Senin 16 Juni 2014, 500 Warga Desa Sekitar lokasi rencana penambangan dan tapak pabrik akan menduduki rencana lokasi tapak pabrik dikarenakan tidak ada itikad baik dari Semen Indonesia dalam seluruh rencana proses penambangan dan pendirian pabrik di Rembang.
Aksi ini menjadi pilihan terakhir setelah warga tidak pernah diberi kesempatan untuk menyuarakan berbagai pelanggaran yang telah dilakukan selama persiapan proyek pembangunan pabrik semen PT Semen Indonesia di Rembang ini. Warga tidak pernah tahu informasi yang jelas mengenai rencana pendirian pabrik semen. Tidak pernah ada sosialisasi yang melibatkan warga desa secara umum, yang ada hanya perangkat desa dan tidak pernah disampaikan kepada warga.
Dokumen AMDAL tidak pernah disampaikan terhadap warga. Tidak pernah ada penjelasan mengenai dampak-dampak negatif akibat penambangan dan pendirian pabrik semen. Intimidasi sering terjadi seiring gerakan warga yang ingin memperjuangkan haknya untuk memperoleh informasi yang jelas dan memperoleh lingkungan hidup yang sehat. Telah ditemukan dugaan pelanggaran hukum antara lain:
Bukti-bukti lapangan mutakhir seperti ditemukannya 109 mata air, 49 gua, dan 4 sungai bawah tanah yang masih mengalir dan mempunyai debit yang bagus, serta fosil-fosil yang menempel pada dinding gua, semakin menguatkan keyakinan bahwa kawasan karst Watuputih harus dilindungi. Proses produksi semen berpotensi merusak sumber daya air yang berperan sangat penting bagi kehidupan warga sekitar dan juga warga Rembang dan Lasem yang menggunakan jasa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang mengambil air dari gunung Watuputih.
Kebutuhan lahan yang sangat luas untuk perusahaan-perusahaan semen akan berdampak pada hilangnya lahan pertanian, sehingga petani dan buruh tani akan kehilangan lapangan pekerjaan. Selain itu, hal ini juga akan menurunkan produktivitas sektor pertanian pada wilayah sekitar, karena dampak buruk yang akan timbul, misalnya, matinya sumber mata air, polusi debu, dan terganggunya keseimbangan ekosistem alamiah. Pada ujungnya, semua hal ini akan melemahkan ketahanan pangan daerah dan nasional.
Menuntut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Pemerintah Kabupaten Rembang Untuk Menghentikan Semua Kegiatan PT. SEMEN INDONESIA Di Rembang Karena Telah Melanggar Peraturan Yang Ada.
Kami juga mengajak kawan-kawan untuk mengirimkan pesan singkat kepada Gubernur Jawa Tengah di nomer 0811 990 0931 dengan isi pesan singkat pada pokoknya: "Bapak Gubernur Jawa Tengah Yth, Saya mendukung perjuangan warga pegunungan kendeng utara di Rembang menolak tambang PT Semen Indonesia. Kami meminta Bapak membatalkan rencana peletakan batu pertama tambang PT Semen Indonesia di Rembang. Kami juga menuntut TNI dan Polri ditarik dari rencana tapak tambang. Terimakasih - .....nama, lembaga/alamat..."
Maruarar Siahaan membuka keterangan keahliannya dengan menerangkan bahwa air bukan hanya hak asasi manusia, air adalah kehidupan itu sendiri. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, Negara seharusnya berdaulat dari hulu ke hilir dalam pengelolaan sumber daya air. Pengelolaan air tidak mungkin dikelola oleh swasta yang secara karakter profit oriented. Swasta tidak mungkin mengupayakan pemenuhan hak atas air masyarakat secara maksimal karena tujuan usahanya adalah keuntungan. Ahli meyakini bahwa pengelolaan air oleh Negara pasti lebih baik sebagaimana praktek-praktek di berbagai Negara di dunia. Bahkan di Negara seliberal apapun pengelolaan air yang terbaik untuk pemenuhan hak asasi manusia adalah pengelolaan air oleh Negara.
Air adalah sebagai bagian dari hak hidup yang merupakan hak yang melekat dari Tuhan kepada setiap manusia. Oleh karenanya air adalah milik rakyat. Menurut Ahli sangat lucu jika rakyat disuruh untuk membeli miliknya sendiri tarif air harus terjangkau seluruh warga Jakarta. Kedaulatan Negara untuk menentukan tariff air haruslah sejati bukan berdasarkan tekanan perjanjian, atau apapun.
Sebagai penutup, Hakim Konstitusi 2003-2009 ini menutup keterangannya dengan lantang mengatakan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh PAM Jaya dengan operator swasta baik local maupun asing adalah bentuk PENJAJAHAN BARU. Masyarakat Indonesia harus sadar dan melawan.
Berdasarkan keterangan ahli hari ini, kami KMMSAJ mendesak Pemerintah DKI untuk berani melakukan pemutusan kontrak sepihak dengan PT. Palyja dan PT. Aetra karena terbukti kontrak tersebut merugikan Negara dan masyarakat. Kami meyakini bahwa pegambilalihan saham oleh swasta tidak menyelesaikan masalah, karena air tetap dikelola dengan prinsip profit oriented.
Sepanjang ingatan manusia, air akan selalu diingat sebagai salah satu “hadiah” paling berharga dari alam yang “diberikan” kepada umat manusia serta seluruh makhluk hidup di planet bumi. Kutipan diatas mengingatkan bahwa pentingnya perlakuan yang layak terhadap air dan sumber daya air merupakan bagian dari perlakuan terhadap kehidupan itu sendiri. Manusia dan keturunannya di masa mendatang akan merasakan akibat dari yang mereka lakukan terhadap air dan sumber daya air di masa sekarang ini. Berbagai aliran agama dan kepercayaan di dunia juga mengajarkan bahwa air adalah anugrah dari Tuhan untuk seluruh kehidupan di muka bumi.
Sebagai salah satu unsur utama pembentuk kehidupan, air mutlak diperlukan oleh seluruh makhluk dalam setiap proses kehidupan yang dijalaninya. Hingga demikian vitalnya, air bahkan membentuk 70% tubuh manusia. Sejarah bahkan mencatat bahwa peradaban-peradaban besar dunia tumbuh dan berkembang di sekitar wilayah aliran sungai. Hubungan manusia dengan air dengan demikian tidak saja dalam konteks pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya saja akan tetapi air sudah menjadi bagian integral manusia dalam membentuk kebudayaan dan peradabannya.
Begitu pentingnya air bagi umat manusia, membuat badan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) merasa perlu untuk menjadikan satu hari khusus sebagai peringatan dan perayaan terhadap air, yang kemudian hari disebut dengan Hari Air Sedunia. Konferensi Bumi yang digelar oleh PBB di Rio de Janeiro pada tahun 1992 menjadi awal dicetuskannya Hari Air Sedunia. Pada Konferensi tersebut salah satu hal penting yang mengemuka adalah pentingnya air bagi kehidupan serta kebutuhan melindungi sumber daya air serta pengelolaannya secara berkelanjutan. Pada sidang umum PBB ke-47 pada tanggal 22 Desember 1992, dikeluarkan Resolusi Nomor 147/1993 yang menetapkan peringatan Hari Air Sedunia jatuh pada tanggal 22 Maret, dan diperingati untuk pertama kalinya pada tahun 1993.
Pada setiap tahunnya, Hari Air Sedunia mengambil tema yang berbeda-beda sesuai dengan concern dunia pada saat tersebut. Tepat 21 tahun, pada tanggal 22 Maret 2014 Hari Air Sedunia mengambil tema Air dan Energi. Tema Air dan Energi dipilih sebagai diangkat karena pertimbangan saling keterkaitan dan ketergantungan antara air dan energi. Pada satu sisi air dibutuhkan dalam setiap level proses produksi untuk hampir semua bentuk energi. Pada sisi lain, energi dibutuhkan pada setiap tahapan pengelolaan air, dari mulai proses pengambilan dari sumber, pengolahan, hingga sampai pada tahap distribusi air itu sendiri.
Kehidupan modern dengan tingkat pertumbuhan populasi penduduk yang tinggi, model pembangunan serta aktivitas ekonomi yang ada, telah mengakibatkan adanya ketergantungan pada suplai energi yang besar. Peningkatan kebutuhan total energi dunia diestimasikan dari tahun 2003 hingga tahun 2030 mencapai angka 71 persen dari. Di Indonesia sendiri, konsumsi energi primer Indonesia, telah meningkat lebih dari 50 persen sejak tahun 2000 sampai tahun 2010.
Peningkatan kebutuhan atas energi yang besar mendorong usaha produksi dirasa perlu terus dikembangkan. Beragam usaha menggali sumber energi atau membangun instalasi untuk memproduksi energi kemudian terus menerus dicoba kembangkan. Pengembangan usaha mulai dari cara-cara konvensional hingga cara-cara non-konvensional juga terus diupayakan.
Persoalan yang kemudian muncul adalah, usaha menggali energi serta energi yang dihasilkan, seringkali tidak selaras dengan usaha konservasi lingkungan dan sumber daya alam yang ada. Berbagai kasus menunjukkan bahwa, berbagai kerusakan lingkungan dan sumber daya alam telah terjadi akibat produksi pemakaian energi yang tidak ramah lingkungan. Salah satu implikasi konsumsi dan pengolahan energi yang tidak ramah lingkungan diantaranya telah mengakibatkan adanya pemanasan global dan perubahan iklim. Ilmuwan iklim dari Stanford memperkirakan kondisi tersebut akan terus memburuk. Mereka memperkirakan, kemungkinan tingkat perubahan pada abad berikutnya setidaknya akan mencapai 10 kali lebih cepat daripada perubahan iklim dalam 65 juta tahun terakhir.
