“Somasi menilai, dalam proses lelang syarat akan korupsi, karena telah terjadi praktek suap saat mengurus perizinan dan memuluskan jalan PT. AGK sebagai peserta tender tersebut,” tuturnya.
Dalam hal ini, kata dia, Budi Karya Soemadi selaku Menteri Perhubungan, dinilai Somasi diduga sebagai aktor intelektual atau operator yang mengendalikan terjadinya kasus suap dan gratifikasi pada Dirjen Hubla yang merugikan Negara triliunan rupiah. Logika sederhananya, Budi Karya Soemadi tentunya mengetahui betul proses awal sampai finish tender di Kemenhub tersebut, dan tidak mungkin akan diam saja ketika melihat adanya praktek tender yang tidak sehat.