TEMPO.CO, Jakarta - Pegiat kampanye anti-penistaan agama Irlandia merayakan berakhirnya undang-undang penistaan agama, setelah para pemilih mendukung referendum untuk menghapus larangan abad pertengahan itu dari konstitusi Irlandia.
Penghapusan UU Penistaan Agama menandai babak baru liberalisasi sosial selama puluhan tahun Irlandia, dari masyarakat yang sangat Katolik dan konservatif menuju negara sekuler.
Referendum diadakan pada hari yang sama dengan pemilihan presiden Irlandia pada Jumat 26 Oktober, di mana Michael D Higgins secara resmi terpilih kembali sebagai presiden.
"Ini adalah bagian dari kampanye yang sedang berlangsung dengan beragam cara untuk mereformasi konstitusi kami, untuk membuatnya menjadi konstitusi abad ke-21 atau Republik Irlandia," kata PM Irlandia.
Menghapus UU Penistaan Agama yang didukung oleh Gereja Katolik, terjadi di tengah reputasi gereja atas skandal pelecehan seksual para pejabat gereja.
Sejauh ini tidak ada yang dituntut atas pelanggaran atas UU Penistaan Agama di Irlandia sejak 1855, sehubungan dengan dugaan kasus pembakaran Alkitab.