Salah satu dasar persoalan dari produksi dan konsumsi energi yang tidak ramah lingkungan adalah kerusakan pada sumber daya air yang ada. Batu bara misalnya, dalam banyak kasus telah menimbulkan akibat buruk terhadap tanah dan air di sekitar wilayah pertambangan. Kerusakan topologi tanah telah merusak bahkan menghancurkan aliran air. Selain itu limbah penambangan batu bara yang mudah larut dalam air akan menjadikan pencemaran sumber air. Jika limbah tersebut mengalir ke sungai, maka tanah yang terletak jauh dari areal penambangan, seperti tanah untuk pertanian yang menggunakan air dari sungai tersebut untuk irigasi juga mendapatkan dampak negatif dari limbah ini.
Selain sumber energi yang memang telah terbukti menimbulkan efek yang buruk bagi lingkungan, khususnya pada air, rakyat juga harus waspada terhadap metode penggalian atau produksi beberapa sumber energi yang dirasa ramah lingkungan. Pembangkit listrik tenaga air (Hydropower) dengan menggunakan bendungan skala besar (Big Dams), yang ramai dibicarakan dan hendak dikembangkan dalam skala besar di Indonesia terbukti menimbulkan kontroversi di berbagai tempat. Modifikasi aliran sungai dengan adanya bendungan-bendungan besar telah dan akan berdampak langsung pada kelestarian air dan komponen dasar dari kualitas air. Hal ini tentu berpengaruh pada kelangsungan hidup ikan-ikan dan kehidupan akuatik lain yang tinggal di aliran sungai. Akibat lanjutnya adalah penduduk sekitar sungai yang menjadikan ikan sebagai komponen penting dari jaring makanan menjadi terganggu penghidupannya. Selain itu bendungan-bendungan besar dalam banyak kasus merupakan bentuk dari perampasan air (water grabbing) dari satu komunitas untuk komunitas lain. Bendungan besar juga merupakan pengurasan air (watterlogging) besar-besaran yang dapat membawa dampak berkurangnya irigasi atau bahkan keringnya lahan pertanian disebagian wilayah. Proyek pembangunan bendungan-bendungan skala besar juga selalu diikuti dengan penggusuran warga sekitar bendungan, merampas lahan penghidupan mereka, mengakibatkan terjadinya banjir.
Di samping hydropower, metode pengembangan produksi gas alam, sebagai energi yang telah diklaim paling ramah lingkungan dibandingkan dengan energi fosil lain seperti minyak maupun batubara, juga patut diwaspadai. Hydraulic-fracturing atau biasa disebut dengan fracking sebagai cara untuk menambang gas non konvensional, telah ditentang di banyak negara. Bahkan warga berbagai negara bagian di Amerika Serikat, sebagai negara penghasil gas non konvesional (shale gas), terus menerus menyerukan penghentian produksi shale gas dengan metode fracking. Begitu pula warga di berbagai negara Eropa juga menggalang dukungan secara global untuk menghentikan aktivitas fracking.
Kerusakan sumber daya air tersebut dengan demikian juga berpotensi melanggar pemenuhan hak rakyat atas air yang telah dijamin sebagai hak asasi manusia oleh PBB sejak tahun 2010 lalu. Hak atas air sebagai hak asasi manusia mensyaratkan pemenuhan kebutuhan rakyat atas air secara cukup, aman, dan terjangkau keteraksesannya oleh negara. Siapapun warga tidak dapat dilanggar haknya dan kebutuhannya atas air. Indonesia yang ikut mensetujui resolusi PBB tersebut juga berkewajiban melindungi rakyat dari potensi perusakan atas sumber daya air yang ada melalui aktivitas produksi energi.
Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA Indonesia), sebagai bagian dari gerakan yang fokus untuk mendorong pemenuhan hak rakyat atas air, dalam peringatan Hari Air Sedunia merasa perlu kembali mengingatkan semua kalangan, terutama negara, untuk memperhatikan dan melaksanakan kewajibannya. Usaha pemenuhan hak atas air hanya mungkin dilakukan jika ada usaha untuk memastikan setiap warga terlayani kebutuhannya atas air secara layak, sekaligus usaha untuk melindungi sumber-sumber daya air yang ada dari setiap aktivitas yang berpotensi mengancam sumber-sumber tersebut.
KRuHA juga merasa perlu mengingatkan bahwa sekian persoalan air harus diatasi dengan konsolidasi segenap elemen rakyat untuk mendorong tercapainya pemenuhan hak dan kedaulatan atas air. Solidaritas antar elemen dalam masyarakat mutlak diperlukan untuk menciptakan tata kelola air yang baik dan berkeadilan. Sehingga air tidak lagi diperlakukan sebagai bagian dari usaha mengeruk keuntungan saja, akan tetapi air harus menjadi sarana untuk menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera.
Pertambangan terus mengancam kelestarian Pegunungan Kendeng Utara. Pada tahun 2011, PT. SMS (Sahabat Mulia Sakti) yang mengaku sebagai anak perusahaan PT. Indocement Tunggal Perkasa (ITP), tiba-tiba mulai melakukan sosialisasi rencana pembangunan pabrik semen dan rencana penyusunan AMDAL untuk pertambangan.
Pemerintah masih saja mengandalkan pembangunan yang rakus energi fosil dan sumber daya alam. Pertama, Pada Perpres No. 59 Tahun 2009, Presiden SBY menetapkan rencana pembangunan 35 Pembangkit Listrik Tenaga Batubara (PLTB) dengan total kapasitas 10.000 megawatt. Sepuluh PLTB tersebut di antaranya berada di Pulau Jawa. Kebijakan pembangunan PLTB tersebut setali tiga uang dengan MP3EI, yakni untuk memfasilitasi kebutuhan energi berbagai perusahaan yang berinvestasi.
Pemanfaatan energi kotor sambung-menyambung dengan berbagai bentuk imbas ketidakadilan. Sebagian besar produksi batubara nasional tidak untuk memenuhi kebutuhan energi domestik, melainkan kebutuhan asing. Pemerintah mendorong target penyediaan energi kotor tersebut hanya sampai dengan 95,5 juta ton batubara untuk kebutuhan domestik pada 2014 atau 25% dari total target produksi nasional sebesar 369 juta ton batubara. Sisanya 75% dari total produksi nasional untuk memasok kebutuhan batubara industri-industri asing.
Sementara di Batang, Jawa Tengah, Pemerintah dan PT. Bimasena Power Indonesia (PT BPI) menjalankan pendirian proyek PLTB Batang berkapasitas 2x1000 MW. Proyek ini yang membutuhkan lahan seluas 700 ha ini dan dipastikan bakal mengusur sumber penghidupan nelayan dan petani di (6) enam Desa, yaitu Ponowareng, Karanggeneng, Wonokerso, Ujungnegoro, Sengon (Roban Timur) dan Kedung Segog (Roban Barat).
Ketiga, metode penambangan baru seperti fracking, kini tengah dikembangkan Pemerintah Indonesia. Padahal ini telah mendapat kritik dunia, karena terbukti menopang Amerika untuk memenuhi cadangan energi gas dan minyaknya. Hydrofracking atau teknologi hidrolika patahan, secara sederhana adalah proses ekstraksi gas bumi atau minyak bumi dengan cara menginjeksi cairan bertekanan tinggi secara horisontal ke bawah atau ke lapisan batuan cebakan di mana gas (shale gas) dan atau minyak (oil shale) berada. Bahan baku untuk menginjeksi adalah air, pasir atau butiran keramik khusus dan cairan kimia. Dengan menyuntikkan air beserta berbagai campuran bahan lainnya maka gas atau minyak bisa dipompa ke atas dan kemudian ditampung.*
CSF CJI (Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim) dan KRuHA (Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air) mengingatkan Pemerintah supaya menyadari, âenergi baruâ tersebut di atas yang dipandang sebagai solusi oleh Pemerintahâternyata melanjutkan berbagai bentuk pengrusakan lingkungan dan sumber daya alam. Pembangunan yang mengandalkan energi batubara menambah bobot persoalan dan juga bukan pilihan tepat guna memenuhi kebutuhan energi masa mendatang. Secara global, 60 persen pemicu pemanasan global berasal dari emisi karbon yang dihasilkan oleh batubara. Penggunaan energi kotor batubara juga tidak bisa tidak melibatkan proses alih fungsi lahan, eksploitasi, kerusakan dan pencemaran pada berbagai tingkatan. Siklus produksi-konsumsi batubara telah melepas karbon ke udara dalam jumlah besar.
Pemerintah perlu tahu, setidaknya 70% wilayah dengan cadangan sumber panas bumi berada pada wilayah konservasi, seperti hutan lindung dan cagar alam. Sudah sepatutnya pemerintah dan para kontraktor membuka mata dan tidak membongkar hutan lindung tersebut semata-mata demi energi panas bumi.
Bumi adalah tempat berpijak bersama. Pemenuhan keselamatan masyarakat dan lingkungan harus berlangsung dengan penuh kesadaran, serta memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya, CSF-CJI dan KruHA menegaskan rekomendasi-rekomendasi berikut dalam kerangka nasional-global, yakni:
(IV) Pemerintah RI harus mengintegrasikan perlindungan lingkungan hulu dan hilir, dengan berhenti mengandalkan batubara sebagai mesin pembangunan. Dengan begitu, harus serius mengupayakan pemanfaatan energi bersih dan terbarukan, untuk menggantikan energi fosil.***
Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) mengajukan Somasi kepada Gubernur DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta atas rencana pembelian saham PALYJA melalui BUMD PT. Pembangunan Jaya dan PT. Jakarta Propertindo.
