Meme Bali: Lingkungan Politik dalam Organisasi Bisnis
Bisnis tidak bisa lepas dari peraturan dan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah di suatu Negara. aturan tersebut harus ditaati dan dijalankan demi kelangsungan usaha , untuk itu manajer harus mampu memahami situasi dan kondisi politik dan harus ikut serta aktif dalam proses kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Mereka harus memastikan ikut terlibat langsung untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam mengambil keputusan. Peluang bisnis untuk ikut berpartisipasi dalam proses kebijakan tiap Negara sangatlah berbeda-beda, tergantung seberapa besar Negara tersebut melibatkan bisnis untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan yang sangat mempengaruhi ekonomi suatu Negara.Di era modernisasi sekarang ini dengan semakin berkembangnya teknologi internet, maka orang semakin mudah untuk mengakses salinan digital film dan hiburan lainnya tanpa harus membayar royalty ke perusahaan dan artis, hal ini berdampak pada berkurangnya pendapatan perusahaan. Untuk itu peran manajer perusahaan sangat penting untuk mempengaruhi pemerintah dalam membuat peraturan atau undang-undang yang dapat melindungi hak dan kekayaan perusahaan, sehingga perusahaan tetap dapat eksis dalam menjalankan bisnisnya.Bisnis melihat dirinya sebagai penyeimbang kekuatan di arena politik sehingga mereka percaya tidak akan bisa bertahan jika tidak berperan aktif dalam politik.
Tetapi ada yang tidak percaya bahwa keberadaan bisnis dapat mempengaruhi proses politik, dalam pandangan ini bisnis memiliki pengaruh yang tidak proporsional. Meskipun banyak perdebatan apakah bisnis dapat mempengaruhi lingkungan politik tetapi jika dilihat berdasarkan fakta di Negara-negara di dunia banyak yang memberi kesempatan bisnis terlibat langsung dalam diskusi politik, memperkenalkan dan memberikan kontribusi dalam pembuatan draf hukum dan peraturan yang sangat berpengaruh dalam kelancaran bisnis itu sendiri.
banyak kelompok dan golongan yang mempunyai suara di politik dan sangat berpengaruh dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. kelompok itu sering menggunakan taktik yang sama dalam bisnis untuk mempengaruhi pejabat pemerintah , hasil pemilu dan peraturan yang dibuat demi kepentingan kelompok tersebut.
Kegiatan Koalisi Politik
Bisnis dan kelompok yang berkepentingan tidak selalu bertindak sendiri dalam proses politik, tetapi sering ada dua atau lebih kelompok yang bergabung bersama-bersama untuk mengatur dan menentang undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menurut kepentingan mereka berdampak negatif bagi perkembangan usahanya.
Strategi Politik Perusahaan
Strategi politik perusahaan adalah sebuah langkah yang diambil oleh organisasi untuk memperoleh, mengembangkan dan menggunakan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan, sebagai contoh mengubah atau tidak mengubah alokasi sumber daya tertentu dan dukungan pemerintah untuk sebuah proyek yang dilakukan oleh bisnis. Strategi ini bertujuan untuk menjaga kelangsungan ekonomi perusahaan, untuk menghalangi pesaing mereka dan untuk menggunakan hak mereka dalam mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Beberapa perusahaan pada dasarnya menunggu masalah kebijakan publik, untuk muncul sebelum membangun strategi dalam mengatasi masalah tersebut.Sebagian besar perusahaan memahami pentingnya memiliki strategi politik perusahaan, yaitu apakah perusahaan memiliki sumber daya yang substansial untuk melobi para politisi atau hanya mencoba untuk bertemu politisi lokal di pertemuan komunitas. Semua perusahaan perlu memiliki tujuan yang jelas, pesan dan rencana untuk terlibat dalam lingkungan politik meskipun tidak jarang strategi terbaik kadang juga bisa menjadi gagal.Strategi bisnis dalam mempengaruhi pemerintah adalah :
Informasi strategi :
a. Melobi
c. Mengambil informasi dari pakarnya
Keuangan – strategi imbalan:
a. Berkontribusi dalam politik
b. Membangun ekonomi
c. Bantuan konsultasi politik
d. Perwakilan perusahaan dalam politik
PERANG POLITIK BISNIS DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PEMERINTAH
Kerjasama Pemerintah dengan Bisnis
Pemerintah menjaring bekerja sama dengan perusahaan untuk membangun hubungan kooperatif dan tujuan yang saling menguntungkan. Dasar dari kerjasama ini terletak pada inti nilai-nilai sosial bangsa dan adat istiadat. bekerja secara bersama-sama sebagai sebuah keluarga mengarahkan dua kekuatan ini untuk menghasilkan keuntungan bagi masyarakat dan perusahaan.
