Di situ Jokowi menyebut-nyebut segudang permasalahan Indonesia, seperti pembangunan yang belum merata, tantangan teknologi, investasi, SDM, terorisme, reformasi birokrasi, sampai pemindahan Ibu kota.
Namun, menurut kalangan aktivis, ada juga sejumlah masalah nasional yang "hilang" atau tak dibahas Jokowi dalam pidatonya, seperti krisis ekologis, perlindungan lingkungan, serta pelanggaran HAM berat masa lalu.
Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nasional, Nur Hidayati, mengingatkan bahwa saat ini Indonesia mengalami krisis ekologis yang sudah merugikan jutaan warga.
"Kendeng, misalnya, itu tidak selesai. Setiap aksi juga ada di seberang istana. Beberapa kali juga diterima oleh Kantor Staf Presiden. KLHS di Simpangi dan lain sebagainya tetap berjalan hingga saat ini. Tumpang Pitu, Lakardowo juga tercemar dan berdampak serius pada kehidupan orang. Tanahnya terancam dan lain sebagainya," kata aktivis Gerak Lawan Arip Yogiawan dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (15/8/2019).