Ya tentu kehadiran Yusril Ihza Mahendra itu sendiri sebagai kuasa hukum tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf, dan serta hadirnya Afriansyah Noor sebagai Sekjen PBB. Tetapi untuk hadirnya Sekjen PBB ini memang rancu dan kontradiktif, kenapa?
Karena disisi lain PBB sendiri hingga saat ini belum berhaluan kepada koalisi manapun, ditambah banyak anggotanya yang tidak setuju dengan tindakan Yusril yang sudah menjadi kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf, maka itu pertanda PBB kalangan bawah dan tingkat daerah menolak, meski Yusril mempertegas bahwa dia di tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf hanya sebagai profesional Pengacara, bukan sebagai Ketua Umum PBB. Maka mungkin bisa jadi hadirnya Afriansyah Noor sebagai Sekjen PBB adalah untuk kepentingan partai saja, yaitu perduli terhadap ulama, dalam rangka meningkatkan elektabilitas partai saja, karena diluar alasan itu, sebetulnya PBB tidak ada hubungan kepentingan dengan pembebasan Ust.Ba'asyir meski jika disambungkan dengan jasa Yusril yang telah berusaha mengajukan pembebasan Ust.Ba'asyir sejak Desember 2018, tetapi posisi Yusril saat Desember pun tetap menamakan dirinya adalah Profesional Pengacara Jokowi-Ma'ruf, bukan Ketua Umum PBB.
Ust.Ba'asyir begitu lantang dan kokoh terhadap pendiriannya bahwa Pancasila dan NKRI itu adalah thagut, ditambah lagi beliau menyatakan bahwa Demokrasi itu adalah kufur. Hal ini dipertegas oleh Yusril Ihza Mahendra dari hasil perbincangannya dengan Ust.Ba'asyir sesaat sebelum dibebaskan, maka akhirnya Ust.Ba'asyir dibebaskan tanpa syarat-syarat apapun.
Memang patut diakui hingga saat ini masih banyak ulama yang melakukan penyelarasan antara Pancasila-NKRI agar dianggap tidak bertentangan dengan adillatul syar'i (qur'an, sunnah, ijma sahabat, qiyas syar'iyyah), sehingga menganggap bahwa nilai-nilai yang terkandung pada 2 hal Ashabiyah itu dianggap ada dalam Islam, sama dengan Islam, maka dicari-cari dalilnya, seolah jika kita mengamalkan 2 hal Ashabiyah tadi sama dengan mengamalkan Islam, sama dengan mendapatkan pahala, padahal tidak. Banyak juga yang berkata bahwa kita tidak boleh membenturkan 2 hal Ashabiyah tadi dengan Islam. Memang betul, tidak perlu dibenturkan, tetapi dari awal memang otomatis sudah berbenturan, karena memang bertentangan dengan Islam dan hal ini pernah menjadi pertarungan sengit 2 kali, yaitu ketika penghapusan poin ke-5 Piagam Jakarta tahun 1945 dan di dalam Konstituante tahun 1956-1959 antara Kubu Islam Vs Kubu Nasionalis yang akan merumuskan ulang dasar negara waktu itu.
Maka sudah barang tentu memang bertentangan dan tidak bisa dikatakan bahwa mengamalkan 2 hal Ashabiyah itu sama dengan mengamalkan Islam karena dianggap kandungan nilai yang terdapat diantara 2 hal tadi dengan Islam dianggap sama. Padahal jelas tetap berbeda. Apanya yang beda? Asasnya beda. Apa itu? 2 hal Ashabiyah tadi dasarnya jelas atas dasar rasio akal manusia yang dianggap paling masuk akal menurut asumsi, sedangkan Islam jelas merupakan Wahyu yang berasal dari Allah ta'ala. [2]
Itulah analisis dari kami, ini hanyalah Dzan, bahkan mungkin Syak. Sebuah analisis hanyalah seni kemungkinan, tetapi semoga perubahan luar biasa akan segera terjadi sesaat lagi.

Meski dakam cuaca terik panas tidak Menghambat RR yang Low Profile itu, berjalan rumah ke rumah untuk menyapa Masyarakat Masarang tersebut.