Untuk itu, katanya, melalui forum ini, pihaknya ingin mencari solusi terkait kegiatan penambangan di kawasan Merapi. Apalagi, dalam rapat tersebut diketahui bahwa ada sejumlah ijin yang sudah selesai berproses di Pemprov Jawa Tengah namun, proses akhir di Pemkab Magelang tidak kunjung diterbitkan.
Perwakilan ESDM Jawa Tengah Soeseno mengatakan sejauh ini, pihaknya telah merampungkan tiga pengajuan ijin di Kabupaten Magelang. Ijin sudah sampai pada tahap produksi dan hanya menunggu ijin lingkungan dari Bupati Magelang.
Hal ini, katanya, membuat semanagt masyarakat untuk mengajukan ijin resmi justru terkendala oleh pemerintah sendiri. ”Ini yang bisa menimbulkan gesekan di lapangan,” paparnya.
Di Kabupaten Magelang, kata dia, baru dua kegiatan usaha pertambangan yang berijin. Yakni Saryanto di Sudimoro Srumbung, dan PT SKS. Sedangkan untuk yang saat ini terdapat 3 pemohon yang ijinnya sudah turun ke Pemkab Magelang yaitu CV. Barokah Merapi, LT SPD Bumi Lestari dan Supriyanto.
”Hasil ijin ini dari rekom komisi amdal Pemprov Jateng sudah keluar dan layak untukdi lakukan penambangan tapi kemudian Bupati Magelang menyatakan ingin melakukan peninjauan ulang,” kata dia.
Dandim 0705 Letkol Hendra Purwanasari menegaskan supaya anggota TNI dan Polri tidak melindungi kegiatan penambangan liar. ”Jangan ada backing untuk penambangan galian C, baik itu dari anggota Kodim, Polri maupun dari instansi yang lain,” katanya