Konflik Pemerintah dengan Bisnis
Dalam kondisi tujuan pemerintah dan tujuan bisnis yang tidak lagi sejalan, akan mengakibatkan pertentangan. Setelah terjadi skandal Enron, sebagai salah satu bentuk kegagalan dari industri pengauditan, badan pengawas pasar modal dan sekuritas Amerika (SEC) menerbitkan Sarbanes-Oxley Act pada tahun 2003. Aturan ini membatasi kemampuan kantor akuntan publik untuk menawarkan jasa konsultasi dan pengauditan kepada kliennya. Pemerintah mungkin bertentangan terhadap bisnis dalam eksternalitas negatif muncul. Eksternalitas negatif, atau efek berlebih, disebabkan dalam manufaktur atau pendistribusian produk meningkatkan biaya-biaya tidak terencana atau tidak diinginkan (ekonomis, fisik atau psikologi) yang ditanggung oleh konsumen, pesaing, komunitas dekat, atau satakeholder bisnis lainnya. Untuk mengendalikan biaya-biaya tersebut, pemerintah bertindak mengatur tindakan bisnis. Hubungan pemerintah dan bisnis dapat mencangkup dari salah satu kerja sama sampai dengan salah satu konflik, dengan berbagai tahap diantaranya. Akan tetapi, hubungan ini dapat berubah secara drastis. Hubungan kooperatif pada satu isu tidak menjamin adanya kerjasama pada isu lainnya. Hubungan pemerintah-bisnis merupakan hal yang perlu diperhatikan secara hati-hati oleh para manajer untuk diarahkan menjadi kekuatan yang dapat mendorong hubungan positif bisnis dan pemerintah
Isu-Isu Legitimasi
Dalam berhubungan dengan ekonomi global, bisnis dapat menghadapi pemerintah yang mempunyai kekuasaan atau hak berkuasa. Para pemimpin politik dapat secara ilegal membuat undang-undang atau kekuatan legislatif, yang dapat menjadi kekuatan ekonomi atas bisnis. Pemilihan dapat dilakukan dengan curang, atau kekuatan militer yang digunakan sebagai alat kendali pemerintahan. Para manajer bisnis mungkin dihadapkan dalam kondisi untuk melakukan bisnis di suatu negara yang dipimpin oleh kekuasaan yang tidak sah. Kadangkala, mereka memilih untuk menjadi aktif secara politik, atau menolak untuk melakukan bisnis di Negara tersebut sampai dengan pemerintahan yang sah dibentuk. Kemampuan pemimpin pemerintahan dapat dipengaruhi oleh tindakan bisnis. Bisnis dapat melakukan pemboikotan hubungan ekonomi dengan sebuah negara atau memutuskan untuk menarik operasinya dari negara itu, sebagimana banyak dilakukan perusahaan Amerika di Afrika Selatan untuk memprotes apertheid tahun 1970. Beberapa bisnis diperintahkan oleh negara mereka untuk tidak melakukan bisnis dengan negara lain karena perang atau dalam protes karena pemerintahan yang tidak sah.
TAKTIK DAN TINGKATAN DALAM LINGKUNGAN POLITIK UNTUK ORGANISASI BISNIS
Pengaruh Bisnis dalam Hubungannya dengan Pemerintah
Strategi politik perusahaan adalah sebuah langkah yang diambil oleh organisasi untuk memperoleh, mengembangkan dan menggunakan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan, sebagai contoh mengubah atau tidak mengubah alokasi sumberdaya tertentu dan dukungan pemerintah untuk sebuah proyek yang dilakukan oleh bisnis. Strategi ini bertujuan untuk menjaga kelangsungan ekonomi perusahaan, untuk menghalangi pesaing mereka dan untuk menggunakan hak mereka dalam mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Beberapa perusahaan pada dasarnya menunggu masalah kebijakan publik, untuk muncul sebelum membangun strategi dalam mengatasi masalah tersebut. Sebagian besar perusahaan memahami pentingnya memiliki strategi politik perusahaan, yaitu apakah perusahaan memiliki sumber daya yang substansial untuk melobi para politisi atau hanya mencoba untuk bertemu politisi lokal di pertemuan komunitas. Semua perusahaan perlu memiliki tujuan yang jelas, pesan dan rencana untuk terlibat dalam lingkungan politik meskipun tidak jarang strategi terbaik kadang juga bisa menjadi gagal. Strategi bisnis dalam mempengaruhi pemerintah adalah :
1) Informasi strategi :
2) Keuangan – strategi imbalan
3) Membangun strategi
a. Koalisi stakeholder
b. Dukungan iklan
d. Tantangan hukum
A. Mempromosikan Informasi Dan Strategi
Beberapa perusahaan mencoba mengejar strategi politik untuk mempengaruhi pembuat kebijakan pemerintah demi kepentingankelancaranusahamereka. Lobi adalah salah satu alat politik yang sering dipakai, tetapi beberapa perusahaan kadang juga menggunakan komunikasi secara langsung dengan pembuat kebijakan di pemerintahan untuk mempengaruhi peraturan dan undang-undang yang dibuat.
