Mencuatnya tengara itu setelah kontraktor lokal kesulitan mencari dukungan untuk pengerjaan proyek pengaspalan jalan.
Menurutnya, perusahaan yang menggunakan AMP tidak banyak. Tatkala kontraktor meminta SPL, perusahaan pemilik lisensi AMP menolak lantaran perusahaan yang bersangkutan juga ikut tender.
"Kalau dokumen penawaran lelang harus disertai SPL, lalu perusahaan pemilik AMP juga ikut tender, mana mungkin kita juga bersaing memenangkan tender. Ada Indikasi patgulipat tentunya," singgungnya.
Di Pemkot Mojokerto saat ini masih ada empat proyek jalan yang dilelang. Keempat proyek yang sudah masuk dalam tender adalah Jalan Raden Wijaya, Jalan Tropodo, Jalan Sekar Putih dan Jalan Surodinawan. Totalnya sekitar Rp 4 miliar. "Kabar yang berkembang, rekanan yang masuk untuk pengerjaan proyek jalan bawaannya pejabat," ungkap sumber.
Ia menyebut, kabar minor soal KKN itu diperoleh dari kontraktor luar daerah. "Kabar dari kontraktor luar, ada dugaan kuat proyek-proyek itu dikondisikan Sekkota. Bahkan, semua proyek fisik baik yang dilelang maupun PL (penunjukkan langsung) juga dibawa kendali Sekkota," ujarnya seraya menyebut ada fee dengan prosentase tertentu dari nilai proyek yang harus disetor kontraktor.
Mantan Sekda Pemkab Ngawi, berjanji sepulang dari Jakarta akan menjelaskan secara rinci apa yang ada. "Tidak bisa saya jelaskan lewat telepon karena menyangkut dasar aturan dan angka nilai proyek," tukasnya. (one)