Tamil Eelam () adalah usulan negara merdeka yang dibuat oleh orang Tamil Sri Lanka di utara dan timur Sri Lanka. Nama ini berasal dari nama Tamil kuno untuk Sri Lanka, Eelam. Tamil Eelam, meski mencakup tanah air tradisional orang Tamil di Sri Lanka, tidak memiliki status atau pengakuan resmi dari negara-negara di dunia. Secara de facto, sebagian besar kawasan timur laut Sri Lanka dikendalikan oleh Pembebasan Macan Tamil Eelam () selama tahun 1990an-2000an.

Pada tahun 1956, Illankai Tamil Arasu Kachchi (ITAK), partai politik Tamil yang paling dominan di Sri Lanka (waktu itu dikenal sebagai Sailan), mengusulkan pembentukan negara kesatuan yang memberi hak yang sama kepada minoritas Tamil dan mayoritas Sinhala, termasuk pengakuan dua bahasa resmi — Tamil dan Sinhala — dan otonomi yang cukup luas untuk daerah Tamil di negara itu. Namun, Undang-Undang Bahasa Resmi No. 33 tahun 1956, yang lebih dikenal sebagai Undang-Undang Only Sinhala, disahkan di Parlemen Sri Lanka. Undang-undang tersebut mengganti bahasa Inggris sebagai bahasa resmi dengan bahasa Sinhala; dan karena kurangnya pengakuan resmi atas bahasa Tamil, tindakan tersebut secara luas dipandang oleh orang Tamil sebagai upaya Sri Lanka untuk mendirikan negara Sinhala yang beragama Buddha. Meski Pakta Bandaranaike – Chelvanayakam dan Pakta Senanayake-Chelvanayakam ditandatangani pada 1957 dan 1965, keduanya tidak disetujui oleh Parlemen yang didominasi etnis Sinhala. Kegagalan Parlemen Sri Lanka dalam melaksanakan perjanjian ini menimbulkan kekecewaan mendalam di kalangan rakyat Tamil.

Pada pemilihan umum Parlemen Ceylon 1970, Front Bersatu yang dipimpin oleh Sirimavo Bandaranaike berhasil berkuasa. Pemerintah Sri Lanka yang baru mengadopsi dua kebijakan baru yang dianggap diskriminatif oleh orang-orang Tamil: pemerintah memperkenalkan sistem yang mengatur penerimaan universitas yang ditujukan untuk mengurangi masuknya orang Tamil dan minoritas lain yang berprestasi tinggi ke universitas, dan kebijakan serupa juga diterapkan pada pekerjaan di sektor publik yang menyebabkan kuota untuk PNS berbahasa Tamil tersedia kurang dari 10 persen. Menurut sejarawan K. M. de Silva, sistem standardisasi nilai mengharuskan siswa Tamil untuk mencapai nilai akademis yang lebih tinggi daripada siswa Sinhala untuk masuk universitas di Sri Lanka.

Di bawah pemerintahan Front Bersatu selama awal 1970-an, mahasiswa Tamil mencari cara untuk membentuk negara merdeka khusus warga Tamil di mana hak dan kebebasan orang Tamil dapat terlindungi dan terpelihara. Pada tahun 1975, semua partai politik Tamil bergabung dalam partai Front Pembebasan Tamil Bersatu (TULF), yang dipimpin oleh politikus Tamil terkemuka S. J. V. Chelvanayakam. Pada tahun 1976, konvensi nasional pertama TULF diadakan di Vaddukoddai, di mana partai tersebut mengadopsi resolusi dengan suara bulat yang disebut Resolusi Vaddukodai. Resolusi ini menuduh Pemerintah Sri Lanka telah menggunakan kekuasaan untuk "mencabut hak teritori, bahasa, kewarganegaraan, ekonomi, kesempatan kerja dan pendidikan bangsa Tamil, yang dengan demikian menghancurkan semua atribut kebangsaan orang-orang Tamil." Selanjutnya, resolusi tersebut menyerukan berdirinya "Negara Sosialis Tamil Eelam yang Merdeka, Berdaulat, dan Sekuler".

Referensi

Separatisme
Tamil