Meski banyak kalangan—terutama para supporter dan relawan Jokowi, mendukung gagasan tersebut, tak kurang pula yang keberatan dengan ide yang tengah diaktualkan tersebut. Para pendukung melihat hal itu menjadi cara mengatasi banyak persoalan di Jakarta―termasuk kemacetan lalu lintas dan fakta kian tenggelamnya kota itu secara harfiah. Merka juga melihat pemindahan akan membuat Indonesia menjadi tak terlampau ‘Jawa-sentris’.
Tetapi harapan itu ditepis banyak kalangan lain, terutama para pengamat. Alyssa Leng dan Roland Rajah dalam The Interpreter menulis bahwa harapan itu terlalu muluk. Menurut mereka, pemindahan ibu kota tidak akan memperbaiki masalah Jakarta dan mengatasi masalah social kronis yang diderita kota itu. Pasalnya karena hanya 180 ribu pegawai negeri dari 10 juta penduduk dan 141 ribu dari 17 juta kendaraan pribadi terdaftar yang akan pindah ke Kalimantan pada 2024. Dengan pengurangan beban yang terlalu sedikit itu, menurut keduanya mana mungkin Jakarta mengalami perubahan.
Sementara dari kaca mata Kalimantan, Leng dan Rajah melihat jelas akan adanya dampak lingkungan dan social akibat pembangunan ibu kota baru, terutama bagi masyarakat asli Dayak Paser. “Masyarakat asli berpotensi menghadapi penggusuran dan marjinalisasi lebih lanjut,” kata mereka. Meskipun ibu kota baru itu akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dipastikan hanya sedikit warga Kalimantan Timur yang akan bekerja di pemerintahan, karena sebagian besar kantor pemerintahan akan mengirim birokrat berpengalaman dari Jakarta.
Leng dan Rajah juga menulis, pemindahan pemerintah pusat tidak akan membantu meningkatkan tata kelola. Sistem Indonesia sudah menjadi salah satu yang paling terdesentralisasi di dunia. Dengan 508 pemerintah daerah setingkat kabupaten, yang menerima minimal 26 persen dari pendapatan domestik bersih pemerintah pusat dan bagian dari pendapatan sumber daya nasional. Menurut mereka, tidak jelas bagaimana memindahkan lokus kegiatan birokrasi pusat akan membuat pemerintah menjadi lebih responsif terhadap rakyat.