Berita tentang Anies Baswedan terus berdatangan. Dan umumnya menyedihkan. Dari soal hukuman masuk peti mati bagi pelanggar protokol Covid-19 yang jadi bahan tertawaan media internasional.
Soal tugu peti mati yang tingkat kebodohannya mencengangkan. Soal sepeda yang boleh masuk jalan tol. Soal ditangkapnya mantan Dirut Trans Jakarta, Donny Saragih.
Sampai, dan ini yang menurut saya terpenting, adalah soal dugaan adanya markup dalam penganggaran robot pemadam kebakaran (damkar) yang dibongkar Partai Solidaritas Indonesia.
Saya sendiri tidak terlalu paham apa yang mendorong Anies mengeluarkan kebijakan soal peti mati dan sepeda masuk jalan tol. Argumennya sangat mengada-ada.
Bahkan terkesan seperti diluncurkan oleh anak-anak amatiran yang sedang berusaha bikin sensasi saja. Sekadar bikin heboh. Tapi, kalaulah itu benar dijalankan, ya kita ketawa saja. Memang ada penghamburan uang di situ.
Tapi, apasih yang diharapkan dari seorang Gubernur yang memang dipilih bukan karena kemampuannya tapi karena agamanya? Jadi, ya ikhlas sajalah menerima kebodohan itu.
Tapi, kalau soal dugaan markup biaya pengadaan robot damkar, tentu jauh lebih serius. Ini bukan soal penghamburan, tapi dugaan perampokan uang rakyat.
Dan dalam hal ini, lagi-lagi yang jadi pembongkar masalah adalah Partai Solidaritas Indonesia.
Melalui para anggotanya di DPRD DKI, partai anak muda ini membongkar kejanggalan dalam hal biaya yang dikeluarkan Pemda DKI dalam membeli robot damkar LUF 60 yang dibangga-banggakan Anies.
Pemda DKI membeli robot canggih tersebut dengan harga Rp8,89 miliar. Masalahnya, karena PSI adalah anak-anak muda kritis, mereka mencari perbadingan harga ke negara lain.
Untuk mencari info, mereka tentu saja tidak melakukan perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana yang sering dilakukan para politisi senior.
Mereka cukup browsing internet, tanya-tanya lewat e-mail, dan terungkaplah informasi penting. Di Singapura, Filipina, dan Kanada, harga sang robot LUF 60 hanya berkisar Rp2-5 miliar. Temuan itu disampaikan secara resmi oleh PSI dalam rapat Komisi A DPRD DKI. Pemprov semula berkilah.
Mereka mengatakan angka Rp8 miliar itu sudah termasuk mobil pembawa LUF 60 dan spare part-nya. PSI lalu kembali mencari tahu ke negara tetangga paling dekat, Singapura. Kenyataannya, angka Rp4,4 miliar di negara itu sudah mencakup mobil pembawa LUF 60 dan spare part-nya.
Pemprov belum lagi terdengar memberi respons sampai saat ini.
Mungkin mereka sedang sibuk mencari jalan untuk bisa menjawab tanpa ketahuan bahwa mereka memang melakukan markup. Atau mereka akan mendiamkan saja pertanyaan PSI sembari berharap berita ini akan hilang dengan sendirinya.
Yang jelas ini kembali menunjukkan betapa besar potensi korupsi di jajaran pemerintahan Anies. Media juga mengabarkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah menemukan adanya dugaan markup dalam pembelian robot damkar sebesar Rp847 juta.
Kita lihat saja apakah BPK akan serius menindaklanjuti temuan mereka itu.
Apalagi peralatan yang dibeli Pemprov DKI untuk damkar itu bukan cuma robot LUF, tapi juga robot pengurai material kebakaran jenis MVF-5 U3, yang harganya mencapai Rp32 miliar. Tidakkah kita juga perlu curiga dengan pengadaan yang berbiaya lebih besar itu?
Pembelian robot LUF ini sendiri sempat dipamer dan dibanggakan oleh Gubernur Anies Baswedan lewat akun instagramnya, Februari lalu.
Menurut Anies, robot ini sangat canggih. Dengan ukurannya yang lebih kecil dibandingkan mobil damkar pada umumnya, dengan lebar hanya 135 cm, robot ini mampu menjangkau gang atau jalan kecil. Juga bisa masuk ke stasiun MRT dan mampu naik-turun tangga dengan sudut kemiringan sekitar 30 derajat.
