Pamong Praja Hong Kong dikelola oleh 13 badan kebijakan di Sekretariat Pemerintah dan 67 departemen dan lembaga yang sebagian besarnya dikelola oleh pegawai negeri sipil. Sekretaris untuk Pamong Praja (SCS) merupakan salah satu pejabat utama yang ditunjuk di bawah Sistem Pertanggungjawaban dan Anggota Dewan Eksekutif; mengepalai Badan Pamong Praja (CSB) dari Sekretariat Pemerintah dan bertanggung jawab kepada kepala eksekutif (CE) untuk layanan kebijakan sipil serta keseluruhan pengelolaan dan pengembangan pamong praja. Peran utamanya adalah untuk memastikan bahwa pamong praja melayani kepentingan terbaik dari masyarakat dan memberikan berbagai layanan yang dapat dipercaya, sungkil, dan biaya yang mangkus. CSB menganggap kebijakan secara keseluruhan tanggung jawab untuk pengelolaan pamong praja, termasuk hal-hal seperti penunjukan, membayar, dan ketentuan layanan, pengelolaan pegawai, perencanaan tenaga kerja, pelatihan, dan disiplin.

Penunjukan 
Penunjukan untuk pamong praja didasarkan pada persaingan yang terbuka dan adil. Calon harus melalui runtutan penunjukan berpersaingan tinggi dan diangkat hanya jika mereka memiliki kualifikasi dan kemampuan yang diperlukan untuk pekerjaan. Lowongan dapat diisi oleh promosi dari dalam pamong praja. Dalam hal pangkat dasar atau di mana promosi ini tidak mungkin atau di mana ada kebutuhan khusus, kekosongan diisi oleh pengerahan terbuka. Untuk mencapai sasaran mengurangi pendirian pamong praja, pemerintah menerapkan pemebukan pengeraha umum pamong praja dari tanggal 1 April 2003 dengan pengecualian hanya diberikan pada keadaan yang sangat luar biasa. Persyaratan jabatan pamong praja pada umumnya ditetapkan berdasarkan kualifikasi akademis atau profesional yang dapat diperoleh dari lembaga-lembaga setempat atau badan-badan profesional (atau setara), keterampilan teknis, pengalaman kerja, kecakapan bahasa, dan mutu dan atribut yang diperlukan. Untuk mencapai ancang pamong praja yang dwibahasa (TIonghoa dan Inggris) dan tribahasa (umumnya fasih dalam berbicara bahasa Kanton, bahasa Inggris, dan Mandarin), kecakapan berbahasa Tionghoa dan Inggris juga diperlukan. Sejak Januari 2003 dan seterusnya, dalam lamaran jabatan pamong praja yang membutuhkan gelar atau kualifikasi profesional, pelamar harus melewati dua ujian bahasa (Tionghoa dan Inggris) di Ujian Pengerahan Umum sebelum pendaftara pekerjaan. Untuk jabatan pamong praja dengan kualifikasi akademis yang ditetapkan di bawah tingkat sarjana, pelamar harus mencapai setidaknya Kelas E bahasa Tionghoa dan Inggris (Silabus B) dalam Sertifikat Ujian Pendidikan Hong Kong atau setara. Sesuai dengan Hukum Dasar, kerahan yang baru ditunjuk pada atau setelah tanggal 1 Juli 1997 harus menjadi penduduk tetap Daerah Administratif Khusus Hong Kong, kecuali pengecualian tertentu yang telah ditetapkan.

Referensi 

Hong Kong