Pernah terdapat sebuah pertanyaan sinisme: “Semua orang dianggap tahu hukum, apa hukum memang segila itu?” Tidak, hukum tidaklah insane, namun sangat waras, dan memang harus tegas dan keras. Hukum yang lembek, menjadikan masyarakat tidak memiliki tertib sosial (social order).
Tujuan utama adagium / asas hukum: “Semua orang dianggap tahu hukum, sehingga tiada yang dapat medalilkan bahwa dirinya dapat lolos dari ancaman sanksi hukum karena tidak mengetahui hukumnya”—tidak lain ialah agar masyarakat tidak membuat aturan hukumnya sendiri.
Cobalah kita renungkan, apa jadinya bila masing-masing anggota masyarakat membuat aturannya sendiri? Dalam konteks ini, hukum sudah bersikap sangat rasional, dengan berlaku tegas dan keras. Hukum yang baik, tidak memberi banyak ruang tolerir. Ruang tolerir, selalu membuka ruang “negosiasi” bagi pihak-pihak yang memiliki kekuasaan.
Hukum yang baik, tidak mengenal tawar-menawar. Hukum itu keras, namun begitulah bunyinya. Hukum harus mempunyai “gigi dan taring”, agar tiada lagi satupun anggota masyarakat yang merasa dirinya “imun” terhadap hukum.
Dalam praktik, banyak penulis jumpai, anggota masyarakat membangun rumah tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dengan alasan rumah yang dirobohkan 100% lalu dibangun baru 100%, artinya tidak butuh IMB (walau umur bangunan sebelumnya telah mencapai puluhan tahun).
Meski telah ditegur dan pembangunan tanpa IMB demikian ditolak tetangga rumah yang berbatasan, karena pembangunan rumah tanpa IMB artinya ialah pembangunan rumah tanpa pengawasan pemerintah sehingga dapat membahayakan lingkungan, namun dengan sikap arogan yang ditampilkan secara vulgar, masing-masing anggota masyarakat merasa tidak tunduk pada hukum negara, namun memakai hukum versi dirinya sendiri.
Ternyata, bukan hanya bunyi hukum yang keras dan tegas, namun penerapannya yang “im-po-ten” membuat hukum bagaikan “macam ompong” yang tidak bertaring—bahkan dilecehkan oleh mereka yang merasa “kebal” terhadap hukum.
Masyarakat merasa bebas melanggar hukum, kebal hukum, dan jadilah: masyarakat dari strata ekonomi kuat akan selalu menindas dan memakan masyarakat dari kelas ekonomi yang lebih lemah—dan akan selalu demikian secara nyata dan terang-terangan. Fakta demikian bahkan terjadi dalam tingkat lingkungan bertetangga, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan, tanpa perlu kita jauh-jauh berbicara mengenai para wakil rakyat di parlemen.
Aturan hukum lalu-lintas sejatinya sudah mengatur secara teras dan jelas, bahwa pengendara kendaraan bermotor yang hendak berbelok ke jalan di sebelah kanan, wajib mendahulukan pengendara yang melaju lurus yang berasal dari lajur berlawanan. Artinya, pengendara yang marah-marah tersebut “secara yuridis” sejatinya harus mengalah pada penulis, bukan justru menuntut penulis untuk mengalah.
Sama halnya dalam konteks sengketa hukum, sebagian besar gugatan yang dimajukan, ditolak hakim di pengadilan, karena ternyata pihak penggugat itu sendiri yang bersalah, namun justru berani dan merasa berhak untuk menggugat orang lain yang sebetulnya tidak memiliki kesalahan apapun secara hukum, diseret sebagai tergugat.
Itulah sebabnya, tindak kejahatan yang berhasil diseret ke “meja hijau” dan dijebloskan ke penjara, tercatat sangat masif hingga bahkan berbagai penjara dilaporkan overload. Itu pun baru kejahatan yang ditindaklanjuti, sementara kejahatan-kejahatan yang tidak diproses secara hukum, jauh lebih banyak lagi.
Ketika klien sudah menyadari apa hukum yang mengatur setiap subjek hukum tanpa terkecuali, maka klien akan mampu memaklumi, bahwa setiap warga negara terikat dan tunduk pada aturan hukum negara. Tidaklah dapat kita membuat aturan main sendiri, karena pihak seberang / lawan sekalipun akan membuat versi aturan mainnya sendiri, sehingga tidak heran bila dikemudian hari terjadi konflik: penggugat menggugat, sementara tergugat mengajukan gugatan balik (rekonpensi).
Dengan menyadari dan memahami eksistensi hukum negara, maka hukum hanya memiliki satu versi, yakni hukum negara itu sendiri. Tiada dibenarkan pihak-pihak tertentu membuat aturan main sendiri—yang bila itu sampai terjadi, negara lewat perantara lembaga peradilan, dapat dipastikan akan melindungi serta memihak pada warga negara yang patuh dan sesuai koridor hukum negara.
Lihat saja, berbagai pengedar nark0tika, yang sudah jelas dan terang menghancurkan generasi penerus bangsa, dimana hukum negara memungkinkan aturan hukuman mati—ternyata, dalam realisasinya diterapkan separuh hati. Begitupula aksi ter0risme, mengapa masih tumbuh hingga saat ini di Tanah Air? Karena bangsa dan rakyat Indonesia ternyata memberikan dukungan publik bahkan bersimpati bagi para aksi ter0risme.
Lihat juga, wacana “memiskinkan” pelaku korupsi, ternyata hanya sekadar wacana dan aksi “korting / obral” besar-besaran terhadap masa hukuman penjara lewat berbagai remisi, grasi, pengampunan, dan berbagai instrumen polesan lainnya, dengan alasan “lapak” di sel penjara sudah akan dipakai oleh narapidana baru, para kriminil kembali biarkan bebas berkeliaran mengulangi aksinya yang meresahkan masyarakat.
Sejujurnya, bangsa Indonesia masih jauh dari realisasi asas “semua orang dianggap tahu hukum”. Yang dapat kita jumpai dalam bersosialisasi ialah “semua orang memakai aturan dirinya sendiri”. Satirisme ini diperkeruh oleh sikap aparatur negara yang “lembek” terhadap para pelanggar hukum. Bahkan, sekalipun telah diproses secara hukum oleh penyidik, maka proses ini terganjal oleh itikad baik jaksa penuntut, hakim, hingga petugas lembaga pemasyarakatan.
Bila di Indonesia asas tersebut senyatanya belum diberlakukan secara konsisten dan tegas, namun bangsa Indonesia sudah protes dan mengeluh terhadap proses penegakan hukum, maka tidak dapat lain, selain dimaknai masyarakat Indonesia gemar membuat aturan main sendiri.
Kita selama ini selalu menghina negara-negara Barat sebagai negara yang tidak tahu malu, “kafir”, tidak beradab, tidak religius, bermoral rendah. Tetapi, cobalah kita untuk bersikap jujur dan terbuka, bahwa senyatanya Bangsa Indonesia tidak lebih berbudaya dari bangsa-bangsa di Barat yang justru sangat rendah sekali korupsi dan pelangaran hukum yang terjadi meski diizinkan para warganya untuk memiliki senjata. Sungguh, tidak mudah hidup di tengah budaya yang ditampilkan Bangsa Indonesia.