Muhammad Nazaruddin (lahir di Bangun, 26 Agustus 1978; umur 33 tahun) merupakan seorang pengusaha dan politisi Indonesia yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 dari Partai Demokrat dengan Daerah Pemilihan Jawa Timur IV. Setelah menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat pada tahun 2010, pada tahun 2011 Komisi Pemberantasan Korupsi menjadikannya tersangka kasus suap pembangunan wisma atlet untuk SEA Games ke-26. Nazaruddin ditengarai meninggalkan Indonesia sebelum statusnya menjadi tersangka dan menyatakan melalui media massa bahwa sejumlah pejabat lain juga terlibat dalam kasus suap tersebut, hingga akhirnya ia tertangkap di Cartagena de Indias, Kolombia.
Nazaruddin lahir di Desa Bangun, kini bagian dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, pada 26 Agustus 1978 sebagai anak kelima dari tujuh bersaudara dalam keluarga Muhammad Latif Khan dan Aminah, yang keduanya merupakan warga keturunan Pakistan. Mulanya ia dinamai Muhammad Nazaruddin Khan, tetapi kemudian ayahnya memutuskan untuk menghapus nama belakang putranya tersebut. Orang tua Nazaruddin memiliki usaha yang cukup berhasil di daerahnya. Namun, usaha keluarga mereka mulai menurun sepeninggal ayah Nazaruddin pada tahun 1993, kemudian ibunya pada tahun 1998. Setelah lulus SMA, Nazaruddin pergi merantau.
Pada tahun 2002, Nazaruddin berwirausaha di Pekanbaru, Riau. Aktivitas bisnisnya dimulai dengan CV Anak Negeri yang kemudian berubah menjadi PT Anak Negeri. Usahanya kemudian semakin berkembang dan Nazaruddin tercatat sebagai komisaris di beberapa perusahaan, yaitu PT Anugrah Nusantara, PT Panahatan, dan PT Berhak Alam Berlimpah yang semuanya berdomisili di Riau dan bergerak dalam bidang konstruksi, pengadaan alat kesehatan, perkebunan, jasa, dan lainnya.
Pada 21 April 2011, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Sekretaris Menteri Pemuda dan Olah Raga Wafid Muharam, pejabat perusahaan rekanan Mohammad El Idris, dan perantara Mindo Rosalina Manulang karena diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi suap menyuap. Penyidik KPK menemukan 3 lembar cek tunai dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp3,2 milyar di lokasi penangkapan. Keesokan harinya, ketiga orang tersebut dijadikan tersangka tindak pidana korupsi suap menyuap terkait dengan pembangunan wisma atlet untuk SEA Games ke-26 di Palembang, Sumatera Selatan. Mohammad El Idris mengaku sebagai manajer pemasaran PT Duta Graha Indah, perusahaan yang menjalankan proyek pembangunan wisma atlet tersebut, dan juru bicara KPK Johan Budi menyatakan bahwa cek yang diterima Wafid Muharam tersebut merupakan uang balas jasa dari PT DGI karena telah memenangi tender proyek itu.
