Jakarta - Penutupan Taman Nasional (TN) Komodo di NTT tidak bisa sembarangan. Ada berbagai aspek yang harus diperhitungkan matang-matang.
Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat rencananya akan menutup Taman Nasional Komodo selama 1 tahun. Didasari oleh kondisi habitat komodo di Kabupaten Manggarai Barat, ujung barat Pulau Flores itu sudah semakin berkurang serta kondisi tubuh komodo yang kecil sebagai dampak dari berkurangnya rusa yang menjadi makanan utama komodo. Soal berkurangnya rusa, salah satu sebabnya karena perburuan ilegal.
BACA JUGA: Ingat! Penutupan Taman Nasional Adalah Kewenangan KLHK
Namun untuk diketahui, penutupan suatu taman nasional adalah kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Itu seperti tertulis pada seperti tertulis dalam siaran pers dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang diterima detikTravel, Jumat (25/1/2019).
"Penutupan kawasan taman nasional menjadi kewenangan Direktorat Jenderal KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," tulis pernyataan KLHK.
Komodo di Pulau Komodo (Afif Farhan/detikTravel)
Lebih lanjut, ada berbagai aspek yang harus diperhitungkan matang-matang. Aspek itu beberapa di antaranya seperti pertimbangan ilmiah dan sosial ekonomi.
"KLHK memiliki kewenangan untuk menutup atau membuka kembali suatu taman nasional berdasarkan pertimbangan ilmiah, fakta lapangan, kondisi sosial ekonomi, dan masukan dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten serta para pihak lainnya. Dalam hal TN Komodo, apabila pemerintah merencanakan penutupan sementara terhadap sebagian kawasan atau keseluruhan, akan dilakukan secara terencana dengan memberikan tenggang waktu yang cukup sehubungan dampak sosial ekonomi yang sangat besar," begitu pernyataan KLHK.
BACA JUGA: Berapa Sih Pendapatan Taman Nasional Komodo Tiap Tahun?
Hingga kini, rencananya KLHK bersama stakeholder terkait akan menggelar pertemuan untuk membahas rencana penutupan TN Komodo yang sudah jadi perbincangan. Hingga kini pun, aktivitas di TN Komodo masih berjalan seperti sedia kala.