MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Pengelolaan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) saat ini belum maksimal, lantaran masih terkendala dengan Surat Pembayaran Pajak Tahunan (SPPT) yang dimiliki oleh masyarakat. Oleh sebab itu sosialisasi dan bimbingan teknis verifikasi SPPT PBB-P2 digelar untuk pemutakhiran data.
Bupati Pandeglang Irna Narulita mengatakan, dirinya ingin validasi dan pemutakhiran data SPPT PBB-P2 selesai tahun ini. Jika terselesaikan tahun ini, tahun depan akan lebih mudah dalam pengelolaannya.
“Tujuan kita mempunyai database yang valid, karena kurang lebih ada 8.500 SPPT yang harus diverifikasi. Kami yakin ini terselesaikan jika semua komponen fokus mulai dari kecamatan, kelurahan dan desa,” ujarnya pada acara Sosialisasi dan Bimtek Verifikasi SPPT PBB-P2 di salah satu hotel di Pandeglang, Selasa (12/12/2017).
Lebih lanjut ia menambahkan, jika peran Camat, Lurah, dan Kepala Desa sangat memiliki peran strategis untuk dapat menyekesaikan verifikasi dan validasi piutang pajak.
“Saya harap semuanya bekerja keras, agar pendapatan negra dan daerah kedepan terus meningkat,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan Pajak Daerah (DP2D) Utuy Setiadi menuturkan, saat SPPT itu ada di masyarakat, ternyata banyak yang sudah beralih kepemilikan. “Hal ini tentu sangat merepotkan pihak kecamatan, Kelurahan dan desa dalam penagihan pajak,” sambungnya.
Menurutnya, jika saat ini tahun 2017 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pandeglang kurang lebih sebesar Rp. 197 miliar. Sedangkan untuk tahun 2018 PAD Pandeglang ditargetkan kurang lebih Rp 203 miliar untuk mengejar target tersebut, tentu harus dioptimalkan dari pendapatan pajak daerah.
“Angka itu harus dicapai,konsekuensiya kita harus bekerja keras. Salah satunya dengan pemutakhiran data inilah kita dapat mengoptimalkan pajak PBB-P2,” imbuhnya. (IN)