Sejak November 2012, KMMSAJ melalui Tim Advokasi Hak atas Air telah mendaftarkan Gugatan Warga Negara ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan register Perkara Nomor: 527/PDT.G/2012/PN.JKT.PST. Tergugat utama dalam GWN adalah unsur-unsur Pemerintah Pusat dan Daerah Ibukota Jakarta dengan dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat beberapa diantaranya adalah Gubernur dan DPRD DKI Jakarta atas pengalihan kewenangan pengelolaan air bersih dari PDAM kepada pihak swasta melalui Perjanjian Kerjasama antara PDAM DKI Jakarta dengan dua konsorsium swasta.
Pembelian saham Palyja tidak akan menyelesaikan masalah mendasar dari pengelolaan air Jakarta yaitu privatisasi/swastanisasi pengelolaan air yang tujuannya adalah meraup keuntungan sebesar-besarnya dari pengelolaan air bersih. Berbagai kecurangan-kecurangan yang telah dilakukan oleh kedua operator swasta tersebut terancam tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan manajemen tidak akan bertanggungjawab bahkan akan mendapatkan keuntungan yang besar dari pembelian saham oleh Pemerintahan DKI Jakarta. Ditambah lagi masuknya PT. Pembangunan Jaya yang merupakan perusahaan terbuka di pasar saham yang akan menambah ketidak pastian pengelolaan air oleh publik tanpa ada upaya meraup keuntungan.
Bahwa atas segala pertimbangan dan dasar hukum yang kami jelaskan diatas kami berharap Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk menempuh langkah-langkah hukum sebagai berikut: Pertama, Menghentikan kebijakan pembelian saham Palyja via BUMD PT. Pembangunan Jaya dan PT. Jakarta Propertindo; Kedua, Gubernur Provinsi DKI Jakarta tidak melakukan tindakan hukum berupa pengalihan kepemilikan dan/atau pembelian asset saham dari operator swasta baik dari PALYJA maupun dari AETRA; Ketiga, Gubernur Provinsi DKI Jakarta demi kepentingan umum mengambil alih pengelolaan air Jakarta dari pihak swasta; Keempat, DPRD DKI Jakarta untuk melakukan konsultasi publik sejati terkait pengelolaan dan pelayanan air bersih di DKI Jakarta, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, terutama perempuan dan masyarakat rentan lainnya. Kelima, Menjadikan hasil konsultasi publik sejati, sebagai bahan pertimbangan dan rekomendasi dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan dan pelayanan air bersih di DKI Jakarta. Keenam, Membentuk Tim Independen yang terdiri dari unsur masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi, Akademisi, untuk melakukan evaluasi dan audit komprehensif secara transparan dan akuntabel terhadap implementasi serta dampak swastanisasi pengelolaan air di Jakarta yang selama ini berlangsung;
Kami berkeyakinan bahwa bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta telah menerima informasi dan masukan-masukan yang keliru, sehingga mengeluarkan keputusan yang keliru pula dalam rangka mengembalikan layanan air ke domain publik. Untuk itu, kami meminta agar Gubernur membatalkan rencana pembelian saham swasta, menggugat pihak swasta atas berbagai tindak pidana yang dilakukan dan kecurangan-kecurangan yang telah mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak atas air dan menimbulkan kerugian kepada warga Jakarta.
Jika dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat ini dibuat, pihak Gubernur DKI Jakarta tidak juga bersedia melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menyelesaikan kewajibannya, maka kami akan penyelesaian permasalahan ini melalui upaya hukum yang lebih lanjut, baik pidana, perdata maupun tata usaha negara.
…agar Kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, dan agar Kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk Kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak. (Al QUR'AN)
Perjalanan swastanisasi air Jakarta telah berusia 16 tahun, kini tiba saatnya Jakarta menentukan masa depan pengelolaan dan pemenuhan kebutuhan air bagi warganya.
Pemerintah Provinsi Jakarta, tidak lagi bisa menyerahkan nasib warganya pada mekanisme pasar yang belum tentu menjamin pengelolaan air kembali pada domain publik.
Persoalan lain adalah, karyawan PAM Jaya yang diperbantukan untuk kedua operator swasta yang mencapai lebih dari 1.500 orang, tidak mendapatkan kompensasi yang adil.
Menilik sekian persoalan yang mengemuka dari swastanisasi air Jakarta, KMMSAJ tidak bosan-bosan meminta kepada Pemprov untuk dengan tegas, segera mengakhiri kontrak kerja sama dengan pihak swasta. Tidak dengan cara-cara membeli saham, seperti yang selama ini diwacanakan. Karena hal itu justru akan menjadi preseden buruk dan mengirim pesan yang keliru pada dunia internasional.
KMMSAJ, bersama dengan serikat-serikat pekerja PAM Jaya, juga menilai bahwa pengelolaan air Jakarta dapat ditangani dengan lebih baik dan profesional oleh "Manejemen Baru"; PAM Jaya yang telah melalui AUDIT PUBLIK.
4 Juni tahun ini, swastanisasi layanan air perpipaan di Jakarta telah memasuki tahun ke 16. Di Phnom Penh, ibukota Kamboja, 13 tahun adalah jumlah waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan air minum milik pemerintah di sana untuk secara signifikan memperbaiki layanan. Di Jakarta, dalam 16 tahun kondisi layanan air masih memprihatinkan. Banyak penduduk yang masih harus mengkonsumsi air tanah atau membeli air dengan harga sangat mahal.
Di Phnom Penh tahun 1993 air hanya dinikmati 25 persen penduduk, namun 13 tahun kemudian (tahun 2006) sudah 90 persen penduduk mendapat layanan air 24 jam; tingkat kebocoran pun turun dari 72 persen menjadi 6 persen. Sementara pendapatan perusahaan meningkat drastis dari sekitar Rp 1,5 miliar menjadi Rp 72,5 miliar. Di Jakarta setelah bertahun-tahun dikelola perusahaan raksasa air internasional, Badan Pusat Statistik tahun 2010 masih mengatakan hanya 34,8 persen penduduk DKI yang memiliki sumber air minum bersih yang layak.
Layanan air perpipaan Jakarta berpindah ke swasta sejak 1997, saat Suez Environnment dan Thames Water masing-masing mendapatkan separuh Jakarta untuk dikelola melalui kontrak dengan PAM Jaya, perusahaan daerah milik Provinsi DKI Jakarta. Kontrak ini sejak awal berat sebelah karena melindungi kepentingan investor secara berlebihan tetapi membuat konsumen, Pemprov DKI dan PAM Jaya merugi. Saat ini bagian barat Jakarta dikelola PT. Palyja yang dimiliki oleh Suez Environnment dan Astratel sedang sebelah timur dikelola PT Aetra milik Acuatico.
Simulasi keuangan yang dilakukan PAM Jaya menunjukkan, jika kerjasama terus dilanjutkan sampai tahun 2022 maka pada saat itu PAM Jaya/Pemprov DKI akan berhutang kepada swasta sebanyak Rp 18,2 triliun. Hutang yang tidak masuk akal ini timbul karena Jakarta menganut sistem tidak lazim, yakni operator swasta dibayar dengan imbalan yang nilainya disesuaikan setiap enam bulan sementara pelanggan membayar tarif yang tentunya tidak bisa dinaikkan setiap enam bulan. Karena imbalan tiap enam bulan naik sementara tarif tidak, maka timbul kekurangan bayar kepada swasta yang kemudian diperhitungkan sebagai hutang Pemprov kepada swasta. Jika ingin tidak memiliki hutang maka gubernur harus selalu menaikkan tarif air sesuai dengan nilai imbalan yang dipatok swasta.
Situasi ini sulit diterima akal sehat, bagaimana mungkin sebuah entitas yang sudah menyerahkan lahan bisnisnya untuk digarap pihak lain termasuk menyerahkan kewenangan menerima pembayaran dari pelanggan dan tinggal memiliki fungsi pengawasan tapi terus membukukan hutang baru. Laporan Keuangan Palyja 2011 secara jelas menunjukkan hal ini, Laba Palyja tahun itu Rp 230 miliar dan PT Aetra Rp 158 miliar, sementara PAM Jaya selaku pengawas justru terus merugi karena mendapat tambahan utang yang timbul akibat kerjasama.
Return of investment di Jakarta adalah22%, lebih tinggi dari yang berlaku di banyak negara lain.Dari padatiap tahun kita menyumbang swasta dengan laba yang mereka peroleh lebih baik laba tersebut diinvestasikan untuk tambahan sambungan baru dan tambahan penyediaan air bagi pelanggan air Jakarta.
Pendapatan swasta harus naik setiap enam bulan sekali tidak mempedulikan kemampuan bayar masyarakat melalui tariff karena swasta dibayar dengan imbalan dan tidak oleh tarif. Kalau imbalan lebih tinggi dari tariff maka PAM JAYA/Pemprov DKI harus membiayai kekurangannya.Hal ini membuat PAM JAYA/ Pemprov menjadi berhutang besar kepada swasta.Padahal seluruh operasi sudah dilakukan oleh swasta sepenuhnya.
Swasta menyalahgunakan uang yang diperoleh dari pelanggan.Temuan BPK 2009 menemukan bahwa tenaga kerja asing di Palyja membebankan biaya sekolahan dan keperluan pribadi kedalam imbalan air yang dibayar pelanggan.
Swasta menggunakan berbagai rekayasa keuangan untuk membiayai kegiatan usahanya, hal ini membebani pelanggan dengan bunga tinggi dari pinjaman komersial.
Masalah ini tidak bisa dibiarkan, butuhkan kebijaksanaan dan keberanian Gubernur DKI untuk mengambil keputusan. Negosiasi atau amandemen kontrak tidak akan membawa perubahan berarti.
