eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Gubernur Kalbar terpilih, Sutarmidji, tidak akan menyetujui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2019. Jika RKPD tersebut tidak sejalan dengan visi misinya bersama Wakil Gubernur terpilih, Ria Norsan.
Walau di dalam Surat Edaran Mendagri itu Pj Gubernur diperintah berkoordinasi dengan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Midji sebenarnya berinisiatif untuk minta waktu ketemu dengan Dodi Riyadmadji. Ketika sudah siap meluncur ke kantor Gubernur, Midji memerintahkan ajudannya untuk bertanya kepada ajudan Pj Gubernur perihal jam pertemuan.
Parahnya lagi, setelah kejadian itu, ada surat dari tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) yang ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar. Isinya meminta audiensi sebelum tanggal 24 Juli 2018. Tetapi surat itu tak bertanggal dan bernomor. Sehingga ia tak menggubris surat itu.
Midji mengaku beberapa anggota dewan sempat bertanya ke dirinya kenapa tak mau ketemu tim anggaran dan Pj Gubernur. “Jadi kalau dari saya tidak masalah, any time aja, tapi sesuai aturan. Bagaimana OPD bisa susun RKA sesuai uraian visi misi kalau mereka tak tahu bentuk program yang saya bersama pak Norsan inginkan?” terangnya.
Beberapa waktu lalu, Anggota DPRD Kalbar, Prabasa Anantatur, telah menyatakan bahwa Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kalbar 2019 dibahas melalui paripurna. Dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.
Menurutnya, terdapat perubahan karena partai politik pengusung Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar terpilih berpendapat bahwa APBD Perubahan dapat dilakukan. Mengingat penyampaian visi dan misi Gubernur terpilih harus dimasukkan.
“Kami selaku partai yang mengusung Gubernur dan Wagub terpilih berpendapat, minimal harus masuk kebijakan sinkronisasi visi misi secara tegas dalam kebijakan umum ini,” ulasnya. Imbuh dia, “Tentu dengan harapan ada visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar terpilih yang akan dilantik nanti pada APBD”.
Tak hanya itu, mantan Wakil Bupati Sambas ini menuturkan, program yang diusung Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar terpilih telah melewati banyak diskusi. Termasuk masalah defisit APBD 2018.
Dan visi misi gubernur mengenai pendidikan, kesehatan seperti kebijakan soal RSUD dr. Soedarso, harus masuk dalam APBD perubahan. “Intinya harus masuk dulu, ibaratnya alangkah baiknya Sekda sekarang bisa bersama-sama membangun Kalbar yang baru, mudah-mudahan bisa dimengerti oleh pihak eksekutif,” tandas Prabasa.