“Tapi apakah keadaan seperti ini menjdi perfect solution? Ya enggak, di era seperti ini demokrasi, peran-peran banyak pihak, apakah relawan, partai yang sudah berkontribusi harus menjadi bagian. Selama bisa memberi kontribusi yang baik juga,” ucap dia.
Menurut Adian, hal tersebut dia ungkapkan karena melihat selama ini proses rekrutmen untuk dua jabatan tersebut terkesan tertutup.

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Peneliti senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengatakan dari empat kebijakan KPU yakni kotak suara berbahan kardus, hak pilih bagi orang gila, peniadaan paparan visi misi capres dan pembocoran materi pertanyaan debat, menurutnya ada dua yang paling pembingungkan.
Situ Zuhro menjelaskan 4 isu yang jadi ketetapan KPU tersebut saat ini masih jadi perbincangan publik. Ada pro dan kontra terhadap 4 isu itu.
“Tapi yang paling kontroversi dan membingungkan adalah dibatalkannya penyampaian visi misi. Padahal ini bagian substantif karena perlu diketahui secara luas oleh rakyat,” kata Siti Zuhro kepada NUSANTARANEWS.CO, Minggu (6/1/2019).
Menurut Zuhro, bagaimana menjamin bahwa mereka (orang gila) bisa benar benar memaksimalkan untuk menggunakan hak politiknya dalam pemilu.
Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menyebut pemberian hak pilih bagi orang gila disebut sebagai kebijakan paling aneh dari KPU.
Dirinya menjelaskan setiap warga negara memang harus di jaga hak pilihanya. Namun kata dia, untuk kasus orang gila baginya itu pengecualian.

Banyak orang yang berpikir bahwa tak punya modal merupakan sebuah alasan besar ia berhenti untuk memulai suatu bisnis. Padahal banyak juga kok cara membangun sebuah usaha dengan modal yang sangat minim atau bahkan tanpa modal sekalipun. Sebagian contohnya adalah menjalankan bisnis sebagai agen properti yang bertugas sebagai perantara jual beli properti. Ada juga mengembangkan usaha dengan menawarkan jasa penulis, desain grafis dan masih banyak lagi. Jadi jangan langsung tergesah-gesah dalam mengambil keputusan dan berhenti sebelum start ya! KUR diberikan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan syarat investasi terbaik adalah harus punya usaha yang sedang berjalan tapi belum bisa mengakses perbankan. Maka dari itu KUR hadir untuk melayani masyarakat yang butuh bantuan modal. Namun, tidak semua pelaku usaha masuk kategori UMKM.