Menyinggung tentang nikah siri, pertama kali yang perlu dilakukan adalah mendefinisikan apa itu nikah siri. Menurut saya nikah siri adalah pernikahan yang tidak dicatat oleh petugas yang berwenang. Apakah dengan demikian orang yang nikah siri pernikahannya tidak sah? Belum tentu.
Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Memang dalam ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun tidak ada ketentuan jika tidak dicatat maka pernikahannya menjadi tidak sah. Nikah siri jika dilakukan sesuai dengan agama yang dianutnya tetap sah. Meskipun demikian saya menyarankan pernikahan lebih baik dicatatkan untuk melindungi hak-hak yang bersangkutan termasuk keturunan.
Jika karena ia dihukum karena berhubungan suami istri juga terasa aneh. Alasannya begini. Ia menikah siri, katakanlah sah sesuai hukum agama. Si gadis pun mengakui telah dinikahi. Kalau kemudian mereka berhubungan suami istri itu juga hal yang wajar, sangat wajar malah, karena sudah menjadi pasangan suami istri.
Seharusnya yang disoroti bukan pernikahan sirinya, namun izin menikah untuk kedua kalinya. PNS tersebut ternyata masih mempunyai istri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin terlebih dahulu. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dihukum dengan hukuman disiplin tingkat berat. Ini yang harusnya disoroti. Ada tidak izinnya untuk menikah kedua kalinya?
bagaimana untuk mendapatkan bukti pernikahan siri tersebut? apakah hanya berdasarkan pengakuan kedua belah pihak mempelai saja, itu sudah cukup?