Koruptor kelas wahid di Jawa Timur itu, kata Abraham Samad, masuk dalam kategori kelas berat, lantaran melakukan korupsi secara rapi dan tak meninggalkan jejak. Semua kejahatannya dirancang sedemikian rupa untuk mengantisipasi adanya penelusuran KPK.
“Saya yakin Ketua KPK punya data. Tapi sampai sekarang kita belum dapat informasi soal kasus itu. Lokasinya dimana dan siapa pelakunya,” kata Soekarwo.
Sedang Marzuki Alie, Ketua DPR RI, menyarankan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menangkap koruptor besar sebagaimana disampaikan Ketua KPK Abraham Samad bahwa ada korupsi kelas kakap di Jawa Timur. Menurut Marzuki Alie, pernyataan Abraham Samad yang mengatakan bahwa ada koruptor besar di Jatim harus diselesaikan agar tidak menimbulkan opini yang luas dan tidak membuat bingung masyarakat.
Menurut Muhammad Yusuf, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), memang ada transaksi mencurigakan di Jawa Timur. Namun, Muhammad Yusuf belum bisa memastikan apa yang ditemukan PPATK sesuai dengan apa yang didapat KPK.
“Transaksi keuangan mencurigakan di sana tentu ada. Tapi apakah sama dengan yang dikatakan Pak Abraham? Itu yang saya nggak bisa jawab,” kata Yusuf.
Kali ini MK DPR RI memanggil Maroef Sjamsoeddin sebagai Presiden Direktur (Presdir) Freeport Indonesia (FI) untuk memberikan keterangan seputar kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden RI.
Maroef menyampaikan, pada bulan 04/2015 adanya pertemuan. Bahkan FI tengah menjalin hubungan komunikasi dengan Ketua DPR, Ketua MPR maupun Ketua DPD dan dilakukan secara tidak bersamaan.
Masih kata Maroef, Di dalam ruangan hanya ada Setya Novianto Ketua DPR RI dan dirinya. Pada pertemuan tersebut Maroef membawah profile company dan memberikan ke Setya.
Setya juga akan mengenalkan dengan seseorang dan Maroef menyambut undangan yang disampaikan Setya untuk dirinya.