ViaductPress.com – Menjelang Pemilihan Umum biasanya DPR akan mengebut target pembentukan undang-undang yang sudah dicanangkan di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Ada yang memang dikebut karena kebutuhannya di masyarakat sudah mendesak, tetapi tidak jarang juga dikebut karena kebutuhan politis saja. Mengenai poin terakhir dapat kita ambil contoh seperti proses pembahasan hingga pengesahan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang baru dikebut ketika hasil Pemilu Legislatif sudah diketahui pada saat itu.
Seluruh aspek kehidupan kita diikat dan diatur oleh hukum melalui yang kita sebut peraturan perundang-undangan. Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang dapat didefinisikan secara umum bahwa segala sesuatu termasuk bagaimana peraturan perundang-undangan itu dibuat harus berdasarkan hukum yang berlaku (asas legalitas). Ini penting sebab hukum berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta suatu stabilitas dan penataan hidup sosial.
Untuk memperoleh suatu kekuatan yuridis (validity), maka suatu peraturan perundang-undangan harus lahir dari proses yang sudah ditentukan. Penentuan apakah suatu proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu sudah benar atau tidaknya mengacu pada UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam Prolegnas yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR. Prolegnas ini bertujuan agar masyarakat maupun para pemangku kepentingan dapat mengetahui skala prioritas program pembentukan undang-undang. Pada bagian ini, penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapannya yakni Badan Legislasi DPR-RI (Baleg).[1]
Selain melalui Prolegnas, baik DPR maupun Pemerintah dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mencakup suatu keadaan luar biasa/konflik/bencana alam yang harus segera diatasi dan keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu RUU yang dapat disetujui bersama oleh Baleg maupun Menteri Hukum dan HAM.
Suatu RUU dapat berasal dari DPR atau Presiden, tetapi untuk kasus tertentu RUU yang berasal dari DPR juga dapat berasal dari DPD. Keseluruhan RUU tersebut haruslah disertai Naskah Akademik kecuali bagi RUU mengenai APBN, penetapan Perppu menjadi UU, atau pencabutan UU/Perppu. Perihal ketentuan mengenai pembuatan Naskah Akademik dapat kamu baca selengkapnya pada bagian Lampiran UU No.12 Tahun 2011 ini.
Naskah Akademik menjadi penting dalam setiap penyusunan RUU agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas bagaimana pokok pemikiran terciptanya suatu RUU serta memberikan usulan tambahan. Hal ini juga berguna supaya teman-teman dapat melakukan pengawasan apakah UU yang dihasilkan nanti sesuai atau malah menyimpang jauh dari Naskah Akademiknya. Teman-teman dapat memohon akses untuk membaca Naskah Akademik dari setiap UU yang sudah ada maupun RUU yang akan dibahas dengan memintanya ke DPR melalui link http://ppid.dpr.go.id/.
Ketika proses penyusunan RUU ini, DPR melalui komisi atau gabungan komisi membentuk Panitia Kerja (Panja) yang keanggotaannya ditetapkan oleh Badan Legislasi dengan memperhatikan perimbangan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Panja inilah yang akan melakukan tugas khusus untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU.
Pembahasan RUU melibatkan dua pihak, yakni Pemerintah dan DPR guna mencapai persetujuan bersama. Pembahasan ini dilakukan dalam dua tingkat pembicaraan, yakni:
Tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus bersama dengan Menteri yang mewakili Presiden. Pada tingkat I ini, rapat juga dapat dilakukan bersama DPD dalam pembahasan tertentu.
Pada pembahasan tingkat I, DPR maupun Pemerintah melakukan pengantar musyawarah, membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) dan penyampaian pendapat mini. Pengantar musyawarah inilah yang kemudian akan membuka penjelasan dari pihak pengusul dan pandangan awal dari pihak lainnya. Misalnya ketika DPR yang mengusulkan suatu RUU, maka DPR yang akan memberikan penjelasan terlebih dahulu lalu Pemerintah menyampaikan pandangannya, begitupun sebaliknya. Hal yang sama berlaku pada penyampaian daftar inventarisasi masalah. Jika RUU berasal dari Pemerintah, maka pemerintah yang akan mengajukan daftar inventarisasi masalah.
Jika sudah selesai pada tingkat pertama, maka pembahasan akan berlanjut ke tingkat kedua. Kegiatan pada pembicaraan di tingkat II ini antara lain; penyampaian laporan hasil pembahasan sebelumnya, pernyataan persetujuan/penolakan secara lisan dari tiap-tiap fraksi dan anggota, serta penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh Menteri yang ditugasi.
Jika pada akhirnya suatu RUU disetujui menjadi UU, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa kedua belah pihak bersepakat dan sama-sama mengetahui. Tidak mungkin salah satunya mengatakan tidak tahu menahu mengenai pembahasan ini, sebab suatu UU tidak akan tercipta apabila tidak ada persetujuan bersama.
RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi UU. Kemudian Presiden akan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak RUU tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Setelah Presiden membubuhkan tanda tangannya itulah RUU akan resmi menjadi UU dan sah berlaku secara yuridis.
Tetapi ada beberapa kondisi dimana Presiden tidak mau menandatangani RUU yang telah disepakati tersebut. Seperti halnya baru-baru ini Presiden Jokowi menolak menandatangani RUU tentang Perubahan Kedua UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang kini sudah diberi nomor di Sekretariat Negara menjadi UU No. 2 Tahun 2018.
Jika mengalami kondisi yang demikian, Pasal 73 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 mengatur bahwa RUU tersebut akan tetap berlaku meskipun tidak ditandatangani Presiden selama 30 hari semenjak persetujuan bersama oleh DPR dan Presiden. RUU yang bersangkutan akan tetap sah menjadi UU setelah 30 hari tersebut dan wajib diundangkan.
Ketika sudah disahkan oleh Presiden, maka UU tersebut harus diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara RI, Tambahan Lembaran Negara RI, Berita Negara RI, dan Tambahan Berita Negara RI.
Mengingat bahwa sebentar lagi Indonesia akan menghadapi tahun politik, maka kita harus terus mengawasi kinerja para wakil rakyat kita di DPR agar upaya memajukan demokrasi terus berjalan dan kualitas peraturan perundang-undangan yang diciptakan dapat semakin baik. Lebih daripada itu, kita juga harus bersama-sama mengawal kinerja DPR agar tidak menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan politik praktis sesaat.