Nantinya anda bisa menyablon sendiri tumbler polos orderannya. Jadi tarif lebih sedikit karena tanpa sablon. Misalpun nanti tak disablon bahkan tidak mengapa. Dengan seperti itu ada tarif yang dipangkas.

Sri Utami adalah salah satu orang yang dicegah ke luar negeri oleh KPK terkait kasus yang menjerat Waryono Karno. Rumah Sri Utami juga pernah digeledah tim penyidik KPK.
Keduanya hendak diperiksa sebagai saksi karena diduga mengetahui, pernah mendengar, atau melihat sesuatu yang berkaitan dengan kasus suap yang turut melibatkan mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini.
Sebelumnya, KPK telah memeriksa Sutan Bhatoegana dan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar, Zainuddin Amali.
KPK telah menetapkan Waryono sebagai tersangka dugaan korupsi terkait dengan kegiatan di Kementerian ESDM. Penetapan Waryono sebagai tersangka menyusul penemuan uang sebesar 200.000 dollar Amerika Serikat (AS) di ruang kerjanya saat penyidik KPK melakukan penggeledahan.

Kota Bima, Kahaba.- Kapolres Bima Kota AKBP Haryo Tejo Wicaksono menegaskan kepada seluruh personilnya untuk tidak ikut-ikutan berpolitik praktis pada Pilkada Kabupaten Bima. Karena polisi tidak berkapasitas menjadi bagian pemenangan pasangan calon.
Kata Haryo, jika saja diketahui ada anggota polisi yang ikut terlibat dalam memenangkan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bima. Tentu pihaknya tidak akan bediam diri, melainkan diberi tindakan tegas.
“Polisi yang diketahui terlibat dalam politik praktis, akan diberikan sanksi administrasi, sanksi disiplin dan sanksi lain yang lebih berat,” ungkapnya.
Untuk itu, ia berharap semua anggota polisi yang ada di wilayah hukum Polres Bima Kota agar bisa menjaga netralitas saat Pilkada Kabupaten Bima. Fokus saja bertugas melakukan pengamanan, agar proses pesta demokrasi ini berjalan aman dan damai.

Setelah melalui proses pemeriksaan dan pengumpulan barang bukti, pemuda pengangguran ini dikenakan pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No 19 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
“Pasal yang kami terapkan itu pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1 UU No 19 tahun 2016 yang mana itu tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik,