DOMPU – QOLAMA.COM | Selain mengunjungi masyarakat nelayan dan petani, rangkaian reses yang dilaksanakan Anggota DPRD NTB, Akhdiansyah juga mengunjungi sejumlah lembaga pendidikan Pesantren di Kabupaten Dompu dan melakukan dialog dengan pengurus.
Kondisi tersebut tentu menunjukkan masih terjadinya ketimpangan perhatian pemerintah, terutama Pemda Provinsi maupun Kabupaten Kota antara lembaga pendididikan negeri dan swasta seperti Pesantren.
Sebagai solusi atas kondisi tersebut, selain UU Pesantren yang telah ditetapkan DPR RI bersama pemerintah Pusat, Peraturan Daerah (Perda) Pesantren sebagai turunan diharapkan juga bisa segera Terealisasi.
DPRD NTB sekarang inj sedang mengupayakan Perda Pesantren bisa segera terbentuk, dimana melalui Perda tersebut Pesantren akan di fasilitasi setara dengan sekolah umum lain.
Diakuinya, sebagai Anggota DPRD yang lahir dan pernah mengenyam pendidikan di Pesantren, dirinya bertekad memperjuangkan Perda Pesantren bisa segera terbentuk dan akan fokus untuk pesantren, karena kami tau betul apa dan bagaimana pesantren.
“Saya yakin nantinya Pesantren akan lebih maju dari sekolah umum, karena pesantren memiliki dua kekuatan, kekuatan swadaya dan jaminan anggaran dari pemerintah. Pesantren tidak kalah dalam melahirkan tokoh dan pemimpin hebat” katanya.
Meski demikian, jangan sampai juga nanti karena ada Perda yang menjamin lembaga pendidikan pesantren secara anggaran, lantas menghilangkan kekuatan swadaya. Kekuatan swadaya harus dipertahankan sebagai ciri khas Pesantren.
Ketua Yayasan PP. Sangat bangga atas kedatangan Anggota DPRD NTB, Akhdiansyah, karena memang selama ini tidak pernah di kunjungi oleh DPRD. Selain itu karena kami mendengar bahwa bapak sangat Fokus di isu Prndidikan, khususnya lembaga pendidikan pesantren.
Mengingat kondisi di Ponpes baik dari sisi bangunan gedung maupun fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar masih jauh dari harapan, kiranya bisa diabntu untuk pengadaan fasilitas IT, infrastruktur bangunan dan ruang lab, bangunan asrama pondok tidak layak dan dibangun murni dari swadaya masyarakat, termasuk kekurangan buku agama.