Auditor internal menunjukkan objektivitas professional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diperiksa. Auditor internal membuat penilaian yang seimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingankepentingan mereka sendiri ataupun orang lain.
Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris adalah setara, dan Presiden Komisaris bertugas mengkoordinasikan berbagai kegiatan dan tugas Dewan Komisaris.
Kedudukan masing-masing anggota Direksi setara, dan Presiden Direktur bertugas mengkoordinasikan berbagai kegiatan dan tugas anggota Direksi.
Dalam rangka mewujudkan tata kelola Perseroan yang baik serta merujuk pada Anggaran Dasar PT. Metropolitan Land, Tbk (“Perseroan”) dan perubahannya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan peraturan di bidang Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik yang mengatur bahwa Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki fungsi nominasi dan remunerasi dan untuk pelaksanaan fungsi tersebut, Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi (“Komite”).
Dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, Komite wajib memiliki panduan yang meliputi pedoman kerja dan tata tertib kerja yang harus diketahui dan bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite.
Mekanisme yang dijalankan oleh Perusahaan dalam sistem pelaporan pelanggaran adalah melalui penyediaan saluran khusus berupa dokumen secara confidential/rahasia yang ditujukan kepada Presiden Direktur. Preslden Direktur menerima laporan pelanggaran dan menganalisa laporan tersebut. Jika hasil analisa Presiden Direktur menemukan indikasi pelanggaran maka Presiden Direktur akan berdiskusi dengan PIC (Person in Charge) yang ditunjuk Presiden Direktur untuk tindakan lanjutan atau investigasi. Apabila indikasi pelanggaran ditindaklanjuti dengan investigasi dan hasilnya pihak terlapor terbukti melakukan pelanggaran maka akan diberikan sanksi seusai Peraturan Perusahaan. Bila pelanggaran tersebut mengarah ke tindak pidana, maka dapat ditindaklanjuti ke proses hukum yang berlaku.
a. Sistem manajemen risiko yang dilakukan di level proyek dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Proses penerapan manajemen risiko pada level ini sudah mulai terintegrasi dengan departemen maupun kantor pusat.
b. Pelaporan yang dilakukan merupakan hasil dari rapat koordinasi dari semua fungsi di proyek dan sudah mulai melaporkan risiko-risiko yang ada dari masingmasing fungsi.
a. Sistem manajemen risiko yang dilakukan di level operasional berdasarkan sistem manajemen risiko yang ada dalam prosedur yang telah dilaksanakan, terutama dalam review dan monitoring risiko yang sudah diidentifikasi pada saat RKAP. Hubungan risiko proyek dengan risiko operasional dimanfaatkan untuk mengidentifikasi risiko di proyek, yang seharusnya dapat digunakan untuk operasional dan manajemen informasi.
b. Identifikasi risiko pada saat perolehan kontrak sudah mulai terperinci, tetapi belum terfokus pada risiko sebenarnya dari proyek yang akan dikerjakan. Kendalanya adalah belum adanya pemanfaatan maksimal terhadap referensi dari proyek-proyek yang pernah dihadapi sebelumnya. Selain itu, serah terima risiko, dari tim tender dan tim pelaksana baru dilaksanakan di beberapa proyek saja.
c. Cross function terhadap departemen fungsional, terkait dari tindak lanjut yang dilaksanakan oleh bagian operasional, belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari belum maksimalnya
a. Proses manajemen risiko fungsional sudah dilakukan. Tidak berbeda dengan bagian operasional, proses sistem manajemen risiko belum terintegrasi secara optimal dengan operasional dan proyek.
b. Pemantauan terhadap tindak lanjut yang sudah direncanakan dalam RKAP operasional belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini terlihat dari tidak lengkapnya pendataan risiko yang telah diidentifikasi dalam RKAP. Akibatnya, proses tanggapan tidak berjalan dengan semestinya.