c. Izin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit maksimum untuk satu perusahaan adalah 100.000 ha untuk Indonesia. Pembatasan luas areal tersebut tidak berlaku bagi koperasi usaha perkebunan, perusahaan perkebunan yang sebagian besar sahamnya dikuasai oleh negara baik Pemerintah, Provinsi atau Kabupaten/Kota atau Perusahaan Perkebunan yang sahamnya dimiliki oleh masyarakat dalam rangka go public. Khusus untuk Provinsi Papua luas maksimum provinsi dua kali provinsi lainnya.
d. Bagi perusahaan perkebunan dengan luas areal tertentu (≥ 25 ha) dan atau kapasitas pengolahan kelapa sawit tertentu (≥ 5 ton TBS/jam) wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan /IUP (> 1.000 ha dan harus memiliki PKS), memiliki IUP-B bagi pelaku usaha budidaya (25 ha – 1.000 ha) , dan IUP-P bagi pelaku usaha Pengolahan (harus didukung 20% bahan baku dari kebun sendiri).
Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan
1. Dokumen kerjasama perusahaan dengan masyarakat sekitar kebun untuk pembangunan kebun masyarakat paling rendah 20% dari total areal kebun yang diusahakan;
a. Kewajiban membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah 20% hanya untuk perusahaan yang memperoleh IUP dan IUP-B berdasarkan Permentan Nomor 26 Tahun 2007;
c. Pembangunan kebun untuk masyarakat dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh perusahaan;
Pengelola perkebunan harus memastikan bahwa penggunaan lahan perkebunan telah sesuai dengan Rencana Umum Tataruang Wilayah Provinsi (RUTWP) atau Rencana Umum Tataruang Wilayah Kabupaten/Kota (RUTWK) sesuai dengan perundangan yang berlaku atau kebijakan lain yang sesuai dengan ketetapan yang ditentukan oleh pemerintah atau pemerintah setempat.
a. Bagi perusahaan yang berlokasi di provinsi/kabupaten yang belum menetapkan RUTWP/ RUTWK, dapat menggunakan Rencana Umum Tata Ruang yang berlaku.
b. Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi adalah tanah yang menurut Tataruang Wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana pengembangan wilayah tersebut yang akan dilaksanakan oleh suatu perusahaan.
d. Bagi lahan yang berasal dari Kawasan Hutan yaitu Hutan Produksi Konversi (HPK) diperlukan persetujuan dari Menteri Kehutan serta perusahaan perkebunan kelapa sawit telah memenuhi kewajiban tukar menukar kawasan sesuai ketentuan yang berlaku.
1. Tersedia kesepakatan bersama antara pemegang hak atas tanah (pengusaha perkebunan) dengan pengusaha pertambangan tentang besarnya kompensasi
a. Pengusaha pertambangan mineral dan/atau batubara yang memperoleh Izin Lokasi Pertambangan pada areal Izin Lokasi Usaha Perkebunan, harus mendapat izin dari pemegang hak atas tanah.
b. Apabila usaha pertambangan telah selesai dan usaha perkebunan masih berjalan, maka lahan tersebut wajib dikembalikan untuk usaha perkebunan dan reklamasi lahan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar lahan tersebut tetap produktif untuk usaha perkebunan kelapa sawit.
b. Penetapan besarnya kompensasi dan lamanya penggunaan lahan masyarakat untuk usaha perkebunan dilakukan secara musyawarah.
Telah memiliki dokumen yang sah tentang bentuk badan hukum berbentuk akta notaris yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (dh. Menkumham).
5. Memiliki sistem manajemen Keuangan Perusahaan dan keamanan ekonomi dan keuangan yang terjamin dalam jangka panjang.
1. Rekaman rencana dan realisasi pemanfaatan lahan (HGU, HGB, HP, dll) untuk pembangunan perkebunan (pembangunan kebun, pabrik, kantor, perumahan karyawan, dan sarana pendukung lainnya).
