“Saya kira data ini penting untuk segera nya bisa kita bahas dalam pertemuan ini. Sampai dengan saat ini, terutama pemilih pemula kami mendapatkan pemilih pemula di beberapa sekolah belum melakukan perekaman. Meski demikian, pihak sekolah mengakui bahwa instansi terkait sudah mensosialisasikan perekaman KTP-el,” ujar Jaharudin.
Pihaknya menaruh apresiasi terhadap seluruh Dikcapil Provinsi, Kabupaten dan Kota yang terus berupaya menjalankan tugasnya. Namun melalui rakor tersebut pihaknya ingin lebih mengetahui informasi soal penduduk, atau pemilih yang mutasi pindah datang. Dan berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan Bawaslu dengan KPU Provinsi Gorontalo, bahwa data yang sudah dikumpulkan oleh Kabupaten Kota itu sekitar 700 lebih.
“Rekomendasi kepada KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota, itu tidak ada masalah. Karena menurut kami sudah jelas. Akan tetapi, kami butuhkan data yang otentik, jadi hasil rekomendasi dari Bawaslu, lampirannya harus data yang jelas. Karena kami tidak ingin ada data siluman, yang nantinya disalah manfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Oleh karena itu, kesimpulannya bahwa Bawaslu Provinsi menginginkan data yang otentik. Dan menjadi substansi dari rapat koordinasi kita pada sore hari ini, memberi kesempatan kepada bapak dan ibu hadirin semuanya, tentang data DPK dan DPTb,” tutup Jaharudin.****

Bertha mencontohkan untuk Idul Fitri yang dirayakan besar-besaran di Indonesia. Cuti pada hari raya ini paling dirasakan oleh pekerja ataupun keluarganya karena bisa bertemu dengan keluarga besar. Bahkan, bagi umat Nasrani, masa cuti dihabiskan dari Natal hingga tahun baru.
Soal cuti administratif, Bertha menyarankan untuk selalu menyediakan waktu. "Karena tidak semua perusahaan memberikan waktu khusus," ujarnya. Padahal tiap orang butuh waktu untuk melakukan perpanjangan identitas pribadi, mengurus administrasi perbankan, menemani istri melahirkan, hingga mengambil rapor anak. Daripada mencuri-curi waktu dan ketahuan, lebih baik dipersiapkan.
Nah, untuk di Jakarta, Bertha mengatakan perusahaan perlu memberikan kebijakan cuti bencana, khususnya banjir. Misalnya, ia mencontohkan, banjir sudah berada di lebih dari lima titik besar, sehingga orang tidak bisa bergerak. Seharusnya divisi sumber daya manusia di perusahaan tersebut memberikan kebijakan untuk boleh tidak masuk, tentunya dengan investigasi kebenaran situasi yang dialami pekerja. Caranya, dengan memantau laporan bencana atau mewajibkan karyawan menunjukkan bukti daerahnya terkena banjir parah dengan foto.