.
Dinda, lanjut Sari, juga memiliki trik khusus untuk menjual jasanya meski tengah berbadan dua. Yakni, dengan memberikan informasi tentang kehamilannya sebagai nilai tambah dalam memberikan layanan servis. Menurut Sari, banyak pria hidung belang yang punya fantasi atau mencari wanita panggilan yang sedang hamil. “Tarifnya lebih mahal, sekitar Rp 800 ribu satu jamnya. Malah peminatnya juga banyak,”katanya.
Sama seperti Sari, Dinda juga akan pensiun dari dunia pelacuran dan memilih menjadi ibu rumah tangga. “Kayaknya setelah nikah nanti Dinda mau pensiun Mas, tapi nggak tahu juga ya,” ucapnya sambil tersenyum genit. (tim/krs)

RAKYATKU.COM - Pada 27 Januari 2021 lalu, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) resmi mendapatkan nakhoda baru setelah pelantikan Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri digelar di Istana Negara, Jakarta oleh Presiden Joko Widodo.
Institusi kepolisian hingga saat ini masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, kasus korupsi yang masih merajalela, kasus pelanggaran HAM yang masih banyak belum terselesaikan, peredaran narkoba, dan tindak-tindak kriminal lainnya yang makin meresahkan masyarakat.
Fungsi penegakan hukum yang diemban Polri sesungguhnya tidak lepas dari fungsinya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Polri ini menyebutkan bahwa salah satu fungsi kepolisian adalah fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Secara eksplisit, pernyataan ini kembali ditegaskan sebagai tugas dan wewenang Polri yang diatur pada Pasal 13 Undang-Undang Polri. Berdasarkan aturan tersebut, maka istilah keamanan dalam konteks tugas dan fungsi Polri adalah keamanan dan ketertiban masyarakat, yang mana istilah ini mengandung dua pengertian.
Pertama, sebagai suatu kondisi dinamis masyarakat, sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya pembangunan nasional sebagai tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, tegaknya hukum, serta tercapainya ketenteraman.
Kedua, keamanan sebagai kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
Konsep prediktif ini tidak mampu berjalan secara efektif apabila responsibilitas tidak baik. Institusi kepolisian harus mampu menjadi institusi yang jauh lebih reponsif dibanding institusi-institusi lain. Respons yang cepat dan tepat dari pihak kepolisian tentunya sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai institusi yang oleh negara diberikan tanggung jawab untuk menjaga masyarakat dari segala bentuk ancaman dan gangguan baik atas diri pribadi maupun atas harta bendanya.
Selanjutnya konsep yang ditawarkan yaitu transparansi berkeadilan. Konsep ini tentunya tidak kalah penting untuk diterapkan. Itu karena tanpa transparansi yang berkeadilan ini, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh institusi kepolisian tidak dapat terwujud. Apabila kepercayaan masyarakat tidak terbangun, ketertiban tidak dapat pula diwujudkan di masyarakat.

Komandan Gugus Tempur Laut Koarmada I Laksamana Pertama TNI Dato Rusman mengatakan, kedua kapal ikan asing tersebut dapat dikuasai dan digeledah untuk diamankan. Dari hasil pemeriksaan awal diperoleh informasi bahwa KIA berbendara Vietnam dengan nama MV Octopus 277 nomor BV 99467 TS dan didapati ABK 16 warga negara asing.

Ivan menyampaikan, dari keterangan korban, kejadian berawal saat korban pulang dari sekolahnya, kemudian dipanggil oleh pelaku yang saat itu sedang duduk di depan rumahnya.
Atas perbuatannya, pelaku disangkakan dengan Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat 2 dan atau Pasal 76E Ayat jo Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara.