Program KJP Plus merupakan salah satu program yang digagas Anies Baswedan sejak masa kampanye Pilkada DKI 2017 lalu. Kata Gembong jumlah penerima KJP Plus di tahun 2018 justru menurun dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.
Padahal, kata Gembong kondisi ekonomi keluarga siswa tersebut masih sama dengan tahun 2017, saat mereka menerima KJP.
"Tahun kemarin dapat, tahun ini enggak dapat, status orangnya masih sama, kondisi ekonominya masih sama. Harusnya plusnya menyempurnakan, bukan justru mengurangi dari kemarin dapat, sekarang tidak dapat," katanya.
Di sisi lain, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Bowo Irianto mengatakan dari anggaran sebesar Rp3,975 triliun di tahun 2018 sudah dialokasikan untuk 872 ribu penerimaan KJP Plus.
Namun, nyatanya baru ada 805 ribu siswa yang menerima KJP Plus pada semester satu tahun ajaran 2017/2018.
Bowo berdalih masih ada slot untuk puluhan ribu siswa yang memang berhak menerima KJP Plus di semester berikutnya.
"Persoalannya adalah KJP ini harus diperjuangkan, orangtua yang kemudian harus memperbarui 6 bulan sekali, melakukan pendaftaran di sekolah," ujar Bowo.
Jadi, katanya, penerima KJP Plus bukan sekali terima langsung seumur-umur akan terima KJP. Bowo mengimbau kepada para orang tua siswa untuk proaktif mendaftarkan anak-anaknya sebagai penerima KJP Plus.
Bagi siswa SMA dan SMK, mendapat masing-masing Rp420 ribu dan Rp450 ribu per bulan. Rp200 ribu di antaranya dapat ditarik tunai.
"Beberapa partai bahkan sampai malem ini bilang kita akan tarik mas (caleg tidak memenuhi syarat). Itu bagian dari komitmen yang positif," ujar Pramono.
KPU juga akan melakukan langkah persuasi, terhadap parpok yang tidak menarik eks napi korupsinya. Menurutnya, saat ini merupakan waktu bagi parpol untuk mencalonkan bacaleg yang berkualitas.
"Nanti kita persuasi lah, bahwa ini adalah momentum bagi parpol untuk memperbaiki proses pencalonan, untuk menawarkan calon-calon yang berkualitas, kira-kira begitu," tuturnya.
MA sebelumnya mengabulkan permohonan gugatan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, yang melarang eks napi korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Selidik punya selidik, putusan MA itu tak berlaku otomatis.