Tetapi dalam praktek, teori Montesquieu ini oleh sebagian sarjana dianggap terlalu idealis. Hal ini dikarenakan, pada kenyataannya, sampai saat ini didunia, tidak ada atau belum ada satu negarapun yang dengan tegas melakukan system pemisahan kekuasaan ini secara tegas sebagaimana yang dicita-citaka oleh Montesqueiu tersebut. Karena, misalnya kita ambil contoh, di Indonesia sendiri saja kekuasaan legislative tidak murni dipegang dan dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat semata yang secara tersurat dalam UUD 1945 memiliki fungsi legislative. Namun, wewenang ini juga dimiliki oleh Presiden, yang notabene memegang peran pemerintahan dan menjalankan Undang-Undang yang dibuat oleh legislative. Oleh para sarjana, negara yang dianggap paling mendekati ide Montesquieu itu hanya Amerika Serikat yang memisahkan fungsi-fungsi legislatif, eksekutif dan judikatif secara ketat dengan diimbangi mekanisme hubungan yang saling mengendalikan secara seimbang Jika dikaitkan dengan prinsip demokrasi atau gagasan kedaulatan rakyat, maka dalam konsep pemisahan tersebut dikembangkan pandangan bahwa kedaulatan yang ada di tangan rakyat dibagi-bagi dan dipisah-pisahkan ke dalam ketiga cabang kekuasaan negara itu secara bersamaan. Agar ketiga cabang kekuasaan itu dijamin tetap berada dalam keadaan seimbang, diatur pula mekanisme hubungan yang saling mengendalikan satu sama lain yang biasa disebut dengan prinsip ‘checks and balances’.
Jadi, dapat dilihat bahwa peranan parlemen di Indonesia saat ini sudah mempunyai suatu arah yang pasti dan tugas juga wewenangnya dalam bidang legislative juga sudah dijamin oleh konstitusi. Meskipun pada kenyataannya presiden tetap mempunyai fungsi eksekutif. Sebaliknya, di Perancis sendiri, yang merupakan salah satu Negara paling demokratis di dunia, malahan sampai saat ini masih terus ditemui kondisi dimana presiden memiliki pula kekuasaan eksekutif yang malahan melebihi parlemen. Fenomena ini mungkin akan terus ada dan tidak akan pernah hilang, karena selalu adanya adagium bahwa pada dasarnya presiden dianggap dan menganggap bahwa ia (pemerintahan) jauh lebih mengetahui apa saja yang diperlukan agar pemerintahan dapat berjalan lancar, karena eksekutif sendirilah pelaksana dari pemerintahan itu sendiri.
Dari uraian diatas, adalah menarik untuk mengkaji lebih jauh bentuk parlemen manakah yang lebih baik, dalam artian parlemen tetap menjalankan fungsi membuat Undang-undangnya (legislative) sebagaimana mestinya, namun parlemen tetap dapat ‘membaca’ apa yang dibutuhkan oleh rakyat secara umumnya dan pemerintahan secara khususnya. Untuk lebih memudahkan, dalam tulisan ini, akan menggunakan pendekatan melalui perbandingan Lembaga Perwakilan Rakyat di tiga Negara, yaitu Amerika Serikat, Perancis, dan Indonesia. Tiga Negara tersebut dipilih karena;
Selain itu, dalam perbandingan juga akan membahas jumlah anggota parlemen di masing-masing Negara tersebut, cara pengangkatan dan pemilihannya, sejarah parlemen di Negara tersebut dibentuk.
Sebagai negara yang berfalsafahkan demokrasi, sudah menjadi keharusan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan lembaga perwakilan yang dapat menjadi wakil dari rakyat selaku pemegang kekuasaan tertinggi negara kita. Adapun lembaga perwakilan rakyat yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam majelis inilah para wakil rakyat berkumpul untuk menyuarakan pendapat dan keluhan masyarakat Indonesia dari berbagai pelosok tanah air yang mereka wakilkan.