"Kalau kita bicara demokrasi, ya semua boleh. Tetapi kan ada fase yang disepakati oleh kita. Itu diatasnya soal aturan, etika itu ada di atasnya soal aturan. Karena itu MUI tidak melarang, kalau melarang MUI tidak punya hak," ujar Cholil Nafis.
Demi suasana kondusif dan lebih produktif, kata dia, kedua kubu tidak perlu melibatkan masa besar untuk kampanye yang saling berlawanan itu. "Besok itu pemilihan presiden, bisa diganti, bisa tidak di ganti. Artinya kalau dipilih ya tidak diganti, kalau enggak dipilih ya diganti. Jadi 2019 bukan penggantian, tapi pemilihan," sebut Cholil Nafis.
"Soal menghentikan, berilah calon alternatif yang lebih baik. Maka yang kita lakukan bukan hentikan, tetapi mengajukan ini calon yang lebih baik, orangnya lebih cerdas, lebih bermoral dan punya program yang lebih baik. Tapi kalau ganti-ganti tidak ada yang lebih baik, kan enggak kena juga," urai Cholil.
Menurut dia, gerakan dengan tagline mengganti presiden dan tidak mengganti presiden tidak dinamis secara akademik. Menurutnya, yang baik dalam proses demokrasi adalah dialektika akademis, perdebatan program, dan gagasan yang lebih maju, misalnya soal infastruktur dan pembangunan moral.