Hal tersebut didapat kedua terdakwa yang didakwa dengan Pasal 82 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan atau popular dengan sebutan UU P3H. Setelah sebelumnya beberapa insiden terjadi yang mencoreng wajah peradilan, diantaranya pengusiran Tim Penasehat Hukum dari ruang sidang karena tidak diberikan berkas perkara dan surat dakwaan, disusul dengan pelaporan Ketua Majelis Hakim ke Komisi Yudisial karena dugaan pelanggaran pedoman prilaku dan kode etik hakim.
Adapun isi nota keberatan tersebut adalah pertama menurut kuasa hukum Fakta yang terurai dalam Surat Dakwaan JPU berisi hal-hal yang menguntungkan JPU semata, tanpa memunculkan fakta fakta dari sisi terdakwa.
Terakhir, keempat, kuasa hukum mengatakan bahwa Surat Dakwaan JPU tidak jelas, cermat, dan lengkap, karena Faktanya didalam Dakwaan JPU diduga ada pelaku yang hanya dijadikan saksi dan factor terdakwa dalam melakukan kejahatan (mens rea) tidak tergambar secara lengkap dan utuh.
Sebagai informasi, dalam pemberitaan sebelumnya dijelaskan bahwa para terdakwa dihadapkan ke Pengadilan Negeri Serang Banten dengan jeratan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Adapun jumlah kerugian yang dilakukan, yakni mengambil kayu dengan total Rp 1.200.000 yang menurut kuasa hukum hal tersebut tidak selayaknya untuk dilanjutkan pada proses peradilan, karena adanya SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 2 Tahun 2012, yang mengatur batasan Kerugian.