1) Melobi
Melobi melibatkan hubungan langsung dengan pemerintah untuk mempengaruhi pemikiran dan tindakan tentang suatu masalah publik. Pelobi berkomunikasi untuk membujuk orang lain untuk mendukung kepentingan organisasi agar mereka mempertimbangkan regulasi, hukumdan peraturan.
2) Komunikasi langsung
Bisnis juga dapat mempromosikan langsung strategi informasi melalui komunikasi langsung dengan pembuat kebijakan. Bisnis sering mengundang pejabat pemerintah untuk mengunjungi tempat usaha untuk memberikan pidato kepada karyawan, menghadiri upacara penghargaan dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial perusahaan. Selain itu bisnis biasanya juga diundang dalam forum oleh pemerintah untuk memberikan informasi ekonomi yang berguna dalam pertimbangan yang diambil untuk mengambil kebijakan publik, sehingga itu menjadi kesempatan para pebisnis untuk mengemukakan keinginan dan tujuannya.
3) Mengambil informasi dari pakarnya
Sebuah metode yang umum memberikan infomasi kepada legislator untuk CEO dan excekutif untuk memberikan informasi di forum.bisnis mungkin dapat memberikan fakta-fakta dan alas an tertentu yang dapat mempengaruhi pemimpin pemerintah, salah satunya adalah dengan cara membantu kampanye atau dukungan politik.
Tingkat Pengaruh Politik
Eksekutif muda mungkindapat mempengaruhi perusahaan dan pemangku kepentingan untuk mendorong mereka untuk meminta kepada pemegang saham untuk berkontribusi dalam politik. Sehingga para politikus tersebut dapat berkontribusi untuk kepentingan perusahaan.Teknik ini sering disebut dengan bandling.Beberapa eksekutif muda sering dibebani tugas dengan menulis undang-undang yang akandiajukan kepihak legeslatif agar dapat mempengaruhi kebijakan yang dibuat agar peraturan tersebut tidak membatasi kesempatan bagi perusahaan untuk memperluas jangkauan bisnis.
Pemerintah melaksanakan peran vital dan penting dalam masyarakat modern. Masyarakat tidak dapat berfungsi secara baik tanpa aktivitas pemerintah. Masyarakat melihat pemerintah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar yang penting. Hal-hal yang penting diantaranya mengenai keamanan dan perlindungan yang diberikan oleh keamanan dalam negeri, polisi, dan departemen kebakaran. Pemerintah juga diharapkan memberikan keamanan ekonomi, layanan sosial, dan hal-hal yag berkaitan dengan masalah sosial yang membutuhkan tindakan kolektif, atau kebijakan publik.
Pemerintah menggunakan alat kebijakan publik yang berbeda untuk mencapai tujuan kebijakan. Alat dari kebijakan publik meliputi kombinasi insentif dan hukuman yang digunakan oleh pihak pemerintah untuk mendorong masyarakat, bisnis, untuk bertindak dalam mencapai tujuan kebijakan. Kekuatan peraturan pemerintah dimaksudkan untuk mencapai tujuan publik. Pengaruh kebijakan publik merupakan outcome yang muncul dari peraturan pemerintah. Karena kebijakan publik mempengaruhi banyak orang, organisasi, dan pihak lain yang berkepentingan, kebijakan publik tersebut akan menyenangkan sebagian orang dan tidak menyenangkan sebagian yang lain. Peraturan dapat menyebabkan bisnis untuk memperbaiki cara pengolahan benda beracun, sehingga mengurangi resiko berbahaya bagi karyawan. Meskipun tujuan lain mungkin dimaksudkan sebagai pengaruh yang tidak diharapkan dalam kesesuaian peraturan tersebut.