Untuk itu, koalisi menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar segera mengambil langkah sebagai berikut :
Untuk mendorong dan membantu Pemerintah Provinsi segera mampu mengambil alih layanan air Jakarta maka kami membuka sebuah rekening khusus untuk menampung sumbangan dari warga negara Indonesia yang ingin menyumbang dan berkontribusi bagi terlaksananya layanan air yang transparan, adil dan terjangkau oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Kelompok masyarakat sipil di Indonesia sudah memperingatkan Pemerintah Indonesia dan ADB terkait pinjaman ini sejak Januari 2008 dan menemukan berbagai macam kejanggalan dalam proses persiapan proyek. Akan tetapi ICWRMIP tetap disetujui oleh Dewan Direktur ADB pada Desember 2008 walaupun sudah ditemukan fakta-fakta potensi korupsi dan pelanggaran terhadap kebijakan ADB seperti tidak jelasnya proses partisipasi publik, potensi penggusuran sewenang-wenang bagi setidaknya 872 Rumah Tangga yang hidup di sekitar DAS di Karawang dan Bekasi, hingga tidak jelasnya disain dan tujuan proyek. Gejala bahwa proyek ini cenderung berpotensi tidak efisien, sehingga pada akhirnya hanya akan menambah beban utang luar negeri negara secara sia-sia juga telah disampaikan ke pihak terkait di ADB dan Pemerintah Indonesia.
Sampai hari ini, lima tahun sejak kucuran hutang pertama kali, ketidakefsienan yang dikhawatirkan masyarakat sipil sejak semula sudah terbukti. Proyek ini berjalan tersendat dan memaksa ADB untuk menunda kucuran dana untuk fase selanjutnya. Bahkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan:
“Terdapat dua perencanaan dan koordinasi pengelolaan WS Citarum yaitu Citarum Roadmap yang disusun oleh Bappenas dan pola rencana pengelolaan Sungai Citarum yang disusun oleh Kementerian PU. Hal tersebut mengakibatkan potensi ketidakjelasan atas pengelolaan Sungai Citarum, khususnya bagi para instansi terkait pengelolaan di pusat dan daerah. Penyebabnya adalah lemahnya koordinasi antara Kementerian PU dan Bappenas pada saat perencanaan kontrak dengan Asian Development Bank dalam pembuatan pola dan rencana untuk WS Citarum”.
Muhammad Reza, dari KRuHA berpendapat bahwa, “Telah terjadi pengabaian secara sistematis dalam proyek ICWRMIP ini yang telah dilakukan oleh ADB maupun oleh Pemerintah Indonesia. Kami menyesalkan pengabaian yang dilakukan oleh mereka terhadap masukan dari masyarakat sipil maupun jeritan dari korban proyek ini yang telah mengalami penggusuran secara sewenang-wenang yang dilakukan melalui disain proyek yang sesat dan lebih mengutamakan jaminan pasokan air bersih bagi operator swasta pengelola layanan air minum Jakarta.”
Diana Gultom dari debtWATCH Indonesia menekankan pentingnya efisiensi pengelolaan keuangan negara “Bayangkan dari utang sebesar USD 50 juta (setara dengan Rp. 50 miliar), lebih dari setengahnya (sekitar Rp. 26 miliar) diindikasikan bermasalah”, ujarnya. “Dan sekali kita berhutang, maka negara Indonesia akan terus menanggung beban pembayaran bunga hutang, tidak peduli apakah hutang itu berhasil diserap atau mengalami masalah seperti sekarang ini”, lanjutnya. Karena itu Diana Gultom mendesak agar Negara lebih aktif menggali potensi sumber keuangan APBN dengan melakukan pekerjaan yang efektif, akuntabel, dan partisipatif ketimbang mencari dana melalui hutang, apalagi ketika Indonesia ingin berdaulat dalam mengelola sumber-sumber daya dan lingkungan yang dimilikinya secara berkesinambungan.
Jakarta, 3 Juni 2013. Gugatan Warga Negara menolak swastanisasi pengelolaan air Jakarta masih di tahap agenda pemeriksaan eksepsi kompetensi absolute. PT. Palyja sebagai Turut Tergugat I mengajukan ahli Prof. Dr. H. Yos Johan Utama, SH, Mhum sebagai ahli di bidang hukum admisnistrasi negara atau tata usaha negara. PT. Palyja dalam eksepsi mempermasalahkan gugatan warga negara yang diajukan oleh Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) masuk dalam kewenangan PTUN karena mempermasalahkan support letter dari Gubernur DKI Jakarta No. 3126/072 tanggal 24 Desember 1997 dan Menteri Keuangan No. S-684/MK.01/1997 tanggal 26 Desember 1997. Surat tersebut yang melegitimasi adanya pengalihan pengelolaan air di DKI Jakarta dikelola oleh swasta.
Dalam pemeriksaan keterangannya, ahli menyatakan bahwa support letter yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta dan Menteri Keuangan termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Ahli kemudian menjelaskan bahwa support letter telah memenuhi kualifikasi kongkrit, individual dan final. Oleh karena itu, menurut ahli gugatan terhadap pembatalan support letter harus ditujukan ke Pengadilan tata usaha negara.
Kuasa hukum KMMSAJ, Febi Yonesta mempertanyakan mengenai daluarsa perkara tata usaha negara dapat diajukan. “Apabila telah melewati masa daluarsa tersebut bagaimana upaya hukum yang bisa dilakukan?” Ahli dari PT. Palyja menerangkan bahwa keputusan tata usaha negara dapat diajukan gugatan ke PTUN dalam jangka waktu 90 hari terhitung sejak diterbitkan keputusan tata usaha negara tersebut. Apabila telah melewati jangka waktu tersebut maka KTUN tersebut tidak dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara namun ke pengadilan lain. Kemudian Febi Yonesta membacakan tanggal terbitnya support letter tersebut yang terbit tanggal 24 Desember 1997 dan 26 December 1997 dan meminta pendapat Ahli. Maka menurut ahli support letter tersebut bukan lagi kewenangan dari PTUN.
Hakim Ketua melanjutkan pemeriksaan dengan menanyakan apabila sebuah gugatan yang menuntut pembatalan suatu keputusan tata usaha negara bukan merupakan tuntutan utama tetapi hanya pelengkap untuk sempurnanya sebuah gugatan. Apakah gugatan tersebut dapat dikesampingkan menjadi perkara Tata Usaha Negara? Ahli tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut karena menyatakan bahwa pertanyaan tersebut bukanlah kompetensinya menyangkut gugatan perdata untuk menuntut hak keperdataan.
Berbagai masalah hukum dalam dua tahun belakangan banyak melingkupi swastanisasi air Jakarta. DIantaranya adalah penggelapan aset publik yang diselidiki oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, keterbukaan informasi publik yang ditangani oleh Mahkamah Agung, Gugatan Citizen Law Suit yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Kasus Dugaan Pidana Korupsi yang tengah diproses di Komisi Pemberantasan Korupsi. Keempat kasus hukum ini menunjukkan bahwa swastanisasi air Jakarta memang banyak menyimpan masalah.
Sesuai pasal 7.2 Perjanjian Kerjasama, maka Palyja harus mendapat perjanjian tertulis terlebih dahulu dari PAM Jaya sebelum melakukan penjualanan saham. Karena PAM JAYA adalah perusahaan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maka kebijakan akhir akan berada di tangan Gubernur DKI Jakarta. Tindakan Suez Environment yang menjual saham secara sepihak tanpa persetujuan tertulis adalah pengingkaran atas kontrak dan melecehkan Pemerintahan DKI Jakarta.
Gubernur agar menolak penjualan saham karena saat ini masih ada dua kasus terkait PALYJA yang masih disidangkan di PN Jakpus (GWN) dan MA (sengketa informasi publik terkait dokumen2 kontrak). Selain itu KPK RI juga sedang memeriksa PAM Jaya dan tentunya pemeriksaan terkait denga PALYJA (dan AETRA) yang menjalankan 100 % operasionalisasi PAM Jaya.
Palyja harus menyelesaikan semua kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai hukum yang berlaku di Indonesia
Jakarta (23 November 2012) Senyawa cyanida sering dipakai di industri pertambangan untuk mengekstraksi logam seperti emas dari bebatuan. Namun karena cyanida adalah bahan kimia sangat beracun, maka Parlemen Eropa mengumumkan melarang penggunaan semua syanida di pertambangan Eropa pada akhir tahun 2011.
Sementara itu, di Indonesia, khususnya Kabupaten Tapanuli Selatan, perusahaan tambang emas Agincourt-G Resources menggunakan cyanida dalam kegiatan penambangannya, seperti disebutkan dalam AMDAL perusahaan tersebut. Lebih dari itu, perusahaan yang terdaftar di Hongkong ini merencanakan pembuangan air limbah tambang ke sungai Batang Toru.
Edy Gurning dari LBH Jakarta mendesak Menteri Lingkungan Hidup melakukan pengawasan dengan memerintahkan penghentian kegiatan pemasangan pipa air limbah tambang ke sungai Batang Toru. Berdasarkan pasal 73 UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menteri LH dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Pius Ginting, Pengkampanye Tambang dan Energi WALHI menyayangkan Kementerian Lingkungan Hidup belum mengungkapkan tindakan penyelidikan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan informasi palsu di dalam RKL-RPL/AMDAL. Indonesia tidak boleh hanya mengejar investasi dari luar negeri, tapi tidak menerapkan aturan lingkungan hidup yang lebih melindungi lingkungan, seperti pelarangan penggunaan cyanida dalam teknologi pertambangan di Eropa.
Lambok Gurning dari PBHI Jakarta menyatakan warga Batangtoru yang masih ditahan Kepolisan Sumatera Utara harus dilepaskan. Warga melakukan protes karena aspirasi mereka atas penolakan pembuangan air limbah tambang ke Batang Toru tidak pernah diindahkan oleh perusahaan dan pemerintah daerah. Polisi harus segera menindaklanjuti laporan warga atas informasi palsu dalam AMDAL yang telah dilaporkan warga pada tanggal 26 Juli 2012. Sangat disayangkan, hingga kini belum ada tindak lanjut dari Polda Sumatera Utara.
