“ Ini semua sebagai pijakan hukum dalam pemilu dan pilkada namun khusus pilkada Aceh, di atur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan ini salah satu khususan yang dimiliki Propinsi Aceh dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada,” ungkapnya yang merupakan Kordiv Hukum dan Pengawasan KIP Pidie Jaya.
Selanjutnya alumni Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh itu menambahkan bahwa tahapan-tahapan pemilu itu ada beberapan tahapan dan jenjangnya.
Sementara itu Hasanuddin, SE dalam paparannya menjelaskan ksuksesan dalam penyelenggaran pemilu sangat didukung oleh partipasi semua elemen baik penyelenggara pemilu dan masyarakat,