Hidayat mengingatkan pemerintah agar serius merealisasikan wacana yang sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi.
Hal ini perlu diakukan agar keadilan hukum bisa dilaksanakan serta kebebasan berpendapat bagi Rakyat tetap terjamin. Terutama untuk melontarkan kritikan yang diminta sendiri oleh pemerintah, karena hak-hak itu semuanya juga dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
HNW, sapaan akrab Hidayat mengatakan, UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang kemudian diubah sebagian dengan UU No. 19 Tahun 2016 awalnya dibuat dengan niat dan tujuan yang sangat baik. Sesuai namanya, terutama dalam mengatur transaksi elektronik dan kepastian hukum siber.
Revisi juga dimaksudkan agar Rakyat terhindar dari ketidakadilan hukum, patut diapresiasi. Tapi perlu dibuktikan dengan Presiden Jokowi mempercepat proses revisi ini, yang sesuai UUD bisa dimulai dari inisiatif pemerintah, pihak yang memang juga memiliki kewenangan legislasi bersama DPR.
“Yang perlu ditegaskan adalah kewenangan inisiasi legislasi, termasuk merevisi UU, itu bisa dilakukan oleh DPR atau juga oleh Pemerintah,” ujarnya.
Kalau Presiden Jokowi serius, kata HNW mestinya Presiden tidak melempar bola ke DPR untuk merevisinya. Tetapi seharusnya Presiden mempergunakan kewenangan konstitusionalnya dengan segera memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) segera mengajukan inisiatif Pemerintah mengusulkan revisi UU ITE itu.