Dyah Paramitha dari ICEL menyayangkan tindakan Bupati Tapanuli Selatan yang mengesahkan AMDAL PT Agincourt-G Resources. Sementara itu, Perda tentang kelas air Batang Toru belum ditetapkan sampai saat ini.
Hendrik Siregar menyatakan, air sangat penting bagi kehidupan manusia. Pembuangan limbah tambang ke sungai adalah tindakan yang pengingkaran terhadap hak konstitusi warga terhadap lingkungan yang sehat. Perusahaan, pemerintah darah, kepolisian harus menghentikan permainan sandiwara dengan meminum air sungai. Mereka hanya bermain “drama satu babak”, minum air sungai satu kali untuk menunjukkan meminum air tersebut adalah aman. Sementara warga sepanjang Batang Toru setiap hari minum, mandi, menangkap ikan darat dari sungai tersebut. Walau limbah masih dalam baku mutu, tapi itu tidak menjawab persoalan akumulasi/kronis mana kala manusia dan ikan-ikan di sungai minum air sungai tersebut setiap hari.
Muhammad Reza dari KRuHa menyatakan, air yang baik untuk diminum kian terbatas karena banyaknya pencemaran. Menjaga air Sungai Batang Toru dari pembuangan air limbah tambang harus menjadi perhatian semua pihak. Jangan lagi tambah sungai yang rusak. (selesai)
Mereka yang digugat dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi khususnya Pasal 33 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Air sebagai cabang produksi penting bagi Negara yang menguasai hajat hidup orang banyak seharusnya dikelola oleh Negara. Namun Perjanjian Kerjasama (PKS) antara PDAM DKI Jakarta dengan perusahaan swasta yang terjadi pada masa Orde Baru yang dianggap melangar konstitusi itu, sampai sekarang tetap dibiarkan meski melanggar konstitusi dan merugikan rakyat Jakarta. Pemerintah dan para tergugat lainnya dianggap memilih terus melanggengkan status quo swastanisasi pengelolaan air Jakarta, padahal beberapa konstitusi seperti Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Perda No. 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Perda 11 Tahun 1993 tentang Pelayanan Air Minum jelas-jelas sudah dilanggar. Karena itu, perlu dilakukan gugatan secara resmi agar diperoleh putusan hukum untuk membatalkan kontrak perjanjian kerjasama antara PDAM Jakarta dengan dua operator swasta tersebut.
Diungkapkan, selama 14 tahun air Jakarta dikelola oleh swasta, yakni PT Palyja dan PT Aetra, tidak terjadi perbaikan pelayanan air bersih seperti yang dijanjikan karena faktanya, swastanisasi Air di DKI Jakarta justru merugikan dan menyengsarakan rakyat. Tidak semua warga Negara yang berhak atas air dapat mengakses air mengingat tingginya tarif air yang berlaku di Jakarta , akibatnya hanya warga yang berpenghasilan tinggi yang bisa mengakses air, keterjangkau air terbatas diwilayah-wilayah tertentu, dan mutu/kualitas pelayanan air yang layak dipersoalkan. Sementara berdasar Laporan Keuangan PT Palyja dan PT Aetra tahun 2011 berhasil memperoleh pendapatan sekitar Rp 2 triliun dan berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 400 miliar.
Swastanisasi yang menjanjikan perbaikan pengelolaan air di Jakarta akhirnya hanya menjadi utopia. Faktanya, swastanisasi Air di DKI Jakarta justru merugikan dan menyengsarakan rakyat. Tidak semua warga Negara yang berhak atas air dapat mengakses air mengingat tingginya tarif air yang berlaku di Jakarta , akibatnya hanya warga yang berpenghasilan tinggi yang bisa mengakses air, keterjangkau air terbatas diwilayah-wilayah tertentu, dan mutu/kualitas pelayanan air yang layak dipersoalkan.
Kalau Kontrak Perjanjian Kerjasama ini tidak dihentikan dan dibatalkan, para penggugat khawatir kualitas pelayanan air bagi warga Jakarta yang ditangani oleh dua konsorsium asing (PT. Palyja dan PT. Aetra) akan tetap buruk seperti sekarang ini dan akan terus berlanjut sampai tahun 2023 kontrak berkahir.
Oleh karena itu, pada Selasa siang tanggal 21 November 2012, Warga Negara khususnya Warga Jakarta yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta, menuntut kepada Negara, dalam hal ini :
4. Menyatakan PKS yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur PDAM Provinsi DKI Jakarta dengan PT. Thames PAM Jaya pada tanggal 6 Juni 1997 sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali dalam Perjanjian Kerjasama Tertanggal 28 Januari 1998, 22 Oktober 2001, beserta seluruh addendumnya batal demi hukum;
Jakarta.Pada tanggal 9-14 Oktober 2012 diadakan pertemuan tahunan IMF dan World Bank di Tokyo, Jepang. Meskipun dengan terpilihnya Jim Yong-kim sebagai presiden Bank Dunia yang baru, namun kebijakan Bretton Wood Institutions ini tidak akan berubah. Agenda neoliberal masih menjadi agenda utama, meskipun krisis finansial 2008 menunjukkan bahwa sistem kapitalisme-neoliberal menyorong dunia dalam krisis yang terus berulang.
Laporan terbaru the State of Food Insecurity 2012-FAO menyebut jumlah kelaparan dan kurang gizi di dunia mencapai 870 Juta orang antara tahun 2010-2012, jumlah tersebut 14,9 % dari total penduduk bumi. Jumlah kelaparan dan kurang gizi sempat turun pada tahun 2006-2007, namun akibat krisis finansial dunia pada tahun 2008 jumlah angka kelaparan dan kurang gizi tidak mengalami penurunan yang signifikan. Hingga hari ini, 1 dari 8 orang di dunia mengalami kelaparan dan kurang gizi. Sebanyak 40,1% ibu hamil dan 26,4% perempuan usia subur menderita anemia, akibat krisis pangan (data Departemen Kesehatan 2002) . Tingginya angka tersebut, menunjukkan bahwa perempuan belum ditempatkan sebagai penerima pangan utama, baik dikeluarga, komunitas dan negara.
Krisis finansial pada tahun 2008 tersebut pada akhirnya merembet menjadi krisis harga pangan dunia. Pada tahun 2008 indeks harga pangan naik drastis, antara tahun 2002-2008 meningkat 85%. kenaikan harga pangan tersebut juga masih kita rasakan sampai hari ini. Salah satu penyebabnya adalah spekulasi komoditas pangan oleh bank-bank besar dan lembaga keuangan internasional yang terpuruk akibat krisis finansial, akhirnya mereka berbondong-bondong menjadikan tanah dan pangan sebagai barang spekulasi baru.
Selain itu, alih-alih mendorong regulasi yang lebih ketat terhadap praktek spekulasi pangan, Bank Dunia justru menggandeng JP Morgan mengeluarkan instrumen pendanaan baru dikhususkan bagi negara berkembang. Instrumen untuk lindung nilai (hedging) komoditas pertanian tersebut bernilai total 400 Juta USD, masing-masing berasal dari Bank Dunia (200 juta USD) dan JP Morgan (200 juta USD). Jelas ini solusi yang salah, Bank Dunia lewat salah satu lembaga sayapnya yaitu International Finance Corporation (IFC) justru bekerja sama dengan spekulan pangan seperti JP Morgan untuk mentransfer pola spekulasi yang sama ke negara berkembang.
Bank Dunia bersama G20 juga menjadi pendukung terjadinya fenomena perampasan tanah (land grabbing) seperti yang terjadi di banyak negara di dunia. Bank Dunia adalah salah satu pemain besar dalam investasi pertanian. Investasi Bank Dunia untuk sektor pertanian naik tiga kali lipat dari 2,5 milyar USD pada tahun 2002 menjadi 6-8 Milyar USD pada tahun 2012.
Rekomendasi kebijakan Bank Dunia ini harus segera dihentikan, terlebih dengan Presiden Bank Dunia yang baru seharusnya kebijakan seperti ini tidak dilanjutkan, evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Bank Dunia di sektor pertanian harus segera dilakukan sebagai upaya untuk koreksi internal. Lebih penting lagi, pemerintah negara berkembang khususnya Indonesia harus berhenti mendengarkan Bank Dunia dan mendorong kebijakan pangan di tingkat lokal dan nasional menuju kedaulatan pangan.
Bapak Presiden, seperti yang telah diketahui oleh masyarakat luas bahwa pada pada hari Rabu, 28 Juli 2010, dua tahun yang lalu, Rapat Umum Perserikatan Bangsa Bangsa telah secara resmi menetapkan bahwa pemenuhan Hak Atas Air dan Sanitasi adalah bagian tak terpisahkan dari pemenuhan Hak Asasi Manusia (resolution 64/292).
Adalah sebuah kebanggaan bahwa Republik Indonesia merupakan salah satu dari 122 negara pendukung resolusi yang menyiratkan keprihatinan mendalam bagi sekitar 884 juta orang yang hidup tanpa akses yang layak terhadap air minum dan lebih dari 2,6 milyar penduduk bumi yang tidak memiliki akses sanitasi. Juga fakta yang menunjukkan bahwa 1,5 juta jiwa balita meninggal setiap tahunnya, dan 443 juta hari sekolah yang hilang akibat penyakit-penyakit yang timbul sebagai dampak buruknya kualitas dan akses terhadap air dan sanitasi.
Sebelumnya Republik Indonesia juga sudah meratifikasi berbagai konvensi internasional, antara lain; EKOSOB, Perlindungan Hak Anak, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, yang menegaskan arti penting air dan sanitasi sebagai Hak Asasi Manusia; dan menjadikannya tanggung jawab Negara dan hak asasi setiap manusia Indonesia.
