Hal tersebut diungkapkan Koordinator Divisi Hukum dan Penangan Pelanggaran Bawaslu Nunukan Abdul Rahman. Sejak keluarnya surat edaran dari KPU terkait penyempurnaan DPT, jajaran Bawaslu dari pusat hingga daerah melakukan pencermatan terhadap DPT.
Selain itu, Bawaslu Nunukan juga menemukan DPT yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih namun masih terdaftar sebagai DPT. Seperti orang meninggal dan belum cukup umur. Kemudian, DPT memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar. Jumlah DPT ganda itu ditemukan umumnya berada di daerah pemilihan (Dapil) tiga kemudian dapil satu. Sedangkan dapil dua memenuhi syarat namun tidak terdaftar.
“Ada 57 orang sudah disampaikan ke KPU sebanyak dua kali. Pertama, penyampaian penyempurnaan pemilih pertama. Kedua, rekomendasi data warga yang memenuhi syarat namun tidak terdaftar sebagai DPT. Ini memerlukan rekomendasi. KPU meminta agar mengeluarkan rekomendasi. Dan Bawaslu sudah koordinasi dengan provinsi dan itu dibolehkan,” tambahnya.
“Kemarin kegandaan tidak dibersihkan karena sistem sidalih. Dilakukan penyaringan dengan klasifikasi K1 hingga K5. Jika rampung, nantinya menunggu dari perintah untuk membersihkan. Memang dari kemarin yang kita hapus ganda identik. Ganda K5, nama dan NIK beda itu riskan untuk dihapus. Siapa tahu orangnya benar-benar ada,” t