Jenis –Jenis Kebijakan Publik
Satu hal yang penting dari kebijakan publik berkaitan langsung dengan ekonomi. Kebijakan fiskal mengacu pada pola perpajakan dan pengeluaran yang dimaksudkan untuk menstimulasi atau mendukung ekonomi. Sebaliknya, istilah kebijakan moneter mengacu pada kebijakan yang berpengaruh terhadap penawaran, permintaan, dan nilai mata uang suatu negara yang berpengaruh terhadap bisnis dan masyarakat. Bentuk lain dari kebijakan ekonomi meliputi kebijakan pajak (menaikan atau mengurangi pajak pada bisnis dan perorangan), kebijakan industri (alokasi sumber daya ekonomi terhadap perkembangan industri tertentu), dan kebijakan perdagangan (mendukung atau tidak mendukung perdagangan dengan negara lain).
Kebijakan Bantuan Sosial
Negara-negara industri maju mengembangkan sistem layanan sosial untuk warganya. Perkembangan ekonomi telah memperbaiki wilayah kunci pelayanan bantuan sosial (seperti layanan kesehatan dan pendidikan) dan akan berlanjut mengikuti pertumbuhan ekonomi.
Regulasi adalah cara utama mendapatkan kebijakan publik. Karena pemerintah beroperasi pada banyak tingkatan (pusat, povinsi, kabupaten), bisnis modern menghadapi sejumlah regulasi yang komplek. Masyarakat mengandalkan pemerintah untuk menetapkan aturan tingkah laku atau regulasi untuk masyarakat dan organisasi. Dalam regulasi pemerintah terdapat bentuk yang berbeda. Beberapa langsung dibebankan; yang lain bersifat tidak langsung. Beberapa ditujukan untuk industri tertentu (misal perbankan); lainya, seperti hal-hal yang berkenaan dengan diskriminasi pekerjaan atau polusi, diterapkan untuk semua industri. Badan regulasi menghadapi tantangan untuk menetapkan aturan-aturan yang adil dan efektif dalam mencapai tujuan publik.
Regulasi ekonomi bertujuan untuk memodifikasi operasi normal pasar bebas dan kekuatan penawaran dan permintaan. Regulasi ekonomi meliputi regulasi yang mengendalikan harga atau gaji, alokasi sumber daya publik, penetapan area layanan, penetapan banyaknya peserta, dan penjatahan sumber daya.
Regulasi sosial
Regulasi sosial dimaksudkan pada pentingnya tujuan sosial seperti perlindungan konsumen dan lingkungan serta menyediakan para karyawan dengan kondisi kerja yang aman dan sehat. Kesempatan kerja yang sama, perlindungan terhadap imbalan pensiun, dan perawatan kesehatan bagi para karyawan merupakan area lain yang penting dalam regulasi sosial. Regulasi sosial tidak terbatas pada satu jenis bisnis atau industri. Hukum memperhatikan polusi, keamanan dan kesehatan, dan diskriminasi pekerjaan yang diterapkan untuk semua bisnis, hukum perlindungan konsumen diterapkan untuk semua bisnis terkait dengan produksi dan penjualan barang-barang konsumsi.
Pengaruh Regulasi
Regulasi mempengaruhi banyak stakeholder, termasuk bisnis. Kadang kala konsekuensinya diketahui dan diinginkan, tetapi pada dalam yang berbeda tidak diinginkan atau konsekuensi muncul secara kebetulan dari tindakan regulasi. Secara umum, pemerintah mengharapkan keuntungan yang diperoleh dari regulasi melebihi pengorbananya.
1. Biaya Regulasi
Pengeluaran regulasi sosial merefleksikan pertumbuhan di area kesehatan lingkungan, keamanan kerja, dan perlindungan konsumen. Walaupun biaya regulasi meningkat, beberapa orang berargumen bahwa manfaat melebihi biayanya. Kebutuhan regulasi harus diseimbangkan dengan biaya dan taksiran berkenaan dengan apakah hal tersebut akan mencapai tujuan yang diinginkan. Pemerintah bertugas mengatur tindakan bisnis tertentu, dan menderegulasi hal-hal (aturan) yang dipercaya tidak lagi dibutuhkan oleh industri, pemerintah berlaku sebagai pengendali (misalnya tekanan pasar dari para pesaing).
2. Perbaikan Regulasi yang Berkesinambungan
Pemerintah melakukan diregulasi pada beberapa aturan, sementara disisi lain pemerintah juga membuat aturan baru. Reregulasi adalah penambahan dan perluasan regulasi pemerintah, terutama di wilayah (aturan) yang sebelumnya dikurangi. Jelasnya, bisnis tidak efektif untuk mengatur dirinya sendiri dan pasar tidak dapat mencegah kejahatan bisnis. Pemerintah dan masyarakat harus tetap bekerja keras untuk mencapai keseimbangan antara kebebasan pasar dan pengawasan pemrintah terhadap tindakan bisnis.
