Aturan soal pengupahan diganti (Pasal 88). Hanya menyebut tujuh kebijakan pengupahan yang sebelumnya ada 11 dalam UU Ketenagakerjaan.
Bukan hanya buruh yang melakukan protes, namun mahasiswa, anak STM, akademisi hingga pakar turut mempertanyakan UU tersebut.
Seperti dikutip di laman Gelora.co Ahli hukum UGM, Zainal Arifin Mochtar mengungkapkan bahwa RUU Cipta Kerja dibuat dengan proses formil yang bermasalah. Selain itu substansi materiilnya juga begitu banyak catatan. “Proses formilnya itu dibuat tanpa partisipasi publik, tanpa aspirasi, aspirasi itu ditutup hanya pihak tertenti yang didengarkan. Ini mirip orang bikin skripsi tinggal cari data saja,” terangnya dalam konferensi pera virtual yang digelar Fakultas Hukum UGM, Selasa (6/10/20)
Selain itu, catat formil ini bisa diperpanjang lagi. Ia menyebut saat paripurna itu draf UU Cipta Kerja tidak dibagikan pada anggota yang hadir. “Saat paripurna itu hanya cek kosong aja. Beberapa anggota DPR kemarin tidak dapat drafnya. Tiadanya risalah rapat dan tidak dibagikannya draf, kontrol akan sulit,” katanya.