Rumitnya proses pemutihan, banyaknya dokumen yang harus disertakan, besarnya biaya dan tidak adanya jaminan akan keluarnya ijin resmi dalam waktu dekat, tampaknya menjadi alasan mengapa para buruh migran tidak berdokumen tidak memanfaatkan proses pemutihan itu hingga tenggat berakhir 30 Juni lalu.
Walhasil tindakan tegas pun diambil, yaitu dengan merazia buruh migran tidak berdokumen yang bekerja di berbagai sektor, mulai dari rumah tangga, industri, konstruksi hingga perkebunan. Razia yang melibatkan petugas imigrasi, polisi diraja Malaysia dan milisi RELA kerap kali dilakukan secara keras (koersif), sehingga rentan pelanggaran HAM.
Direktur Eksekutif Migrant Care di Indonesia Wahyu Susilo lewat pernyataan tertulisnya menyerukan pada pemerintah Malaysia untuk tidak memberlakukan razia dengan cara represif dan melakukan penegakan hukum berbasis HAM. Pemerintah Indonesia, dalam hal ini KBRI Kuala Lumpur dan KJRI di setiap negara bagian di Malaysia, juga diserukan segera membuka pusat krisis untuk membantu mereka yang bersembunyi atau terkena razia dan ditangkap.
"Saya minta mereka membuka crisis center atau posko dengan Diaspora Indonesia yang ada disini atau mereka yang berempati. Tetapi mereka bisu tuli. Mereka cuma mengatakan, 'mengapa tidak ikut cara resmi?.' Padahal jika mereka lewati sendiri, prosedurnya luar biasa sulit. Sementara buruh migran kita tidak bisa menunggu lama karena anak-istrinya kelaparan dan harus diberi makan dan pekerjaan. Tidak ada lapangan pekerjaan di tanah air. Jadi mereka menempuh resiko menyeberang samudera, masuk ke bumi Malaysia untuk mencari rezeki,” imbuhnya.