Kami meminta agar hendaknya berbagai kebijakan yang telah diambil pemerintah tersebut dapat direalisasikan secara konkrit dan dengan tidak mendahulukan kepentingan bisnis semata.
Bulan Maret 2012, bersama dengan berbagai organisasi yang konsern terhadap Air dan Sanitasi sebagai Hak Asasi Manusia, kami telah merilis sebuah laporan tentang kebijakan dan implementasi Hak Atas Air di Indonesia; laporan yang berjudul ‘Our Right to Water: An Expose on Foreign Pressure to Derail the Human Right to Water in Indonesia (laporan dapat diunduh di http://www.blueplanetproject.net/documents/RTW/RTW-Indonesia-1.pdf ). Dalam laporan tersebut kami mencatat bahwa konsepsi pengelolaan sumberdaya air di Indonesia telah berjalan menuju kearah liberalisasi tata kelola layanan dan sumberdaya air, sebuah gejala dimana prasyarat yang diajukan berbagai lembaga pembangunan regional dan internasional untuk dapat mengakses pinjaman dari mereka, telah menjadi dominan dan mendorong dikeluarkannya berbagai kebijakan pembangunan yang cendrung bertentangan dengan Konstitusi Republik Indonesia; UUD 1945 yang juga mengandung prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.
Perlu diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memutuskan bahwa UU Sumberdaya Air No.7 Tahun 2004 bersifat “Konstitusional Bersyarat” yang artinya bahwa pelaksanaan Undang-Undang dimaksud harus sejalan dengan tafsir Mahkamah Konstitusi, Mahkamah menfasirkan bahwa “Air merupakan res commune dan oleh karenanya harus tunduk pada ketentuan pasal 33 UUD 1945, sehingga pengaturan tentang air harus masuk ke dalam sistem hukum publik yang terhadapnya tidak dapat dijadikan objek pemilikan dalam pengertian hukum perdata”.
Kami juga mencatat bahwa kebijakan umum pengelolaan sumberdaya dan layanan air di Indonesia lebih mengutamakan peran serta sektor swasta dan menerapkan prinsip full cost recovery yang biasa digunakan sektor bisnis, tidak lagi berada pada domain hukum publik. Akibatnya, banyak wewenang dan tanggung jawab Negara yang telah beralih ke perusahaan swasta, selanjutnya air menjadi barang ekonomi yang berlimpah dipasar tapi terbatas atau bahkan tidak ada di rumah dan di ruang-ruang publik. Pada akhirnya sering terjadi konflik antara masyarakat dengan perusahaan – perusahaan swasta; penolakan atas swastanisasi air di DKI Jakarta dan konflik antar petani di kawasan perdesaan dengan perusahaan – perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) dan industi ekstraktif lainnya yang merusak lingkungan adalah sebagian contohnya.
Perlu juga kami ingatkan, bahwa akibat dari liberalisasi sektor air dan minimnya peran pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya dan layanan air telah menyebabkan tingkat kematian balita yang sangat tinggi di Indonesia, juga situasi dimana orang miskin harus menerima dampak terbesarnya.
Maka dari itu, dalam rangka memperingati dua tahun dukungan Republik Indonesia terhadap Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa atas Air dan Sanitasi sebagai Hak Asasi Manusia, dengan ini kami meminta Bapak Presiden untuk mengambil langkah-langkah konkrit sebagai berikut:
Sejak tahun 2006 warga di Kawasan Pegunungan Kendeng menghadapi ancaman kerusakan lingkungan, serta penghilangan sumber penghidupan karena rencana pendirian pabrik semen. Rencana di wilayah Kars Sukolilo Utara tersebut membuat masyarakat terus mengalami pergolakan. Masyarakat yang mayoritas berpenghidupan sebagai petani selama ini memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap Kars Sukolilo Utara, utamanya terkait dengan kebutuhan air, sawah, serta hutan. Pada tahun 2010 Mahkamah Agung melalui putusan nomor 103 K/TUN/2010 memenangkan gugatan tata usaha tentang ijin penambangan bahan galian C di kawasan karst sukolilo. Putusan ini secara otomatis membatalkan AMDAL PT. Semen Gresik yang akan merencanakan pembangunananya sejak tahun 2006.
Namun, sejak awal tahun 2011, PT. SMS (Sahabat Mulia Sakti) yang mengaku sebagai anak perusahaan PT. Indocement Tunggal Perkasa (ITP) juga mulai melakukan sosialisasi rencana pembangunan pabrik semen dan rencana penyusunan AMDAL untuk pertambangan batu gamping di kawasan karst Sukolilo. Menteri kehutanan mendukung rencana ini dengan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor.SK.642/Menhut-II/2010, tanggal 19 November 2010 tentang izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 5000 (lima ribu) hektar. Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam surat ijin tersebut adalah kawasan hutan jati yang pengelolaaannya dilakukan oleh Perum Perhutani bersama dengan masyarakat setempat atau pesanggem [Lembaga Masyarakat Desa Hutan(LMDH)] berjumlah sekitar lebih dari 9.620 orang. Keluarnya ijin pinjam pakai ini menjadi ironis, sebab setiap tahunnya di Kabupaten Pati, Jawa Tengah selalu mengalami kekeringan dan bencana banjir akibat kurangnya resapan air. Keberadaan pabrik semen akan mengambil daerah resapan air yang saat ini masih tersisa.
Kami (JMPPK) menyadari sepenuhnya, jika dibandingkan dengan kekuatan kapital perusahaan serta kekuatan politik pemerintah, kekuatan kami tidak ada apa-apanya. Kekuatan kami hanya terletak pada harapan terwujudnya keadilan bagi rakyat kecil. Semoga Tuhan pencipta alam semesta menuntun langkah kami.
Seperti disebutkan secara resmi dalam Siaran Pers IMF No. 12 /148, bahwa Indonesia, Malaysia dan Thailand menyatakan komitmennya untuk bergabung dalam upaya internasional meningkatkan sumber dana IMF dan akan melakukan konsultasi di dalam negeri terkait hal itu. Sebelumnya, pada saat pertemuan tahunan yang jatuh pada Juni 2012, IMF menyambut komitmen para negara anggota untuk meningkatkan sumber dana hingga lebih dari 430 miliar dolar AS, atau hampir dua kali lipat dari kapasitas pinjaman yang ada.
Menurut Koalisi Anti Utang ( KAU ), bahwa Pemerintahan SBY seharusnya berkaca pada kondisi utang Indonesia sebelum memutuskan untuk menambah kapasitas modal IMF. Indonesia masih menjadi negara pengutang dengan beban utang yang memberatkan anggaran negara. Secara keseluruhan pada akhir 2011 total utang pemerintah Indonesia sebesar Rp 1.803 triliun. Utang terus mengalami peningkatan hingga mencapai sebesar Rp1.960 triliun pada Mei 2012, atau meningkat sekitar Rp 157 triliun. Kondisi ini menimbulkan beban yang sangat besar dalam anggaran negara. Sebagaimana ditunjukan dalam APBN 2010 bahwa realisasi pembayaran cicilan dan pokok utang dalam mencapai Rp 215.546 triliun atau setara dengan 20,6 persen total realisasi belanja negara tahun 2010.
Kebijakan pemerintah seluruh dunia yang dikendalikan secara dominan oleh perusahaan-perusahaan raksasa, telah melahirkan perlawanan luas dari masyarakat dunia. Kantor-kantor pemerintahan dan parlemen selalu diserbu oleh ratusan ribu demonstran, mereka yang berasal dari kaum buruh, produsen pangan, pengangguran dan para pensiunan. Mereka menolak cara-cara pemerintah yang terus mensubsidi para pengusaha pada satu sisi, sementara memotong anggaran publik pada sisi yang lain. Demostrasi besar sepanjang tahun 2010 di Eropa selalu berahir dengan kerusuhan.
Bulan Juni 2012, dua pertemuan internasional yang menentukan arah ekonomi dan lingkungan hidup akan dilaksanakan. Pertemuan tersebut akan berdampak pada keseluruhan umat manusia dan masa depan bumi. Pertemuan yang akan dilaksanakan berdekatan tersebut adalah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Rio+20 dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. KTT Rio+20 dilaksanakan di Brazil pada tanggal 20-21 Juni 2012, sedangkan KTT G20 dilaksanakan di Meksiko pada tanggal 18-19 Juni 2012 tepat sebelum KTT Rio+20. Terdapat agenda penting yang akan di dorong di KTT Rio+20 dan KTT G20, yaitu ekonomi hijau(green economy) yang akan di dorong di KTT Rio+20 dan pertumbuhan hijau (green growth) yang menjadi agenda KTT G20.
Sebagai ketua G20 pada KTT G20 tahun ini, Meksiko mengeluarkan dokumen prioritas yang mengidentifikasi lima agenda utama, yang salah satunya memberi tekanan pada agenda “hijau” dalam agenda pembangunan. Agenda utama yang ditawarkan adalah: "Mempromosikan pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan hijau dan perjuangan melawan perubahan iklim." Pertemuan para Menteri Keuangan dan Presiden Bank Sentral negara-negara G20 juga menyatakan hal serupa, sebagaimana dinyatakan:
Sebelumnya, dalam pertemuan Bisnis G20 di Korea Selatan pada tahun 2010, sebanyak 120 korporasi dari berbagai negara mengeluarkan resolusi kepada pimpinan negara anggota G20 antara lain untuk;
Mendorong pasar karbon berbasis harga pasar. Harga karbon yang jelas dan stabil merupakan prasyarat untuk member dorongan investasi pada skala yang diperlukan untuk beralih ke sumber energi terbarukan dan rendah karbon. Bisnis lebih suka mekanisme berbasis pasar. Jika pajak yang digunakan, pendapatan harus didaur ulang untuk mendukung teknologi energi bersih.
