Sebagaimana di ketahui saat ini DPR tengah membahas RUU Sumber Daya Air (SDA) sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa UU No. 7/2004 tentang Sumberdaya Air bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia dan memberlakukan kembali Undang-Undang No 11 tahun 1974 tentang Pengairan.
Pemberlakuan kembali UU No. 11/1974 dalam prakteknya belum dapat menjawab seluruh persoalan-persoalan kekinian tentang pengelolaan, khususnya tentang pengusahaan air. Sehingga, terjadi kekosongan hukum yang mengatur tentang penguasaan dan pengusahaan air.
Draft RUU SDA juga dinilai belum cukup mengakomodir Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat. Sampai saat ini, tercatat sekitar 12.254 sistem air berbasis masyarakat yang dibangun lewat program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) yang melayani sekitar 15,6 juta penduduk Indonesia yang tersebar di 33 provinsi dan 365 Kabupaten.
Tahun 2020 direncanakan terbangun 20.000 SPAM, dengan target 22,1 juta jiwa terlayani air minum yang aman. Perhitungan tersebut di luar SPAM yang dibangun di uar proyek PAMSIMAS. Dalam RPJMN 2015-2019 bahwa sistem berbasis masyarakat diproyeksikan untuk melayani sampai 60 persen penduduk Indonesia dan sisanya akan terlayani melalui sistem perpipaan PDAM.
Peneliti CRPG Dr. Mova Alafghani mengatakan pasal 63 f dan penjelasannya multitafsir. “Kedua penjelasan pasal diatas multitafsir terhadap pengertian “sekitar sumber air”, artinya tidak ada batasan jarak yang jelas siapa saja yang boleh mengakses dan yang tidak dan ketidakpastian ini dapat menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya. Pasal ini juga tidak memberikan kondisi dimana pasal ini dapat berlaku. Akibatnya, baik masyarakat sekitar memiliki akses air atau tidak, tetap diperbolehkan masuk ke sumber air yang tanahnya dikuasai pihak lain,” jelas Mova dalam siaran pers yang diterima redaksi, Kamis (8/11/2018).
Jika mengacu pada perintah Mahkamah Konstitusi, maka draf RUU SDA belum menunjukkan terlaksananya hak asasi manusia atas air. Selain itu, RUU SDA akan menjadi rujukan dari beberapa peraturan lainnya seperti peraturan pelayanan air dan sanitasi. Oleh karena itu pasal-pasal dalam RUU SDA harus memadai untuk bisa dijadikan rujukan.
Hal lain yang yang dianggap perlu penyempurnaan antara lain definisi air minum yang masih menyatukan antara air minum perpipaan (SPAM) sebagaimana terdapat pada penjelasan pasal 51. Padahal, baik dari aspek konstitusi, aspek hak asasi manusia dan aspek regulasi, yang dimaksud air minum itu adalah air perpipaan.
Hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan konsekuensi negatif perusahaan air minum berbisnis AMDK dan dapat menurunkan capaian target air perpiaan karena pemerintah tidak mengurusi inti bisnisnya dalam hal memperluas akses air perpipaan. Penyatuan defisini air minum ini akan berimplikasi pada implementasi Pasal 54, yang menyatakan bahwa pengelolaan SDA dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Miliki Daerah. Oleh karena itu, definisi tentang air minum dan air perpipaan ini harus dipisahkan secara jelas.
Ekonom Faisal Basri mengatakan industri AMDK hanya menggunakan sebagian kecil dari ketersediaan air. Yang harus dibenahi seharusnya manajemen sumber daya air, bukannya pembatasan melalui pengelolaan pemerintah (BUMN/ BUMD).
“kami optimis dengan dibkanya layanan tersebut mampu membantu peningkatan potensi perekonomian di kedua kota agar semakin mengeliat penerbangan Surabayake Labuan Bajo adalah salah satu strategi pengembangan bisnis ke wilayah Indonesia tengah dan timur sejalan mendukung program pemerintahan dalam mendatangkan wisatawan utnuk mengembangkan pariwisata nasional” kata Operations Director of Wings Airr, Capt. Redi Irawan
penerbangan tersebut dilayani secara reguler pergi pulang berjadwal setiap selasa, sabtu dan minggu pesawat dijadwalkan berangka dari bandar Udara Internasioanl Soekarno Juanda, Surabaya, Jawa Timur bernomor IW1908 pukul 08.30 WIB dan tiba di Bandar Udara Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada 11.35 WITA
untuk rute sebaliknya di hari yang sama penerbangan nomor IW1809 lepas landas dari labuan Bajo pukul 12.45 dan mendarat surabaya pada 13.50 WIB
untuk tahap awal layanan tersedia tiga hari dalam sepekan apabila pasar terus tumbuh di kedua destinasi tersebut maka tidak menutup kemungkinan Wings Air akan meningkatkan frekuensi terbang yang disesuaikan