Regulasi Dalam Konteks Global
Perdagangan internasional menyatukan orang dan bisnis dengan cara baru dan komplek. Pola perdagangan internasional tumbuh lebih komplek, pemerintah merasa perlu untuk menetapkan aturan yang melindungi kepentingan warganya. Tidak ada negara yang mau menerima produk-produk manufaktur yang berbahaya bagi warganya dan tidak ada pemerintah yang ingin melihat ekonominya rusak karena persaingan yang tidak jujur dari para pesaing luar negeri. Hal-hal inilah yang menjadi perhatian untuk dijadikan dasar adanya kerjasama dan kesepakatan regulasi internasional.
Regulasi Terhadap Produk Impor
Setiap negara mempunyai kekuasaan terhadap produk yang dijual dinegaranya. Contoh: Mainan yang diproduksi diluar negeri tapi dijual di Amerika haruslah memenuhi standar keaman yang berlaku seperti halnya yang berlaku bagi industri sejenis yang berasal dari dalam negeri.
Regulasi Terhadap Produk Ekspor
Pemerintah mempunyai kepentingan untuk mengetahui apakah produk-produk bisnis di ekspor keseluruh dunia. Pemerintah pusat memperhatikan produk yang "dibuat Di Amerika" merupakan produk berkualitas bagus. Perusahaan Amerika kadang-kadang mengekspor produknya ke suatu negara yang dilarang oleh negara (Amerika) untuk melakukan transaksi penjualan karena masalah keamanan. Meskipun praktek semacam itu mungkin tidak ilegal, perusahaan tersebut bertindak tidak etis. Pemerintah Amerika juga memperhatikan perusahaan Amerika untuk tidak menjual teknologi militer kepada negara yang tidak bersahabat. Hukum Amerika yang membatasi penjualan teknologi militer tertentu yang hanya disetujui oleh departemen pertahanan.
Regulasi Terhadap Perilaku Bisnis Internasional
WTO, yang bertugas membentuk aturan -aturan pelaksanaan perdagangan internasional. Aturan ini dapat dipertimbangkan sebagai regulasi multinasional. Mengutip sebuah contoh, WHO, sebuah badan PBB, bekerja dengan industri farmasi untuk menciptakan database mengenai efek samping produk obat, penetapan standar kualitas, dan memecahkan konflik praktek pemasaran dan manufaktur yang dapat membahayakan masyarakat. Pembuatan regulasi bilateral atau multilateral menyebabkan perundingan panjang lebar diantara para pemimpin bisnis, pemerintahan, dan organisasi non pemerintah (seperti kelompok konsumen). Interaksi ini diperlukan karena banyaknya stakeholder yang terlibat. Pemasaran internasional WHO mengkodifikasi produk-produk formula bayi, sebagai contoh, membutuhkan dalam hampir tiga tahun untuk rapat dan perundingan sebelum pengodean yang sesuai siap untuk diterapkan oleh pemerintah negara. Negara juga bekerja sama untuk menetapkan standar penggunaan sumberdaya global yang tidak dimiliki oleh negara manapun. Dalam setiap kasus, pengetahuan pemerintah terhadap masalah tidak dapat diselesaikan melalui tindakan satu negara. Hal ini menghasilkan kerangka kesepakatan internasional, standar, dan pemahaman terhadap usaha untuk mengharmonisasikan aktifitas bisnis dan kepentingan publik.
Sumber: Berbagai sumber :)
Diposting oleh Meme Bali di 09.11
Label: Lingkungan Bisnis dan Hukum Komersial
Hotforex Indonesia 2 Agustus 2016 18.38
Star 29 Oktober 2016 10.51
wulan sari 27 Desember 2016 11.34
Achmad Habibi 8 Januari 2018 14.52
Aldi Alvino 8 Januari 2018 16.59
Pajak Dipotong / Dipungut Pihak Lain (Withholding ...
Proses Bisnis, Pertimbangan Lainnya serta Laporan ...
Penyelesaian Pajak Akhir Tahun, Angsuran Pajak dan...
Hakekat Pengendalian Internal serta Pertimbangan A...
Tips Menebalkan Rambut dan Mencegah Rambut Rontok ...
Pajak Penghasilan untuk Transaksi Khusus
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (II)
Pemahaman Mengenai Entitas dan Lingkungannya serta...
Mengembangkan Usaha Kecil dan Peranan Kewirausahaa...
Treaty Shopping adalah suatu skema yang dilakukan untuk mendapatkan fasilitas, misalnya penurunan tarif pemotongan pajak ( withholding tax...