Dugaan Diskriminasi Dan Ancaman Denda Rp25 Miliar, Ini Tanggapan Grab Indonesia - DetiKepri
Dugaan Diskriminasi dan Ancaman Denda Rp25 Miliar, Ini Tanggapan Grab Indonesia | Photo : Ilustrasi/Net
DETIKEPRI.COM, JAKARTA – Tudingan yang dilemparkan kepada Grab Indonesia terkait pelanggaran undang-undang persaingan usaha. Grab tanggapi dugaan diskriminasi dan ancaman denda hingga Rp25 Miliar. Grab juga menyampaikan bahwa kehadirannya di Indonesia untuk membantu masyarakat dan ikut mensejahterakan masyarakat.
"Mengenai proses hukum yang sedang berlangsung terkait dugaan diskriminasi usaha di Medan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang melibatkan Grab, kami senantiasa menghormati dan akan mendukung semua proses hukum yang sedang berjalan," katanya, Kamis (18/2019).
Menurutnya, pihak Grab berkomitmen untuk senantiasa memberikan perlakuan yang sama kepada mitra pengemudi Grab. Ia mengklaim tidak ada perbedaan perlakuan kepada mitra pengemudi Grab baik yang terdaftar di bawah PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) maupun badan hukum lainnya.
"Grab selalu mengedepankan kesejahteraan pengemudi dan memacu mereka bekerja dengan baik," lanjutnya.
Untuk itu, Grab memiliki sejumlah program, seperti melalui sistem rating bagi mitra pengemudi dari pelanggan untuk menilai kualitas layanan seperti kebersihan, kesopanan, kecakapan mengemudi dan standar pelayanan lainnya.
"Dengan sistem ini semua mitra pengemudi berkesempatan sama untuk mendapatkan status kualitas yang baik, dan tentunya hal ini yang akan diapresiasi oleh pelanggan melalui sistem kami."
Sebelumnya, Komisioner KPPU Guntur Saragih menyatakan bahwa komisi segera menjadwalkan persidangan dugaan praktik bisnis tak sehat dengan terlapor Grab Indonesia dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) selaku mitra.
"TPI akan masuk ke persidangan, akan disidang dalam waktu dekat. TPI itu yang menaungi beberapa driver, di Grab driver-nya ada yang di TPI dan ada mandiri, ini untuk roda empat. Grab melakukan driskriminasi terhadap driver mandiri dan ini termasuk kepada pelanggaran perusahaan tidak sehat. Para driver di TPI itu mendapat prioritas jadi tidak sehat dengan driver yang mandiri," kata Guntur Saragih, Rabu (17/7).