Detiknewsocean.com, Jakarta ~ Upaya untuk memberantas praktik pungutan liar (pungli) di Tanah Air, terus digalakkan pemerintah. Tanpa ada terkecuali, baik itu yang melibatkan anggota kepolisian, Pegawai Negeri Sipil (PNS), maupun instansi lainnya, selain adanya peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Pramono mengatakan, OPP yang dikoordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan wiranto ini masih segera dimatangkan. OPP juga segera dijalankan termasuk saat paket pertama revitalisasi hukum itu diumumkan. Hal itu kata Pramono sebagai terapi kejut.
"Semua itu ditugaskan kepada menkopolhukam untuk merumuskan menyelesaikan dan operasinya segera dijalankan mungkin dalam waktu sekarang-sekarang ini juga akan ada shock therapy dalam hal ini," kata Pramono.
Melalui kebijakan revitalisasi hukum yang pertama ini, Pramono menjelaskan presiden memang mengharapkan ada gerakan yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Untuk menjalankan kebijakan itu juga akan dipercepat dengan membuat peraturan yang diperlukan atau sekadar merevisi peraturan yang sudah ada. Meski begitu, kebijakan itu, kata Pramono sebenarnya sudah dapat sudah langsung dijalan.
Menteri PANRB mendorong dilakukannya perubahan pelayanan yang optimal dari SDM. “Perbaikan juga harus dilakukan pada SDM, harus diterapkan pada ASN, jika praktek seperti pungli tidak patut dilakukan,” katanya. (Puspen Kemendagri/Human MENPANRB/ES/setkab.go.id)