Pada 27 April 2011, Koordinator LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyatakan kepada wartawan bahwa Mindo Rosalina Manulang adalah staf Muhammad Nazaruddin. Nazaruddin menyangkal pernyataan itu dan mengatakan bahwa ia tidak mengenal Rosalina maupun Wafid. Namun, pernyataan Boyamin tersebut sesuai dengan keterangan Rosalina sendiri kepada penyidik KPK pada hari yang sama[12] dan keterangan kuasa hukum Rosalina, Kamaruddin Simanjuntak, kepada wartawan keesokan harinya. Kepada penyidik KPK, Rosalina menyatakan bahwa pada tahun 2010 ia diminta Nazaruddin untuk mempertemukan pihak PT DGI dengan Wafid, dan bahwa PT DGI akhirnya menang tender karena sanggup memberi komisi 15 persen dari nilai proyek, dua persen untuk Wafid dan 13 persen untuk Nazaruddin. Akan tetapi, Rosalina lalu mengganti pengacaranya menjadi Djufri Taufik dan membantah bahwa Nazaruddin adalah atasannya.[14] Ia bahkan kemudian menyatakan bahwa Kamaruddin, mantan pengacaranya, berniat menghancurkan Partai Demokrat sehingga merekayasa keterangan sebelumnya, dan pada 12 Mei Rosalina resmi mengubah keterangannya mengenai keterlibatan Nazaruddin dalam berita acara pemeriksaannya. Namun demikian, Wafid menyatakan bahwa ia pernah bertemu beberapa kali dengan Nazaruddin setelah dikenalkan kepadanya oleh Rosalina
Muhammad Nazaruddin ditangkap di Cartagena de Indias, Kolombia pada tanggal 7 Agustus 2011. Nazar diketahui menggunakan paspor sepupunya, Syarifuddin, untuk berpergian ke luar Indonesia setelah paspornya telah lama dicabut oleh Imigrasi
Saya Muhammad Nazaruddin, Anggota DPR RI Komisi VII, Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, saat ini masih menjabat Benhadara Fraksi Partai Demokrat. Saya bukanlah penulis, namun pembusukan karakter terhadap diri saya belakangan yang tak berkira membuat saya memanfaatkan media sosial menuliskan testimoni.
Dalam testimoni pertama ini, ingin saya tegaskan bahwa apa yang menimpa Partai Demokrat hari ini, telah membuat partai lain bersorak. Merekalah sesungguhnya diuntungkan.
Dalam gurauan sesama anggota DPR RI, saya pernah mendengar selentingan, jika ingin menghancurkan partai, maka bidiklah Bendahara Umumnya.
Maka tak berlebihan setelah saya mengalami tudingan bertubi-tubi, menjadi terang benderang bahwa segalanya ini memang menjadi sebuah skenario yang sudah direncanakan.
Skenario pertama: memojokkan diri saya dituding memperkosa SPG. Perihal ini secara hukum tidak terbukti. Bagaiman saya memperkosa bila kamar yang saya tempati ketika Munas Partai Demokrat, juga diisi oleh staf saya, dan ruang rapatnya menjadi bagian pertemuan informal meeting-meeting Munas. Indikasi mengirim SPG ke kamar saya menawarkan jasa, sudah menjadi sebuah skenario karangan cerita, pada 2010 lalu.
Berikut kasus Sesmenpora, sebagaimana sudah saya sampaikan, hukum bisa membuktikan apakah benar saya menjadi bagian: bukankah Kementrian Negara Olahraga itu bisa diusut oleh KPK siapa dalang dan pelaku penyogokan, biarlah ranah hukum yang membuktikan.
Sedangkan isu pengembalian uang oleh Sekjen MK, perihal ini isapan jempol belaka. Sebagaimana hari ini pukul 17 saya sampaikan kepada pemirsa Metro TV, bahkan saya dikonfrontir dengan Sekjen MK, saya sampaikan apakah masuk akal pengembalian uang ke Satpam, lalu uang dihitung dan Satpam diam saja. Padahal di tanggal dan jam yangd imaksud saya ada di dalam rumah. Logikanya Stapam manapun pasti memberi tahu majikan ada uang besar diantar.
Bagi saya Mahfud MD dan Sekjen MK, telah melakukan pembohongan publik. Mereka membuat skenario perusakan nama baik saya. Karenanya saya katakan saya akan melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian.
Dan berikutnya hal yang tak masuk akal, pencekalan terhadap diri saya, yang masih anggota DPR-RI aktif dengan begitu cepat, tanpa proses hukum, tak pelak lagi sebagai puncak benang merah bagian skenario penghancuran kredibilitas saya.
Maka dengan singkat saya katakan bahwa semua isapan jempol ini sudah menjadi bagian perusakan dan penghancuran Partai Demokrat melalui cara menembak secara amat kasar dan keji diri saya.
Oleh sebab itu dalam waktu dekat saya akan membuka diri; termasuk melakukan live chatting dengan semua komunitas online, media alternatif di Indonesia, untuk menyampaikan apa yang sesungguhnya terjadi dari sudut pandang saya.
