Utsman dibunuh oleh demonstran yang tidak puas dengan kepemimpinannya. Para demonstran itu kemudian mendesak Ali bin Abi Thalib menggantikan Utsman. Pengangkatan Ali bin Abi Thalib ditentang oleh sejumlah kelompok. Kelompok terbesar yang menentangnya adalah dari Syiria yang dipimpin oleh gubernur Mua’awiyah bin Abi Sufyan dari klan keluarga Utsman, Umayyah.
Salah satu alasan Mu’awiyah menolak Ali adalah karena melihat luasnya wilayah kekuasaan Islam. Bagi Mu’awiyah, seorang khalifah Islam harus merepresentasikan seluruh wilayah kekuaasan Islam yang luas, tidak lagi melulu dari Madinah.
Apakah sistem pemilihan khalifah yang empat itu demokratis? Apakah ia melampaui zamannya sebagaimana yang dikemukakan Cak Nur? Rasanya tidak. Menurut Philip K. Hitty, praktik pemilihan pemimpin pada masa Khulafa’ al-Rasyidun sebenarnya hanyalah melanjutkan praktik politik kesukuan. Begitulah cara para pemimpin suku dipilih. Bukan demokrasi.
Pada titik ini, kita melihat sebetulnya Mu’awiyah jauh lebih maju di banding Khulafa’ al-Rasyidun pada masanya. Segera setelah Mu’awiyah mengambil alih kekuasaan dari tangan Hasan anak Ali, ia membentuk pemerintahan sekuler.
Pada masa Khulafa al-Rasyidun, seorang pemimpin politik dan agama masih menyatu di tangan satu orang. Salah satu alasan pemilihan Abu Bakar, misalnya, adalah karena ia sering ditunjuk oleh Nabi memimpin salat ketika beliau berhalangan. Demikian pula salah satu alasan pemilihan Umar oleh Abu Bakar adalah karena Umar sering menggantikannya memimpin salat.
Enam orang sahabat yang ditunjuk Umar untuk memilih khalifah baru adalah karena Nabi menyatakan keenam orang itu dijamin masuk surga. Demikian pula yang dilakukan oleh Ali ketika ia mencari alumni-alumni Perang Badar untuk membaiat dirinya. Antara pemimpin salat dan pemimpin politik identik. Pada masa Mu’awiyah, otoritas dunia akhirat ini hilang.
Tidak sedikit sarjana yang menyatakan bahwa keputusan Mu’awiah mengangkat anaknya sebagai penggantinya adalah kemunduran sistem politik dalam sejarah Islam. Mu’awiyah memulai tradisi monarkhi.
Pendapat itu tidak sepenuhnya benar. Jika yang dipraktikkan oleh Khulafa al-Rasyidun adalah tradisi kesukuan, maka praktik politik Mu’awiyah adalah tradisi politik yang ia tiru dari dua negara maju saat itu, Bizantium dan Persia. Dari segi ini, Mu’awiyah mengadopsi praktik politik termaju pada masanya dan meninggalkan tradisi kesukuan.
Kalau demikian kisahnya, maka perubahan politik menuju demokrasi yang melanda dunia Islam saat ini mesti dibaca sebagai fenomena baru yang tidak melulu bisa dijelaskan melalui pendekatan doktrin dan sejarah. Interaksi dan perilaku masyarakat Muslim sendirilah yang menyebabkan itu terjadi.
Pola-pola interaksi sosial yang terus berubah ditambah dengan aktor-aktor demokrasi yang terus bergerak melakukan mobilisasi sumber daya yang menyebabkan semua ini terjadi. Doktrin dan cerita sejarah barangkali hanya bisa dihayati. Sementara masa depan adalah hasil negosiasi dan interaksi kehidupan kini.