Orde Baru yang dipimpin Soeharto melakukan tindakan dan berbagai kebijakan yang membatasi ruang gerak etnis Cina di Indonesia, dalam proses pemulihan keamanan, pasca-Gestapu 1965.
Sebagai tindak lanjut Gestapu 1965, pada tanggal 25 Maret 1966 Soeharto sebagai Panglima pemegang mandat Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) dari Bung Karno melakukan berbagai langkah strategis.
Bagi yang tidak ingin menjadi WNI (stateless) karena masih WNA, Pangdam Sriwijaya Brigjen Makmun Murad menyatakan bahwa, orang Cina jika tidak ingin kembali ke RRT maka hanya diperbolehkan di Bangka Belitung (saat itu masih bagian dari Provinsi Sumatera Selatan) dimana tempat Ahok berasal.
Lebih ekstrem, terjadi di Kalimantan Barat, Pangdam XII/Tanjungpura Brigjen Musannif Ryacudu pada tanggal 20 Desember 1966 menginstruksikan untuk mengusir seluruh pengurus Ching Huang Kung Hui dari Kalimantan Barat karena alirannya menjurus ke komunis. Di Sulawesi Selatan, Walikota Makassar Kolonel Muhammad Daeng Patempo melarang warga negara Cina berdagang kebutuhan bahan pokok pada 21 Desember 1966.
Status sebagian etnis adalah keinginan politik etnis Cina sebelum terjadinya peristiwa Gestapu 1965 karena Cina dianggap ikut membantu PKI. Setelah Gestapu 1965, alangkah wajar jika TNI/ABRI di bawah kepemimpinan Soeharto membatasi gerak etnis Cina di Indonesia secara politik.
Jenderal Soeharto sebagai presiden RI kedua, sangat memahami bahwa masalah SARA (Suku Agama Ras dan Antargolongan) sangat rawan, sehingga dalam rangka stabilitas politik nasional, dia mengkonsolidasikan hal ini dan menetapkan Pancasila sebagai ideologi serta azas tunggal untuk Ormas dan Orpol di Indonesia (Undang-Undang No. 8 Tahun 1985).
Pemerintah dan rakyat Indonesia memahami posisi sosial politik, khususnya status etnis Cina dan Arab ketika perpajakan Belanda yang dianggap sebagai etnis kelas dua, sementara pribumi sebagai etnis kelas tiga (Inlander).
Setelah kemerdekaan, status ini dipertahankan apalagi poros Jakarta – Beijing di era Soekarno sangat hidup, dan “dekat” dengan PKI dengan skema Nasakom (Nasionalis, Agama dan Komunis).
Tidak heran jika Megawati Soekarnoputri dan PDIP saat ini sebagai pendukung etnis Cina, dan mati-matian agar Ahok memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017. PDIP sampai harus mengerahkan kader Jawa Tengah dan didukung oleh bupati/walikota yang berasal dari PDIP untuk memenangkan Ahok – Djarot sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.
Istilah nonpribumi adalah pilihan etnis Cina yang tidak mau “sejajar” atau merasa lebih tinggi dengan bangsa Indonesia. Lain halnya dengan etnis Arab yang pada tahun 1946 mendeklarasikan diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Sampai saat ini, deklarasi etnis Cina sebagai bagian dari bangsa Indonesia belum pernah terjadi, sebagai wacana pun kita tidak pernah mendengar.
Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto (1967–1998) membatasi ruang gerak politik etnis Cina dengan berbagai kebijakan. Namun di bidang ekonomi dan bisnis Orde Baru mendukung keberadaan etnis Cina, dimulai pada era PMA (1967) yang akhirnya menjadi partner bisnis asing di Indonesia. Pengusaha Cina menguasai bisnis dari hulu ke hilir dengan akses mudah ke perbankan. Hal ini berawal dari kedekatan Soeharto dengan Liem Sioe Liong dan Bob Hasan (anak angkat Jenderal Gatot Subroto, senior Soeharto).
Bank Indonesia (BI) terpaksa mengirim bantuan likuiditas dan Pemerintah menanggung beban tak kurang dari Rp 678 triliun pada tahun 1998. Bank-bank pemerintah maupun swasta dibantu likuiditasnya melalui skema BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). Tercatat BCA sebesar Rp 53 triliun, dan BDNI sebesar Rp 24 triliun dengan mengangunkan sebagian asetnya di BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional).
Di sini terlihat jelas perilaku etnis Cina setelah kerusuhan Mei 1998, sebagian besar kabur ke luar negeri (masih buron), dan sebagian kembali berusaha di Indonesia.
Bagaimana mereka bersikap? Ternyata aset yang dijaminkan hanya bisa mengganti secara rata-rata 25% dari BLBI dan pemerintahan Megawati Soekarnoputri justru melahirkan release and discharge, jaminan pembebasan dari proses maupun tuntutan hukuman bagi sebagian konglomerat yang telah menyelesaikan kewajibannya.
Konglomerat Cina bangkit dan dari data Oxfam Indonesia, 4 konglomerat Cina teratas dengan aset Rp 320 triliun setara dengan 100 juta orang miskin di Indonesia. Sungguh ironi, kesenjangan sosial sudah memicu distorsi ekonomi, karena kepemilikan modal terputus pada segelintir orang. Sepuluh besar konglomerat Indonesia dengan aset Rp 1.124 triliun (tahun 2017) atau setara dengan 300 juta orang miskin.
Hal ini diperburuk karena ketidakadilan, sikap dan perilaku Ahok sebagai gubernur yang dinilai pro-taipan, dan anti-orang miskin di Jakarta.
Ketika presiden memunculkan isu negara dipisah dari agama juga berasal dari ekstremisme umat Islam menolak Ahok, terlihat perlindungan Istana terhadap Ahok. Hal ini sama saja tidak menerima Pancasila dan UUD 1945 atau memang ada niat melakukan amandemen UUD 1945 kembali setelah nonpribumi diperbolehkan dipilih menjadi Presiden.
Pertanyaan mendasarnya, yang menyatakan etnis Cina itu nonpribumi (dari kalangan sendiri), karena tidak pernah menolak dan juga tidak pernah mendeklarasikan diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia.
Ketidakadilan sosial semakin terlihat, karena POLRI dan Pemerintah melakukan segala cara untuk melindungi Ahok – Djarot, bagi yang protes, seperti masyarakat yang tergabung dalam GNPF-MUI sebenarnya tidak ada hubungannya dengan timses Anies – Sandi. Sentimen pemihakan pada Anis – Sandi, karena tidak mau memiliki pemimpin dari kalangan non-Muslim. Apalagi sikap dan perilaku Ahok sangat tidak pantas sebagai pemimpin.
Tuduhan makar bagi yang menentang Ahok dan melarang membicarakan isu etnis Cina, istilah pribumi dan nonpribumi, serta ingin memisahkan agama dari negara, adalah sikap otoriterian dan tidak adil secara politik, serta tidak sesuai dengan substansi Pancasila dan UUD 1945.