Diketahui sidang tersebut juga untuk membahas perkara tiga daerah di Jawa Timur yaitu Kabupaten Banyuwangi, Kota Surabaya dan Kabupaten Lamongan.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif itu menambahkan, keberadaan Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi bukti dan meneguhkan sikap dan posisi MK dalam sengketa pemilihan kepala daerah menuju peradilan yang menggali keadilan substansial.