Memperkuat kemitraan internasional antara publik-swasta. Mempromosikan akses universal terhadap energi. Pendanaan publik harus disediakan dengan tujuan untuk membantu dan membuka lebih jauh investasi swasta di bidang energi bersih. Mekanisme karbon kredit harus disederhanakan dan diperluas.
Pemerintah G20 harus mempromosikan perdagangan bebas barang dan jasa lingkungan dengan menghilangkan hambatan tarif dan non-tarif, yang akan mempercepat teknologi hijau, harga lebih rendah, mendorong kompetisi, dan menciptakan lapangan kerja lebih cepat. Pemerintah G20 juga harus menghapuskan subsidi bahan bakar fosil dalam jangka waktu sesingkat mungkin, tidak lebih dari lima tahun.
Agenda ekonomi untuk Rio+20 erat terkait dengan agenda ekonomi G20. Kedua agenda tersebut sedang dipromosikan untuk menyelamatkan sistem kapitalisme dari kehancuran, keduanya memberi legitimasi bagi korporasi untuk terus mengekspolitasi sumber daya alam dan mengeruk keuntungan dari krisis yang terjadi.
Rio+20 diharapkan akan mempertemukan para pemimpin dari 192 negara di Majelis Umum PBB, 40 tahun setelah pertemuan Stockholm pada tahun 1972 dan 20 tahun setelah Piagam Bumi diluncurkan di Rio pada tahun 1992. Komponen utama dari KTT Bumi 2012 adalah deklarasi "The Future We Want" untuk ditandatangani oleh para pemimpin dunia. Ekonomi hijau adalah agenda utama yang akan diadopsi menjadi peta jalan pembangunan berkelanjutan kedepan.
Green Economy dan suistainable growth digadang-gadang sebagai sebuah jawaban atas fakta-fakta kerusakan lingkungan yang dilansir oleh United Nations Environment Programme (UNEP) menjelang pertemuan Rio+20. Untuk memahami agenda ekonomi hijau, kita perlu melihat dokumen yang dikeluarkan oleh Program Lingkungan PBB (UNEP) yang berjudul "Toward Green Economy" yang dirilis pada tahun 2011. Dokumen setebal 635 halaman Ini menjelaskan bagaimana nilai moneter perlu diterapkan untuk elemen yang tersisa dari alam dan sebuah industri baru “jasa lingkungan” sebagai bisnis yang menguntungkan di pasar keuangan. "Jasa lingkungan" akan dijual dengan harga tertentu dan tunduk pada mekanisme pasar yang akan menentukan akses dan alokasi. Dengan cara berpikir seperti ini tentu hanya mereka yang memiliki modal, korporasi dan lembaga keuangan internasional dapat dengan mudah mengontrol akses dan alokasi.
Pada KTT Bumi 20 tahun yang lalu, pintu dibuka untuk privatisasi 23,8 persen dari apa yang dihasilkan oleh alam. Sekarang, di Rio+20 sedang diatur untuk komodifikasi dan komersialisasi dari 76,2 persen sisanya. Perbedaannya, kali ini fokusnya tidak lagi tertuju pada produk yang dihasilkan oleh alam [misalnya pohon] menjadi komoditas [misalnya kayu], tetapi mengambil kontrol dari proses alam [misalnya hutan] dengan memberi label sebagai "jasa lingkungan" untuk dibeli dan dijual melalui mekanisme pasar. Agenda 'ekonomi hijau' di Rio +20 ini aktif dipromosikan oleh aliansi lembaga-lembaga penopang kapitalisme termasuk diantaranya Forum Ekonomi Dunia, Bank Dunia, dan International Chamber of Commerce.
Journal of Peasant Study edisi April 2012, memaparkan dengan jelas peningkatan komodifikasi sumberdaya alam yang terjadi di seluruh dunia atas nama ‘konservasi’, dan ‘ekonomi hijau’. Proses penguasaan lahan dan sumberdaya alam lainnya yang dilakukan seakan dilegalkan dengan menggunakan label hijau. Di lapangan, proses tersebut telah membuat alam dan sumberdaya yang terkandung di dalamnya menjadi milik privat, menjadi milik terbatas para investor dan pengusaha raksasa dan masyarakat lainnya harus membayar kepada mereka untuk bisa menikmati jasa layanan alam ini.
Parahnya, kegagalan ini ditambal-sulam dengan solusi-solusi palsu yang kini berwujud dalam gagasangreen economy dan sustainable growth yang konon mengintegrasikan pilar ekonomi, sosial dan lingkungan hidup yang dalam konteks Indonesia dipertanyakan karena ekonomi tetap dengan bertumpu pada industri ekstraktif dengan watak yang rakus (baca: business as usual) tanpa mempetimbangkan keterbatasan daya dukung alam dan sosial. Ini bisa dilihat dengan diperbolehkannya 13 perusahaan tambang besar internasional menambang di hutan lindung, empat Taman Nasional (TN), yakni TN. Batang Gadis, TN. Lolobata, TN. Nani Wartabone, TN. Lai Wanggi-Wanggameti beralih fungsi untuk pertambangan. Sementara itu, warga diadili karena mengambil sebatang pohon kayu dari hutan, seperti di Ruteng-NTT, Dusun Pidik Jawa Tengah.
Lebih lanjut MP3EI dibangun atas semangat Indonesia Incorporated- perusahaan Indonesia, dengan keterlibatan pemerintah pusat, daerah, BUMN, BUMD dan swasta dalam pengelolaan sumber-sumber alam tersebut. Konsep ini menggambarkan dengan jelas prioritas pemerintah Indonesia demi pertumbuhan ekonomi semata dan bukan demi keberlajutan alam dan manusia yang hidup di dalamnya. Dalam desain MP3EI, Perbaikan iklim investasi menjadi salah satu agenda utama, “perbaikan iklim investasi melaluidebottlenecking, regulasi, pemberian insentif maupun percepatan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh para pelaku ekonomi.” (SBY, Mei 2011. Masterplan MP3EI).
Indonesia sedang berada pada persimpangan jalan; antara memperlakukan atau mengelola kekayaan alam sebagai barang komersial sesuai selera internasionalisasi modal atau menginsafi jalan yang sudah digariskan dalam konstitusi UUD 1945 sebagai refleksi atas cita-cita pendirian Negara bangsa Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari ketidakjelasan posisi kebijakan pembangunan Indonesia; antara melayani kemauan promotor pasar global atau memperjuangkan kepentingan nasional.
MP3EI bisa dibaca sebagai upaya instan rejim SBY dalam rangka menggelar karpet merah menyambut berbagai trend baru pembangunan yang mengandalkan modal internasional. Indonesia didesain menjadi pasar dan sumber komoditas pasar global melalui disain baru “kapitalisme hijau” … yang pada akhirnya menjebak Indonesia pada syarat-syarat (conditionalities) baru yang terdapat pada kontrak-kontrak kerjasama dengan swasta; yang menuntut jaminan keuntungan, jaminan dari resiko dan berbagai perlakuan khusus lainnya. Apa yang sedang terjadi adalah pengalihan subsidi sosial yang merupakan hak konstitusi warga Negara menjadi subsidi bagi sektor swasta (baill out, tax holiday dll).
Di sektor pertanian, beberapa dekade terakhir menunjukkan kegagalan Revolusi Hijau dengan intensifikasi pertaniannya. Model pertanian ala revolusi hijau dibangun dengan asumsi sumberdaya air dan energi berlimpah yang menjadi motornya akan terus tersedia dan bahwa iklim akan selalu stabil. Asumsi di atas kertas ini sungguh bertolak belakang dengan realita di lapangan, yang terjadi justru revolusi hijau telah mendorong industrialisasi pertanian yang menyebabkan monopoli sumberdaya agraria dan terpinggirkannya petani dan pertanian rakyat yang selama berabad-abad telah menjadi sumber penghidupan jutaan manusia di seluruh dunia.
Dalam pertemuan WEF (World Economic Forum) yang dilaksanakan pada 12-13 Juni 2011 di Jakarta, Pemerintah memberikan penguasaan penuh kepada perusahaan-perusahaan multinasional untuk meningkatkan produktivitas pangan di Indonesia. Situasi ini menandakan bahwa pemerintah tidak mampu untuk mengatasi kelangkaan pangan sehingga terjadi krisis pangan. Keterlibatan perusahaan-perusahaan multinasional hanya berorientasi pada perluasan perkebunan kelapa sawit dan perkebunan coklat, yang hanya ditujukan untuk pemenuhan kepentingan bisnis semata.
Pengalihan sektor publik ke pada swata pasti sangat berdampak terhadap kehidupan perempuan. Seperti pada proses produksi yang akan menyingkirkan perempuan dalam sektor pertanian karena sudah digantikan dengan teknologi yang akhirnya perempuan kehilangan mata pencaharian dan harus bekerja ke luar negeri menjadi buruh migran tanpa perlindungan yang memadai. Hal ini diperparah dengan permainan para spekulan harga dengan mengurangi produksi pangan yang beredar di pasaran. Sehingga situasi ini mengakibatkan komoditas pangan menjadi langka dan mahal yang menyebabkan daya beli masyarakat terutama perempuan menjadi tidak terjangkau. Karena pemenuhan pangan yang tidak merata, sampai awal 2011 ini kasus-kasus kelaparan dan gizi buruk masih banyak terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, seperti Mataram, Kendari di Jepara Jawa Tengah, dan Makassar.
