Keterlibatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Tulungagung dalam praktek penarikan uang 3 juta rupiah kepada 90 Kepala Desa, masih terus diselidiki oleh kejaksaan. Pasalnya, BPMPD sebagai lembaga yang memberikan informasi atas rencana proyek tersebut.
Keterangan dari kejaksaan, meski yang mengkoordinir adalah oknum pengurus Asosiasi Kepala Desa atau AKD, tetapi hal tersebut, atas sepengetahuan dari BPMPD.
Kasi Pidana Khusus Kejari Tulungagung Wahyu Wasono mengatakan, kejaksaan masih terus meneliti kasus penarikan uang tersebut, termasuk kejaksaan memperoleh informasi bahwa uang tersebut sebagai “pelicin” proyek yang ada di Kementrian Desa.
Beberapa narasumber yang ditemui MEMO X mengaku, bahwa uang tersebut memang digunakan sebagai pelicin, agar proyek cepat turun.
“Bayangkan saja, 3 juta kali 90 Desa sama dengan 270 juta, masa proposal dan transport ke Jakarta sebesar itu, ya ndak logis lah,” ungkap N yang tak mau namanya dikorankan.
N mengaku telah mendapatkan informasi dari beberapa Kepala Desa yang terlanjut menyetor sejumlah uang ke oknum AKD.
Memo X mencoba untuk mengklarifikasi ke kantornya, tapi selalu tidak ada ditempat dan menghubungi lewat ponsel juga tidak direspon. (zul)