Secara visual juga terpantau hujan dengan intensitas sedang di Gunung Bromo dengan rata-rata curah hujan 4 milimeter, namun tetap kesimpulannya gunung yang berada di perbatasan Kabupaten Probolinggo, Malang, Lumajang, dan Pasuruan itu masih berstatus siaga.
Ia menjelaskan sesuai dengan rekomendasi PVMBG maka kawasan steril dari aktivitas warga dan wisatawan dalam radius 2,5 kilometer dari bibir kawah Gunung Bromo.
"Kami imbau masyarakat dan wisatawan tidak melakukan aktivitas dalam radius 2,5 kilometer karena dikhawatirkan kandungan belerang yang pekat akan mengganggu pernapasan dan dikhawatirkan akan terjadi letusan kecil secara tiba-tiba dari dalam kawah," katanya.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Ayu Dewi Utari mengatakan wisata Gunung Bromo ditutup sementara sejak 4 Desember hingga batas waktu yang belum ditentukan.
"Kami terus berkoordinasi dengan PVMBG terkait dengan aktivitas Gunung Bromo dan seiring dengan statusnya pada Level III dengan jarak aman 2,5 kilometer, maka kawasan wisata Bromo ditutup dari seluruh aktivitas wisata," tuturnya.
Kata “toleransi” misalnya, seakan menjadi kata baru yang harus dihapal oleh semua warga negara. Padahal kata ini sudah lama ada dalam buku-buku pendidikan moral dan kewarganegaraan bersama frasa padanannya, tenggang rasa. Kasus penistaan agama yang dilakukan oknum gubernur di ibukota setahun lalu semakin mempopulerkan kata ini ke peringkat atas “top chart”.
Menariknya, dengan mengklaim diri sebagai orang yang toleran, seakan menjadi berhak meng-intoleran-kan orang lain yang dianggap berbeda pandangan. Lihat saja pendukung gubernur penista agama yang sebelumnya berkoar-koar toleran dan menuduh lawannya sebagai radikal, justru melakukan aksi intoleran nyata dengan aksi walk-out dalam suatu acara resmi.
Padahal sejatinya toleransi, sebagaimana diartikan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata dasar toleran. Artinya, bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakukan, dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri.
Rencana pembangunan masjid tersebut memang diliputi pro dan kontra. Namun saya tidak dalam posisi mendukung atau menolak. Saya hanya ingin mengkritisi penggunaan kata “toleransi” yang disebut-sebut menjadi salah satu alasan kenapa masjid itu dibangun. Dalam keterangan persnya, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mengatakan bila pembangunan masjid ini bakal semakin menguatkan simbol toleransi Kaltim karena berada di antara katedral dan gereja.
Ya itu benar, tapi dengan harga yang mahal. Rp 73,8 miliar itu bukan angka yang kecil. Kelewat besar malahan kalau hanya untuk simbol toleransi. Sementara kontroversi yang berkembang memunculkan opini bahwa pembangunan masjid ini belum perlu. Baik di tengah kondisi perekonomian Kaltim yang tengah defisit, hingga pertentangan yang terjadi di masyarakat.
Di satu sisi, gubernur juga punya dasar. Dengan dalih lahan seluas 1,6 hektare itu merupakan kepunyaan pemprov, maka merupakan hak pemprov untuk membangun di atasnya. Pun begitu kapasitas masjid yang untuk menampung para pegawai pemprov diklaim masih kurang. Sehingga pembangunan masjid dirasa perlu.
Sebenarnya tujuan menampung jemaah salat pegawai pemprov sudah cukup memberikan alasan bagi gubernur. Tinggal nantinya bagaimana persoalan hukum berjalan di antara pemprov dan masyarakat yang kontra. Namun tampaknya alasan itu masih belum kuat. Sehingga sang KT-1 lantas menambahkan “penguat rasa”, bahwa pembangunan masjid ini untuk simbol toleransi.
Padahal bicara toleransi, Kaltim sudah sangat paripurna untuk itu. Lihatlah berbagai pusat keagamaan yang melingkupi semua agama yang ada di Indonesia. Dan bicara masjid, Kaltim sudah punya Islamic Center dan Masjid Raya, dua masjid megah yang sangat cukup mewakili kepentingan umat Islam.
Keberadaan Masjid Al-Faruq disebut simbol toleransi mungkin karena nantinya bakal berlokasi dekat dengan tempat ibadah agama lainnya. Tapi apakah untuk dibilang toleransi harus berdekatan satu sama lain? Nyatanya setoleran apapun, masjid dan tempat ibadah lainnya punya fungsi utama sebagai tempat ibadah. Bukan tempat untuk toleransi. Indonesialah tempat toleransi itu.
Mungkin masyarakat Indonesia menganggap simbol-simbol masih begitu penting. Sehingga bangunan fisik dan monumental perlu dibangun. Padahal yang lebih penting adalah hakikat dari toleransi itu sendiri. Yaitu terciptanya masyarakat yang saling menghargai, menghormati, dan membantu satu sama lain meskipun berbeda-beda dalam hal agama, suku, ras, dan golongan. Jangan sampai kejadian seperti penistaan agama terjadi seperti sebelum-sebelumnya.
Menurut saya, cukuplah gubernur mengatakan pembangunan masjid diperuntukkan tempat salat bagi para pegawai pemprov yang konon mencapai 8 ribuan orang di lingkungan tersebut. Ketimbang ikut-ikutan “menjual” toleransi demi memuluskan pembangunan. Karena saya melihat kata-kata seperti toleransi dan pancasila, kini tak ubahnya sebagai label yang bisa digunakan begitu saja, tanpa memandang kembali apa esensi sebenarnya dari kedua kata tersebut.