Jakarta (ANTARA News) - Bank Dunia menawarkan bantuan untuk pendanaan sejumlah proyek pasca-banjir di Jakarta dalam bentuk pinjaman lunak kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Ritola Tasmaya usai bertemu dengan Direktur Bank Dunia untuk Program Pembangunan Berlanjut di Balaikota Jakarta, Rabu menjelaskan, selain menawarkan bantuan untuk program penanggulangan banjir juga ditawarkan program untuk penanganan sampah dan rumah susun. Namun, Bank Dunia memfokuskan program bantuan tersebut untuk masalah penanganan banjir dan penanganan sampah. "Bank Dunia menawarkan adanya pinjaman lunak kepada Pemkot DKI karena menilai `rating` pengembalian pinjaman oleh Pemprov DKI dinilai cukup baik sehingga pinjaman lunak tersebut bisa langsung diberikan oleh Bank Dunia," tuturnya. Namun untuk dapat merealisasikan komitmen tersebut, pihak Pemprov DKI harus melakukan pembicaraan dengan Departemen Keuangan dan Departemen Pekerjaan Umum. "Itu karena kita memiliki aturan keuangan yang harus dibicarakan dengan Departemen Keuangan. Sementara dengan Departemen Pekerjaan Umum kita bersama-sama mendisain penanganan banjir dan proyek perumahan (rusun) di Jakarta," katanya. Ritola bersama-sama dengan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso bertemu Direktur Bank Dunia untuk Program Pembangunan Berlanjut, Christian Dilvoie, dalam kesempatan itu membahas pembicaraan awal untuk penjajakan program. Sebelumnya, Meneg PPN/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta di Jakarta, Senin (19/2) mengatakan, kerusakan dan kerugian di sektor perumahan di wilayah Jabodetabek mencapai Rp1,13 triliun, di sektor infrastruktur Rp854 miliar, sektor ekonomi produktif Rp2,9 triliun, sektor sosial Rp48,76 miliar dan sektor lainnya, termasuk keuangan dan perbankan Rp87,45 miliar. "Meskipun secara kasat mata banjir sekarang ini lebih besar dari 2002, kerugiannya memang lebih kecil," kata Sekretaris Utama Bappenas Syahrial Loethan. Kerugian banjir tahun 2002 mencapai Rp5,4 triliun untuk kerugian langsung, dan Rp 4,5 triliun untuk dampak tidak langsung. Menurut Syahrial, hal itu disebabkan curah hujan yang lebih rendah dan pucak hujan terjadi hanya beberapa hari, sedangkan wilayah sebaran yang banjir disebabkan sistem drainase kota yang lebih buruk dibandingkan 2002. Secara umum, hasil perhitungan kerusakan dan kerugian (DLA) Bappenas mengungkapkan curah hujan rata-rata yang mengguyur Jabodetabek mencapai 327 mm selama 6 hari, dengan luas genangan 454,8 km persegi di DKI Jakarta, 221 km persegi di Tangerang, dan 250 km persegi di Depok, Bogor dan Bekasi. Banjir menyebabkan korban jiwa 79 orang, dan 590.407 orang kehilangan tempat tinggal.(*)
Belum final, kita lagi menggabungkan antara rekomendasi dari Mahkamah Agung dengan apa yang kita lakukan
Dia menambahkan hal itu agar sejalan dengan yang direkomenasikan oleh MA. “Kita enggak mau mengada-ada dengan apa yang direkomendasikan ma supaya ‘in-line’,” katanya.
Pasalnya, lanjut dia, banyak poin yang dianulir oleh MA. Oleh karena itu ia berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan di mana posisinya adalah di atas Peraturan Menteri.
“Kita akan jalankan dengan undang-undang yang sudah berlaku secara umum itu harus mereka ikuti, tapi juga ada moral tertentu yang harus mereka penuhi,” katanya.
“Masalah angkutan sewa khusus dalam penyelenggaraanya, untuk standar pelayanan minimalnya ada keselamatan, mungkin kita akan buat ‘panic button’ atau apa,” katanya.
“‘Panic button’ ini untuk pengemudi dan penumpang. Jadi kalau pengemudinya terancam ya harus nyalakan itu, kalau penumpangnya terancam dia harus menyalakan di aplikasi,” katanya.
“Panic button ini kan diperlukan, untuk melindungi keselamatan kemanan, masa ditolak. Diskusi dengan aplikator begini mereka ‘kan butuh perlindungan ya butuh juga semacam perlakuan yg dr sisi tarif aplikator itu makanya mereka ingin jangan cuma pengemudi yang diatur tapi kalau bisa aplikator juga diatur,” katanya.