Anies juga bilang, robot damkar ini dilengkapi ventilator-fan yang mampu menyedot asap kebakaran yang kemudian bisa dibuang sejauh 99 meter melalui air-ducting.
Robot tersebut juga dapat menyemprotkan air dalam bentuk water fog, water canon, dan foam, dengan jangkauan mencapai 70 meter sampai 80 meter.
Apakah klaim-klaim Anies ini sudah teruji? Belum, sayangnya.
Sebenarnya di Jakarta sempat ada kebakaran Gedung Kejaksaan Agung yang cukup besar. Tapi dalam tragedi itu, kita tidak melihat kehadiran sang robot canggih. Mungkin karena para operatornya belum baca manual penggunaan robot.
Atau karena robotnya macet karena tidak dipelihara selama berbulan-bulan semenjak robot didatangkan. Atau mungkin juga karena memang tidak pas saja penggunaannya. Apapun alasannya, yang jelas kita jadinya belum melihat kehebatan kemampuan sang robot.
Tapi kembali ke soal utama kita, benarkah ada markup? Saya menduga itu tidak mengada-ada. Pembengkakan dan pemborosan anggaran di era Anies sudah fenomenal.
Anies memang dikenal boros menghamburkan uang rakyat tanpa tujuan yang memang jelas manfaatnya bagi rakyat.
Dan lebih dari itu, bukan cuma boros, Anies dan orang-orangnya layak dicurigai me-markup anggaran, yang sangat mungkin sebagian darinya mengalir ke kantong-kantong mereka.
Ingat anggaran Aibon yang mencapai Rp80 miliar dan anggaran pengadaan bolpen Rp123 miliar? Itu untungnya gagal dijalankan karena keburu dibongkar PSI. Lantas ada rencana balap mobil listrik Formula E yang semula akan menghabiskan dana Rp1,7 triliun. Padahal, di Singapura biayanya cuma Rp1,2 triliun.
Begitu juga ada kasus batu ‘mesum’, batu gabion di Bundaran HI, pohon plastik, bongkar TIM, bongkar pasang trotoar?
Lantas ada juga skandal revitalisasi Monas, di mana Anies memerintahkan penebangan pohon-pohon di kawasan Monas tanpa izin Setneg.
Ke mana larinya pohon-pohon yang diperkirakan bernilai miliaran rupiah itu? Itu belum diketahui.
Kemudian juga ada kebar bahwa pemenang tender revitalisasi monas senilai Rp71 miliar itu adalah perusahaan yang terlibat dalam kasus korupsi projek pembangunan pemukiman transmigrasi di Riau.
Begitu juga TGUPP yang menyedot dana miliaran rupiah, padahal hasil kerjanya tidak jelas. Aroma penghamburan dan perampokan uang rakyat itu sangat terasa di era Anies ini.
Jadi, kalau sekarang Pemerintah DKI membangun tugu peti mati, atau misalnya memasang masker pada patung-patung di jalan protokol, itu layak dicurigai sebagai bentuk lain dari praktik penghamburan dan perampokan uang rakyat itu.
Dan berita mutakhir tertangkapnya orang yang ditunjuk Anies sebagai Dirut Trans Jakarta nampaknya sekadar melengkapi cerita tentang dugaan korupsi berjamaah di Pemprov DKI.
Donny Saragih, nama orang itu, terbukti melakukan penipuan, pemerasan, dan pengancaman, dan sudah menjadi terpidana saat ditunjuk Anies menjadi Direktur Trans Jakarta.
Kemungkinan besar Donny ditunjuk berkat rekomendasi orang-orang di sekeliling Anies. Jadi, Anda bisa menilai sendiri kualitas orang-orang di sekeliling Anies dari contoh itu saja. Saya duga petualangan Anies dan orang-orangnya ini belum akan berhenti setidaknya sampai 2022.
Kita tentu berharap PSI terus menjalankan kewajibannya untuk melindungi rakyat dari penyalahgunaan kekuasaan oleh Pemerintah DKI. Tapi toh kita tidak bisa semata-mata berharap. Kita harus juga terus mendukung PSI dan turut berjuang melawan pemerintahan korup.