Menurutnya, secara fungsional seharusnya shelter terintegrasi dengan aktivitas keseharian publik di sekitarnya. Shelter tidak semata digunakan ketika terjadi bencana, khususnya tsunami.
“Seharusnya shelter dapat berfungsi untuk kepentingan publik sekitar, ada aktivitas ekonomi di sana, karena setelah berdiri, shelter perlu perawatan, dan perawatan tentu membutuhkan biaya. Pertanyaannya dari mana sumber biayanya, ” jelas Patra.
Dari segi fasilitas, katanya, seharusnya shelter menjadi tempat relokasi sementara, ketika bangungan milik masyarakat sama sekali tidak bisa dihuni pasca terjadi bencana.
Karena itu, lanjutnya, shelter harus dilengkapi dengan fasilitas penunjang kebutuhan dasar manusia, seperti makanan dan minuman, fasilitas MCK, obat-obatan dan fasilitas kebutuhan sekunder lainnya.
“Jika belajar dari Jepang, mereka menjadikan fasilitas publik seperti perkantoran dan sekolah sebagai shelter, lengkap dengan fasilitas penunjang kebutuhan dasar manusia,” sebutnya.
Dia mengatakan, selain itu, perlu evaluasi dari pemerintah terhadap sejumlah shelter yang telah dibangun, terutama yang berada di lingkungan masyarakat.