Dalam bukunya, Amirul Hadi (2010: 244) menyebutkan bahwa tidak diketahui dengan jelas sejak kapan pertama kalinya Syari’at Islam dilaksanakan di Aceh. Namun yang pasti, ketika Islam masuk ke Nusantara, termasuk Aceh, maka seiring dengan hal tersebut terbentuklah sebuah “komunitas Islam” yang selanjutnya menjelma menjadi kesatuan politis yang dikenal dengan istilah Kerajaan Islam, seperti halnya Kerajaan Aceh, Kerajaan Peureulak dan Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan-kerajaan dimaksud telah berperan secara aktif dalam melakukan Islamisasi di Aceh dengan mengadopsi dan mengadaptasi Islam yang datang dari Timur Tengah sehingga menjadi sebuah agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Aceh sampai dengan saat ini.
Dalam amatan penulis, salah satu aspek yang sampai saat ini tidak tersentuh oleh syariat Islam adalah media. Sebagai sarana informasi publik, seharusnya media yang ada di Aceh juga mesti “disyariatkan” agar sejalan dengan visi dan misi syariat Islam itu sendiri. Terbentuknya Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI) di Aceh merupakan isyarat adanya keberpihakan dari para “kuli tinta” terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Namun demikian kita berharap, keberadaan KWPSI tidak hanya pada tataran teori dan konsep semata. Hendaknya KWPSI tidak hanya “terjebak” dalam diskusi-diskusi “pasif”, tapi juga harus menjadi sarana aksi dalam “mensyariatkan” media yang ada di Aceh.