DVR diduga mengacu pada nama Devyanti Rochaeni dan FN diduga Fahri Nurmallo. Keduanya diperiksa dan ditahan karena diduga menerima suap dalam kasus dugaan korupsi dana BPJS di Kabupaten Subang.
Sebenarnya dalam dua kasus tersebut, terkait dengan satu, yaitu SOP (Standar Operasional Prosedur) yang pengawasan di internalnya kurang kuat.
Di perkara pidana khusus atau di pidana umum, terutama dalam proses penyusunan dakwaan, dimana saat mengkonstruksikan penyusunan dakwaan tersebut, ada penerapan pasal yang diduga ditransaksionalkan.
Kedua, di area penahanan, juga ada tebang pilih, dimana disitu dapat ditentukan mana orang yang akhirnya ditahan dan mana yang tidak.
Dalam dua kasus ini, sebenarnya sudah ada SOP-nya. SOPnya sudah ada. Dimana seharusnya SOP tersebut akan mengantisipasi titik-titik rawan korupsi itu.
Ada penajaman dititiktitik rawan korupsi. Dan pencegahan dapat dilakukan dengan sistem teknologi informasi atau IT.
Kalau sudah menggunakan IT, tidak ada lagi pertemuan antara jaksa dengan pihak yang berperkara. Semua dilakukan dengan IT. Korupsi itu dapat terjadi ketika dua orang ini bertemu.
Caranya, kalau sudah ada sistem IT, maka jaksa yang melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang berperkara, akan meneruskan hasil pemeriksaan yang dicatat di dalam sistem IT tersebut ke atasannya, lalu oleh atasannya, diteruskan kembali ke atasannya secara berjenjang.
Untuk kasus di Kejati Jabar, kalau itu uang pengganti kasus korupsi, harusnya tidak perlu mampir terlalu lama, karena seharusnya dalam waktu 24 jam, uang pengganti itu masuk ke dalam brangkas penampungan uang pengganti. Tapi karena ini masih manual makanya mampir terlalu lama sebelum masuk ke brangkas.
Padahal bayangan saya, sistem IT itu dapat membantu jaksa saat sidang. Dimana ketika sidang, pimpinan kejaksaan dapat mengawasi dan memantau sidang yang dijalani anak buahnya.
Dia dapat minta jaksa di lapangan, untuk bertanya apa yang harus ditanyakan saat memeriksa saksi di persidangan.
Untuk kasus yang di Kejati DKI Jakarta, KKRI sudah berkoordinasi langsung dengan KPK, dimana kami mendapat penjelasan dan setelah itu kami sampaikan beberapa hal dengan kejaksan dan kami peroleh jaminan bahwa kejaksaan akan mendukung sepenuhnya penuntasan kasus tersebut.
Sedangkan untuk kasus di Jawa Barat, KKRI langsung mengklarifikasi kasus tersebut, apakah benar adanya kejadian itu, dan kami juga mengklarifikasikan hal itu dengan FN.
Pengaduan ke Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dapat dilakukan dengan tata cara pengaduan sebagai berikut