Pemerintah desa memiliki kewajiban untuk mengelola dana desa secara terbuka dan akuntabel. Hal itu dikarenakan masyarakat desa memiliki hak untuk mengetahui informasi terkait kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana APBDesa sebagai bahan evaluasi dan kontrol atas dana desa yang diamanahkan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas implementasi pengelolaan dana APBDesa dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat yang dilihat berdasarkan gambaran umum atau potret desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu mendeskripsikan akuntabilitas pimplementasi pengelolaan dana APBDesa dengan melihat empat dimensi yakni akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas kinerja, akuntabilitas program dan akuntabilitas keuangan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dari implementasi pengelolaan APBDesa dilihat secara hasil fisik, wawancara dan observasi secara garis besar sudah menampakkan pengelolaan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku yaitu undang-undang nomor 6 tahun 2014, permendagri 113 tahun 2014, permendagri nomor 114 tahun 2014, permendagri nomor 111 tahun 2014 dan peraturan Bupati Sidoarjo nomor 27 tahun 2015. Implementasi tersebut juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Pademonegoro. Hal itu dapat dilihat dari pembangunan fisik serta program-program kegiatan yang ada di Desa Pademonegoro. Namun dari segi kinerja pemerintah desa masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut karena kendala utamanya adalah belum efektifnya kinerja dari struktur pemerintah desa dikarenakan kurangnya kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan bimbingan dari aparat pemerintah daerah secara berkelanjutan.