TANJUNG SELOR, MK – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie kembali mengingatkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara yang realisasi kegiatannya belum maksimal, atau bahkan belum jalan untuk segera bergerak. Paling lambat, Mei ini seluruh proses lelang kegiatan tuntas. “Ini sudah masuk bulan lima (Mei), padahal dari awal saya sudah mengingatkan Maret atau April harus sudah mulai jalan. Kalau sampai sekarang masih ada yang belum dilelang, berarti lambat,” tegas Gubernur saat memimpin Rapat Staf dengan seluruh pimpinan OPD, beberapa hari lalu.
Gubernur menegaskan, terkecuali dibatalkan atau ditunda karena efek dari rasionalisasi anggaran, paket kegiatan yang telah direncanakan diharapkan segera proses lelang. “Kita ada rasionalisasi anggaran, untuk menutup agar APBD kita jangan sampai defisit. Makanya ada beberapa yang ditunda, atau dikurangi nominal anggarannya. Tapi itu harus atas persetujuan Gubernur, tidak sembarangan coret,” jelasnya.
Di antara kegiatan yang belum dilelang, sebut Irianto, adalah rencana pembangunan rumah sakit tipe B Tanjung Selor, yang dananya pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)–perusahaan BUMN di bawah Kementerian Keuangan RI. Meski sudah ada persetujuan antara legislative dan pemerintah, rencana pembangunan rumah sakit di Kilometer 4 Tanjung Selor itu, sampai saat ini belum dilakukan proses lelang, karena masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan dulu. “Lambatnya realisasi kegiatan ini menjadi cerminan bagi OPD arau Biro-nya. Terutama bagi pimpinannya, yang harusnya bekerja cepat. Ini menjadi peringatan, sekaligus evaluasi kita terhadap kinerjanya,” kata Gubernur.
Selain itu, dalam rapat tersebut Gubernur menyampaikan beberapa arahannya. Di antaranya mengenai rencana akan kembali dilakukannya mutasi pejabat di lingkup Pemprov Kaltara. Gubernur meminta kepada pimpinan OPD yang ada kelowongan jabatan di instansinya, untuk segera membuat laporan tertulis. Sekaligus memberikan masukan atau usulan personel yang dinilai layak untuk menduduki jabatan tersebut. “Usulan dari kepala OPD bukan penentu, hanya saja bisa menjadi bahan masukan bagi tim Baperjakat, utamanya Gubernur untuk menempatkan siapa yang layak menduduki jabatan tersebut,” kata Irianto.