PSAK-IFRS adalah aturan umum yang berlaku di indonesia yang didalamnya mengatur kaidah dan asas yang harus dipenuhi pada pembuatan laporan keungan perusahaan. PSAK sendiri sudah mengadopsi kaidah dari IFRS sebagai acuan kaidah akuntansi yang diakui secara internasional ditahun 2015. Aturan ini wajib dipatuhi oleh perushaan publik ataupun emiten (badan usaha yang mengeluarkan surat berharga) pada penyusunan laporan keuangannya.
Standar Akuntansi Keuangan – Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik adalah kaidah akuntansi yang boleh dipergunakan oleh usaha denga skala kecil dan menengah atau usaha UMKM dalam pembuatan dan penyusunan akuntansinya. SAK-ETAP sendiri juga mengadopsi dari aturan akuntansi yang ditetapkan IFRS, hanya saja lebih sederhana dan merujuk kepada aturan akuntansi untuk Small Medium Enterprise atau usaha kecil menengah. Di Indonesia sendiri aturan ini ditetapkan pada tahun 2009 dan efektif pada awal tahun 2011.
Hal yang menjadi penting untuk kamu perhatikan adalah bahwa entitas usaha disini tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan. Penerbitan laporan keuangan entitas ini untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. Pengguna eksternal yang dimaksud disni bisa pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan badan usaha ataupun kreditur. Tujuannya adalah kemudahan dan penyederhanaan dalam penyusunan laporan keuangan entitas yang dimaksud.