Sudibyo mengatakan bahwa model komunikasi yang dimoderasi dalam ruang hibrid bernama internet, telah melahirkan apa yang disebut sebagai media baru (new media) yang mengkalkulasi fungsi dan manfaat sosial dalam perhitungan ekonomi-politik, profit atau keuntungan. Oleh karena itu internet harus diatur menurut peran dan tanggungjawab tiap aktor yang terlibat di dalamnya.
“Kita harus menganggap media sosial sebagai institusi yang dualistik, dia adalah institusi sosial sekaligus institusi ekonomi sehingga harus memiliki tanggungjawab korporasi sebagaimana halnya perusahaan-perusahaan yang bersifat konvensional,” terang Sudibyo menekankan tanggungjawab penyedia layanan internet dan aplikasi dalam penyebaran konten di internet.
Sifat hibrid internet ini, dalam pemikiran R. Kristiawan, harus diperhitungkan dalam pembuatan regulasi. “Regulasi internet harus dibentuk secara hibrid, tidak tunggal seperti pers, film, informasi elektronik, yang memiliki aturannya sendiri-sendiri.”
“Negara, apakah sudah memiliki kapasitas literasi yang bagus untuk melakukan sensor terhadap konten internet?” tanya Mariana.
Menurutnya lagi, pemerintah harus punya wibawa dalam menerapkan kendali terhadap perusahaan-perusahaan media berbasis internet karena pengusaha adalah pihak yang paling diuntungkan dalam penggunaan internet dewasa ini.