Entitas pelaporan LK dan entitas akuntansi dapat belajar dari pengalaman berakuntansi entitas kepemerintahan yang lain.
Kasus akuntansi terjadi pada era PP 24/2005 dan tahun pertama era PP 71/2010, sehingga dapat dikatakan seluruh masalah berada pada madzhab akuntansi berbasis kas menuju akrual.
Sebagian masalah akuntansi termaktub pada surat-surat masuk berada pada ranah hulu akuntansi, misalnya ranah perbendaharaan dan penganggaran, bukan ranah akuntansi. Sebagian pertanyaan terkait pada legalitas transaksi, kepatuhan terhadap sistem anggaran, dan praktik atau realisasi anggaran.
Perlakuan penerimaan bagian pendapatan pemerintah dari PKPS diakui sebagai kewajiban dengan judul “Pendapatan Migas yang Ditunda” karena masih harus diselesaikan dengan (1)penerimaan unsur imbalan-jasa (fee) kegiatan hulu migas yang menjadi hak BP Migas dan (2) penerimaan unsur-unsur yang harus dibayar kembali (reimburse) kepada kontraktor PKPS.
Jurnal penerimaan atas kelebihan pembayaran dana bagi hasil adalah debet kas, kredit pendapatan lain-lain.Jurnal pengakuan kurang bayar dianggarkan pada Pos Bagi Hasil dari BBN-KB adalah debet Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek, kredit Utang Bagi Hasil BBN-KB.
Penjelasan tentang keabsahan penggunaan hasil penilaian AT tahun 2007 dan 2008 serta kecukupan pembuatan Neraca Pemerintah Pusat tahun 2007 dan 2008 dan pengungkapan tentang koreksi penyesuaian hasil penilaian AT pada CALK atas AT yang diperoleh sebelum 31 Desember 2004.
Hasil kajian dan /atau penelitian bermanfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud (ATB) dengan syarat kejelasan:
Kas di Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari Uang Persediaan dilaporkan sebagai komponen kas dalam Neraca, misalnya di bawah judul “Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran” dengan akun lawan “Pendapatan yang Ditangguhkan” atau “Kewajiban pada Pihak Lain”.
3. Pemulihan bagian AT tanggul yang tenggelam melalui Belanja Pemeliharaan, sesuai Buletin Teknis SAP Nomor 4, karena itu tidak dikapitalisasi
Penerimaan bagian hasil tanpa landasan hukum kontraktual dicatat dengan mendebet “ Kas yang Dibatasi Penggunaannya” dan mengkredit “Kewajiban Kontinjensi”
Kas digelapkan bendahara dijurnal dengan mendebet Piutang Pemerintah dan mengkredit Kas sebesar penggelapan
1. Tagihan bank untuk risiko terjadi sebesar bagian tanggung jawab pemerintah sesuai kontrak bagi-risiko, dibayar melalui APBN dan dicatat sebagai pengeluaran kas untuk belanja subsidi.
3. Pendapatan bunga bagian pemerintah dicatat dengan debet piutang bunga, kredit pendapatan bunga bagi-risiko, diakui secara akrual pada saat debitur bank membayar bunga kepada bank.
1. Penerimaan pendapat dividen atas investasi dengan kepemilikan kurang dari 20% berbasis metode biaya dicatat dengan mendebet Kas dan mengkredit Pendapatan Investasi.
Akuntansi terkait status kepemilikan tanggul yang dibangun di atas tapak tanggul pada tanah dengan status kepemilikan yang belum ditetapkan.
Transfer hak tanpa syarat adalah AT berasal dari sumbangan, perpindahan hak secara hukum dengan akta hibah atau Berita Acara Serah Terima adalah basis pengakuan AT.AT diperoleh dari kontrak Bangun-Kelola-Serah (BKS) atau Bangun-Serah-Kelola (BSK) diakui sebagai aset lain.
Barang rampasan berjenis aset tetap diakui saat perampasan sebagai debet AT, dengan kredit Pendapatan.
Penyertaan modal Pemda dengan pengaruh signifikan Pemda menggunakan metode ekuitas.Kepemilikan di atas 20% menggunakan metode ekuitas.
Kerugian bagian investasi pemerintah dapat menyebabkan nilai investasi negatif dilaporkan nihil pada neraca –sampai bagian laba tahun-tahun selanjutnya menutup nilai negatif investasi tersebut- bila pemerintah sebagai investor tidak mempunyai kewajiban hukum atau konstruktif terhadap investee.
Investasi non permanen dana bergulir dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan atau pemberian pinjaman/kredit
Perolehan lisensi ber-masa-manfaat lebih dari 12 bulan dikapitalisasi sebagai ATB dan diamortitasi sepanjang umur ekonomis lisensi.
3. Deposito berjangka waktu 12 bulan dan/atau dapat diperpanjang secara otomatis dicatat dan dilaporkan sebagai investasi jangka pendek, risiko dan informasi lain diungkapkan pada CALK.
Pengerukan lumpur sungai dan agitasi endapan untuk mempertahankan tanggul tidak dapat diakui sebagai aset tetap.KDP harus dihapus buku, pengeluaran pengerukan sungai selanjutnya tak perlu diakumulasi dalam akun KDP.
Dana Penguatan Modal (DPM) adalah jaminan atas kredit anggota Unit Pelayanan Pengembangan (UPP), disimpan pada beberapa bank pelaksana dengan rekening atas nama UPP. DPM dikembalikan pembudidaya penerima, lalu digulirkan kembali kepada pembudi daya lain, karena itu DPM bukan bantuan sosial namun adalah dana bergulir.
Overhaul aset tetap KKKS dapat dikapitalisasi sepanjang memperpanjang masa manfaat, meningkatkan manfaat ekonomis masa depan dengan peningkatan kapasitas, kualitas produksi & standar kerja, dan memenuhi syarat minimum kapitalisasi entitas yang bersangkutan.
6. Aset pada neraca awal yang masih bernilai Rp.1,00 dinilai dengan nilai wajar sebagai koreksi neraca awal.
Bantuan APBN kepada Palang Merah Indonesia dan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia tidak dapat dialokasikan pada akun belanja Bantuan Sosial
Disimpulkan bahwa para pelaku akuntansi kepemerintahan pada umumnya menemukan masalah praktik berakuntansi pada investasi, dividen, aset tetap berwujud dan tidak berwujud, anggaran, piutang, subsidi, bantuan sosial, dan masalah koreksi kesalahan akuntansi.