Karbon biru sebagai salah satu proposal Pemerintah Indonesia pada Rio +20, merupakan bukti bahwa persoalan kerusakan laut dan sumber daya perikanan diupayakan pemecahannya secara teknis. Pemerintah Indonesia telah mewacanakan karbon biru berupa skema perdagangan karbon dan kompensasi ( offset ) melalui media laut dalam mengatasi perubahan iklim. Proposal Pemerintah dalam negosiasi iklim, dengan lautan mampu menyerap karbon sekitar 50 kali lebih dari atmosfer. Oleh karenanya menyarankan Mekanisme Pembangunan Bersih ( CDM ) diaplikasikan pada karbon yang tersimpan di laut. Proposal ini yang diusulkan untuk disepakati dalam Deklarasi Kelautan Manado ( MOD ), yang ternyata tidak ditandatangani oleh negara maju yang saat pembuatannya berperan aktif yakni AS dan Australia.
MOD memang berhasil meraup pendanaan internasional, namun belum ada terobosan besar untuk menagih tanggung jawab negara industri sejak inisiatif ini dikeluarkan. Masyarakat sipil Indonesia di bawah bendera Manado People Alliance ( MPA ) mengetahui situasi ini sejak awal, dan dalam publikasi resminya menyatakan kekhawatiran bahwa karbon biru sekedar proposal mitigasi iklim yang digeser ke arah pasar, guna menuntut dana receh negara-negara industri yang paling bertanggung jawab terhadap pemanasan global dan perubahan iklim.
Kendati demikian, karbon biru malah berpotensi merugikan Indonesia, karena negara industri maju memperoleh bonus ganda. Negara industri maju tidak membayar hutang pengrusakan lingkungan laut kepada negara-negara seperti Indonesia, dan bahkan dapat diuntungkan dengan situasi tersebut karena Indonesia bakal menjadi pasar produk teknologi mereka; memudahkan pengendalian kebijakan kelautan dan perikanan melalui insentif hutang dan hibah; dan berpotensi menggusur nelayan dan rakyat melalui pengkaplingan untuk kepentingan konservasi dan lainnya.
Green Economy yang dibangun dalam sistem ekonomi kapitalis tidak akan menjawab permasalahan lingkungan dan ekonomi yang dihadapi Indonesia dan dunia saat ini. Hal ini justru akan membuat barang publik seperti air, tanah, dan udara menjadi barang privat yang bernilai ekonomi, dan berpotensi menyingkirkan jutaan manusia yang selama ini menggantungkan hidupnya dari alam. Jasa layanan alam dan sumberdaya hayati yang selama ini tersedia secara bebas menjadi barang ekonomi bernilai tinggi yang bisa dipastikan hanya menguntungkan sekelompok kecil manusia.
Menghentikan proses perampasan lahan dan mencabut segala kebijakan yang mendukung proses ini. Pemerintah harus menjamin akses yang adil terhadap sumberdaya alam secara khusus bagi masyarakat lokal.
Pemerintah Indonesia harus menegaskan kembali prinsip "common but differentiated responsibilities" yang menjadi dasar dari KTT Rio. Negara-negara industri kaya, yang memberikan kontribusi besar kerusakan lingkungan global, memiliki tanggung jawab dan wajib memimpin perubahan model ekonomi mereka sendiri serta mendukung negara-negara berkembang untuk beralih ke sistem yang ramah lingkungan. Kerangka dasarnya sudah terlihat bahwa lingkungan harus diintegrasikan dalam pembangunan, dan tidak diambil secara terpisah. Jadi kebutuhan untuk melindungi lingkungan tidak harus dengan mengorbankan hak negara berkembang untuk pembangunan. Sehingga, praktis proposal karbon biru tidak perlu lagi diteruskan atau pun dibahas lebih lanjut, karena berpotensi merugikan Indonesia.
Masyarakat Sipil perlu mendorong ‘fiscal audit’ untuk membongkar kepalsuan argumentasi ‘budget constrain’, dengan melakukan menelitian mendalam terhadap indikasi-indikasi kebocoran, korupsi, diskriminasi kebijakan dan pelaksanaan penganggaran kita. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka membuktikan bahwa sesungguhnya masih tersedia: (i) ruang/selisih fiscal yang memadai; (ii) masih banyak alternatif diluar keterlibatan sektor swasta dalam pengadaan—penyelenggaraan sektor-sektor publik di Indonesia, yang mengandung banyak masalah.
Transformasi arsitektur keuangan dengan regulasi yang kuat dan memastikan bahwa ia melayani sistem sosial dan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan cara adil dan berkelanjutan. Kami menyerukan untuk segera menghentikan liberalisasi keuangan di semua tingkatan. kontrol atas modal dan kebijakan moneter harus menghentikan praktek spekulasi terutama pada kebutuhan mendasar seperti pangan.
Indonesia segera mengkaji ulang keterlibatannya dalam G20 karena tidak mengutungkan rakyat dan khususnya perempuan dan kelompok miskin lainnya.
Kondisi ini tidak lepas dari adanya peraturan perundangan yang melegalkan perampasan tanah rakyat demi kepentingan usaha perkebunan, pertambangan, cagar alam, kepentingan militer, pariwisata, jalan tol, dan lain-lain, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Sesungguhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria mengatur Pengadaan Tanah dengan melarang tanah melebihi batas maksimum karena melanggar kepentingan umum untuk kemudian mengambil kelebihan batas maksimum tersebut untuk diredistribusikan kepada rakyat yang tanahnya di bawah batas minimum.
Namun sejak rezim militer Orde Baru hingga saat ini pengadaan tanah dilakukan secara paksa untuk merampas tanah rakyat demi investasi dan tidak pernah dalam rangka redistribusi tanah bagi petani gurem, buruh-tani atau petani penggarap dan rakyat yang tidak memiliki tanah. Bentuk pengaturannya berupa Keppres No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Perpres No. 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Pada tanggal 16 Desember 2011 lalu, DPR telah mensahkan Rancangan Undang-Undang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum menjadi Undang-Undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Hari Air Dunia pertama kali direkomendasikan PBB pada Konferensi tentang Lingkungan dan Pembangunan (UNCED), 1992 di Rio de Jenero, Brazil. Majelis Umum PBB menanggapinya dengan menetapkan 22 Maret 1993 sebagai Hari Air Dunia pertama.
The World is Thirsty Because We are Hungry merupakan tagline yang di pilih dalam peringatan Hari Air Dunia 2012 kali ini - seolah mengajak kita semua: seluruh tumpah darah Indonesia, untuk kembali menginsyafi hakikat pendirian republik ini, juga membuka mata; betapa negeri yang kaya raya akan sumberdaya alam ini telah berada dalam jurang pemisah antara sebagian kecil golongan yang menikmatinya dengan membeli dan sebagian besar rakyat Indonesia yang terabaikan Hak-Hak Asasi, serta juga Hak Konstitusinya. Air, Pangan, Energi dan kebutuhan vital lainnya telah menjadi hak eksklusif, yang hanya bisa diakses dengan membeli. Air dan Pangan berlimpah di pasar, tapi tidak di rumah.
Disaat Indonesia masih impor pangan, lahan pertanian beririgasi teknis yang tidak lebih dari 30% itu, dibiarkan rusak, tercemar maupun dirampas atau dialih fungsikan. Gerakan masyarakat untuk menuntut dan melindungi lahan pertaniannya justru diabaikan dan dihadapi dengan kekerasan seperti di Bima, Mesuji Lampung dan Bulukumba. Sebagai gantinya pemerintah mempromosikan pertanian skala luas untuk perusahaan swasta-asing masuk ke Indonesia melalui skema Food Estate. Kebijakan yang kontra kedaulatan inilah yang menyebabkan berbagai pemonopoli pangan dunia seperti Monsanto, bebas masuk merusak sistem pertanian rakyat.
Hal ini bisa terjadi karena salah urus, salah orientasi dan abainya pemegang kekuasaan. Konstitusi dilanggar. Dalam setiap konflik perebutan sumberdaya antara rakyat dengan korporasi; pemerintah selalu memihak korporasi, ‘demi keamanan investasi’ yang telah menjadi arti baru dari defenisi Kemanan Nasional yang salah kaprah.
DANONE, PALYJA-SUEZ, MONSANTO merupakan sebagian kecil dari contoh kuatnya pengaruh korporasi asing di Indonesia, sekaligus menunjukkan betapa lemahnya perlindungan hak warga oleh Negara.
PALYJA (dan AETRA) yang tanpa proses lelang, dengan mudah mendapatkan kontrak konsesi layanan air di DKI Jakarta selama 25 tahun; gagal disemua target kontrak; menggelapkan aset publik, mencekik warga Jakarta dengan tariff selangit, pun pemerintah tidak juga berbuat apa – apa. Bahkan, SUEZ – perusahaan induk PALYJA asal Perancis lebih didengar oleh pemerintah RI.
Singkatnya, sejak tunduk pada tekanan Bank Dunia lewat utang WATSAL yang memanipulasi konsepsi IWRM (Integrated Water Resources Management / Pengelolaan Sumberdaya Air Terpadu) yang berasal dari Dublin Principles; dimana maksimalisasi fungsi ekonomi air menjadi indikator utamanya, pemerintah telah menjerumuskan rakyat Indonesia pada pasar air. Untuk kepentingan ini, pembuatan UU no. 7/2004 pun tidak lepas dari intervensi kepentingan World Bank dan ADB. akhirnya Indonesia dipaksa menyatakan diri sebagai Negara yang mengalami krisis air dan berlakulah hukum besi pasar; supply terbatas dan demand yang tinggi. Air menjadi domain investasi dan modal, tidak lagi dianggap sektor vital yang mesti diproteksi.
Maka, pemerintahan yang seperti ini; mulai dari tingkat daerah hingga pusat (nasional), jika tidak segera kembali kepada mandat Konstitusi UUD 1945 dan membatalkan semua proyek – proyek privatisasi, komersialisasi dan komodifikasi kekayaan alam Indonesia, sudah selayaknya untuk turun atau diturunkan!