Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa menggelar sosialisasi persiapan pengawasan pemilihan Bupati dan Walikota 2015. Hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan di Wisma Daerah Kabupaten Sumbawa, kemarin, di antaranya Pimpinan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi NTB, pimpinan partai politik, camat dan para peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat dan siswa/siswi SMA.
Ketua Bawaslu Provinsi NTB M Kwalid S.Ag. MH dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Sumbawa yang memfasilitasi kegiatan yang dinilai sangat penting dalam upaya membantu tugas-tugas anggota Panwas Kabupaten. Ini adalah komitmen yang diberikan pemerintah daerah terutama dalam menyediakan anggaran. “Sumbawa akan kami jadikan referensi bagi kabupaten kota yang lain, karena Kabupaten Sumbawa sangat terbuka,” ucapnya, seraya menambahkan bahwa pertemuan sosialisasi ini menjadi modal awal bagaimana mengkoordinasikan antar penyelenggara pemilu agar bisa berjalan lancar sehingga menghasilkan sesuatu yang baik pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
Pimpinan Bawaslu RI Ir Nelson Simanjuntak SH dalam arahan singkatnya menyatakan bahwa Bawaslu adalah pelayan masyarakat. Dalam rangka melaksanakan pemilihan serentak di 269 daerah terdiri dari 9 provinsi dan 260 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, Panwaslu melakukan serangkaian sosialisasi yang menurut rencana akan dilakukan di 50 kabupaten/kota. Ini dilakukan dengan harapan bahwa pemilihan kepala daerah khususnya di Sumbawa menjadi jauh lebih baik dari yang kemarin.
Dikatakannya, masa orde baru tidak ada yang bisa dikritik setelah pemilu. Sedangkan di zaman reformasi ini masyarakat dapat mengkritik atau bisa mengawasi langsung pemilu. Kualitas pemilu tidak lebih baik dari tahun ke tahun secara teknis, tetapi lebih baik secara moral. Diakuinya telah terjadi kemerosotan, dilihat dari partisipasi tahun 1999, pemilih yang hadir di TPS tercatat sebanyak 93%. Lima tahun kemudian (tahun 2004) pemilih yang ada di TPS menurun menjadi 84% lalu kemudian 2009 71% dan tahun 2014 naik menjadi 76%. Menurut catatan, ada peningkatan yang dilakukan oleh KPU. Peningkatan ini terjadi karena banyak program yang dilaksanakan KPU dan pengawas pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemilihan dan pemungutan suara.