Sertifikasi Elektronik Indonesia Terkendala Keamanan Data - Teknologi Bisnis.com
Identitas digital dalam penyelenggara sertifikasi elektronik (PSrE) di Indonesia dinilai masih terkendala masalah keamanan data yang belum mumpuni.
Ahmad Thovan Sugandi - Bisnis.com 03 Februari 2022 | 09:59 WIB
Bisnis.com, JAKARTA - Keberadaan identitas digital dalam penyelenggara sertifikasi elektronik (PSrE) dinilai dapat mempercepat segala proses yang membutuhkan sertifikasi dan tanda tangan, terutama di tubuh pemerintah. Di sisi lain keberadaannya harus dibarengi dengan keamanan data yang mumpuni.
"Menurut saya ini akan mempercepat transformasi digital yang ada, terutama karena selama dua tahun ini kita dipaksa untuk masuk ke dunia digital," ujarnya dalam webinar bertajuk, Outlook 2022: Tren Penggunaan Identitas Digital dalam Mendorong Transformasi Digital Nasional, Selasa (2/2/2022).
Chatib mengatakan salah satu layanan digital yang harus tersedia adalah sertifikat dan tanda tangan digital. Layanan tersebut digunakan untuk mempercepat proses transaksi sekaligus memberi rasa aman.
"Misalnya dalam sektor asuransi dan pinjaman, orang lebih percaya jika transaksinya langsung tatap muka, tetapi dengan sertifikasi, orang lebih percaya serta merasa aman walaupun tanpa tatap muka," ujarnya.
Menurutnya, keberadaan sertifikat dan tanda tangan digital belum tentu berpengaruh ke dunia usaha terutama industri digital. Hal itu karena selama ini transaksi maupun perjanjian bisnis jarang yang menggunakan sertifikasi walaupun dilakukan secara digital.
"Saya ragu ini permintaan dari dunia usaha, karena selama ini perjanjian dan transaksi, bahkan dengan perusahaan luar negeri tetap berjalan tanpa sertifikasi digital," ujarnya dalam kesempatan yang berbeda.
Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (Idiec) M. Tesar Sandikapura menyebut, pemerintah melalui Kemenkominfo harus mendorong penerapan sertifikat digital di semua kementerian dan lembaga pemerintah.
"Saya rasa ini perlu, karena pemerintah sering gembar-gembor digitalisasi, malu kalau urusan administrasi masih harus memakai tanda tangan basah," ujarnya.