Akhir kata, goresan tulisan ini bukanlah sebuah pembelaan. tetapi sebagai sebuah catatan, yang layak dan wajar saya tuliskan. Khususnya kepada media yang bekerja profesional, saya hanya bisa menghimbau verifikasilah semua ini, agar publik tidak dibodohi, agar publik juga paham apa yang disebut sebuah fakta kebenaran. (bersambung ke testimoni berikutnya)
Setelah seluruh pihak diperiksa barulah Komite Etik menyimpulkan ada tidaknya dugaan pelanggaran kode etik oleh pemimpin komisi antikorupsi. “Tapi ya nantilah sehabis lebaran kita tentukan kesimpulan finalnya. Pertengahan September akan adanya. Apakah ada petinggi KPK yang melakukan pelanggaran kode etik atau tidak,” ujar Abdullah.
Mengatakan, karena belum ada keterangan yang diperoleh dari Nazar, maka KPK belum dapat membeberkan perkembangan hasil pemeriksaan tersebut. Komite Etik telah memeriksa sejumlah pihak untuk mengklarifikasi tudingan Nazaruddin terhadap pemimpin KPK.
Menurutnya, pemanggilan tersebut akan dilakukan jika proses hukum di KPK membutuhkan keterangan tambahan dari mereka. Untuk pengusutan kasus tersebut, Busyro mengatakan. akan memanggil M Nasir dalam waktu dekat untuk didengar keterangannya. “Misalnya M Nasir kan akan dipanggil. Nanti yang lain-lain juga,” kata Busyro.
Sedangkan Nazaruddin terbukti terkait dengan aksi kriminal, yaitu berupa dugaan melakukan tindak pidana korupsi. Sebelumnya, pengacara Nazaruddin, OC Kaligis mengatakan, permohonan suaka politik yang pernah diajukan kliennya sewaktu di Kolombia bukan sebuah upaya menghindari proses hukum KPK. “Nggak ada itu. Permohonan itu untuk menyelamatkan Nazaruddin dari diskriminasi hukum yang terjadi di Indonesia,” kata Kaligis, Minggu (21/8). Ia menunjuk kasus Nunun Nurbaeti, tersangka kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.
“Kenapa Nunun tidak pernah ditangkap, kenapa Antasari (mantan Ketua KPK) yang melaporkan ada suap di KPK tidak pernah diperiksa. Kenapa pernyataan Ari Muladi yang menyebutkan Ade Rahardja dan Bibit Chandra kemudian polisinya tidak diperiksa,” tanya Kaligis. Aktivis Hak Asasi Manusia, Taufik Basari mengatakan manuver hukum yang dilancarkan pengacara Nazaruddin terkesan bukan langkah advokasi yang seharusnya dilakukan seorang pengacara. “Masyarakat bisa memilah dan menilai mana strategi pembelaan yang hanya menutupi kejadian sebenarnya dan mana strategi pembelaan Nazaruddin,” katanya pada Rabu (24/8).
Taufik yang juga pengacara ini menerangkan, dalam menjalankan fungsi advokasi, seorang pengacara harus tetap berada dalam koridor etika advokasi. Yaitu tidak boleh memanipulasi fakta dan menyarankan orang yang dibelanya melanggar hukum. Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri Hendri meminta agar Nazaruddin dapat segera dihadirkan di persidangan. Ini karena, isu yang berkembang selama ini disetir dari informasi Nazaruddin saja. Hal ini perlu untuk diklarifikasi oleh berbagai pihak di persidangan.
Menurut dia, sangat penting untuk dapat mengungkap siapa dalang sesungguhnya di balik semua konspirasi korupsi politik ini. Selain itu juga, penting untuk mengungkap siapa saja yang membantunya ke luar negeri. Ia mengingatkan, dalam beberapa waktu ini sangat terasa adanya upaya mendelegitimasi. Menurut dia, kasus Nazaruddin dialihkan kepada isu-isu yang seolah KPK tidak profesional. Hal ini dapat dirasakan dari tuduhan bahwa pengacara Nazaruddin tidak bisa mendampinginya, isu Nazaruddin tidak mau makan dan sebagainya. “Isu-isu yang tidak subtantif,” katanya.