a. Realisasi pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukannya (untuk tanaman kelapa sawit) dan waktu yang diberikan;
a. Jenis informasi yang bersifat rahasia adalah kerahasiaan dagang atau bilamana pengungkapan informasi tersebut akan berdampak negatif terhadap lingkungan dan sosial;
b. Sebelum dimulai kegiatan perusahaan dan Surat Keputusan ditandatangani oleh Bupati/Walikota diadakan rapat koordinasi disertai konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon antara lain:
d. Perusahaan harus melakukan upaya untuk menghindari terjadinya erosi pada sempadan sungai di lokasi perkebunan;
a. Penanaman dilakukan pada lahan gambut berbentuk hamparan dengan kedalaman < 3 m dan proporsi mencakup 70% dari total areal; Lapisan tanah mineral dibawah gambut bukan pasir kuarsa atau tanah sulfat masam dan pada lahan gambut dengan tingkat kematangan matang (saprik).
d. Pengaturan tinggi air tanah (water level) antara 50 – 60 cm untuk menghambat emisi karbon dari lahan gambut
Pengelola perkebunan harus memastikan bahwa TBS yang dipanen harus segera diangkut ke tempat pengolahan untuk menghindari penurunan kualitas.
Pengelola pabrik memastikan bahwa TBS yang diterima sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
b. Peralatan dan mesin-mesin produksi harus dirawat dan dikendalikan untuk mencapai kesesuaian produk dan efisiensi.
c. Peralatan pabrik kelapa sawit harus dipelihara untuk menjamin proses pengolahan TBS dapat memenuhi kualitas hasil yang diharapkan.
Pengelola pabrik memastikan bahwa limbah pabrik kelapa sawit dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Pengukuran kualitas udara emisi dari semua sumber emisi dan udara ambien sesuai ketentuan yang berlaku
e. Untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca khususnya gas metan dapat dilakukan dengan menggunakan Metan Trapping;
f. Untuk mengetahui bahwa kualitas limbah sudah tidak berbahaya bagi lingkungan dan dapat dibuang ke sungai, pada kolam terakhir perusahaan sering memelihara berbagai beberapa jenis ikan di kolam tersebut.
Limbah B3 merupakan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan konsentrasinya dan atau jumlahnya dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, oleh karena itu harus dilakukan upaya optimal agar kualitas lingkungan kembali kepada fungsi semula.
1. Tersedia SOP/instruksi kerja untuk menangani gangguan sumber tidak bergerak sesuai dengan pedoman yang yang diterbitkan dari instansi yang tekait;
i. Pedoman teknis pengendalian dari sumber gangguan tidak bergerak ditetapkan oleh instansi yang terkait;
Pengelola Perkebunan/Pabrik harus memanfaatkan limbah untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan.
Pengelola perkebunan yang memiliki pabrik harus melaksanakan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengelola perkebunan harus menjaga dan melestarikan keaneka ragaman hayati pada areal yang dikelola sesuai dengan ijin usaha perkebunannya.
2. Memiliki daftar flora dan fauna di kebun dan sekitar kebun, sebelum dan sesudah dimulainya usaha perkebunan.
c. Upaya-upaya perusahaan untuk konservasi flora dan fauna (antara lain dengan buffer zone, pembuatan poster, papan peringatan, dll).
b. Sosialisasi upaya-upaya pengurangan emisi GRK (metan trapping, pengaturan tata air pada lahan gambut, pengelolaan pemupukan yang tepat, dll) dan cara perhitungannya.
d. Memiliki bukti penggunaan lahan minimal 2 tahun sebelum dilakukan pembukaan lahan untuk usaha perkebunan dan bukti penanaman.
SOP konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi termasuk sempadan sungai harus dapat menjamin, bahwa :
1. Perusahaan memiliki kebijakan tentang persyaratan umur pekerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
2. Perusahaan memiliki kebijakan tentang peluang dan perlakuan yang sama untuk mendapat kesempatan kerja.
3. Tersedia Rekaman pertemuan-pertemuan baik antara perusahaan dengan serikat pekerja maupun intern serikat.
a. Meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya;
Perusahaan harus membina masyarakat di sekitar kebun yang memiliki potensi untuk dapat memenuhi persyaratan / kriteria sebagai pemasok / suplier.
Jenis kerjasama dalam pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat antara lain: penyediaan sarana produksi, transportasi, dan jasa lainnya.
Pengelola perkebunan dan pabrik harus terus menerus meningkatkan kinerja (sosial, ekonomi dan lingkungan) dengan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi yang mendukung peningkatan produksi berkelanjutan.