Masalah pertama dan sangat fatal: mereka tidak sadar bahwa mereka telah melakukan diskriminasi. Lebih mudah bagi kita untuk menegur orang yang tahu dirinya salah. Kalau "tidak merasa salah", nah, mau gimana coba?
Bagi kami, Pak Nuh, persoalannya adalah pada konsep "butuh" itu. Di website ini, kami punya beberapa contoh betapa definisi 'butuh' itu kadang semena-mena dan karena itu menjadi diskriminatif. Saat Prodi Psikologi membuat syarat bebas butawarna, mereka sudah menutup mata, telinga, dan hati mereka dengan fakta bahwa di belahan dunia lain, tunanetra pun bisa menjadi psikolog! Demikian juga dengan Prodi Kimia yang menolak tunanetra karena alasan yang sama dengan Pak Nuh. Mereka tidak peduli bahwa di belahan dunia lain ada professor Kimia dan mengajar di universitas ternama (baca kisah mereka di sini).
Jadi, kata "butuh" itu tidak boleh taken for granted Pak Menteri! Di situlah sumber diskriminasi dan di situlah ada kewajiban Bapak untuk memberikan dana dan sumber daya manusia agar apa yang semula tidak mungkin dilakukan oleh tunanetra menjadi mungkin! Di tangan Bapaklah pendidikan bangsa ini anggarannya diberikan!
Masalah ketiga, bangga dengan keberhasilan difabel yang tidak mereka layani. Dalam liputan itu disebutkan oleh pejabat Kemendikbud bahwa bahwa ada difabel tunadaksa yang susah payah selama kuliah karena kampusnya tidak ada jalur kursi roda. Susah payahnya membuahkan hasil. Ia kini jadi orang sukses, top manager perusahaan multinasional. So, what is the point? Saya nggak paham. Perjuangan si difabel memang inspiratif, tetapi dari segi apa yang dilakukan oleh universitas dan kemendikbud bagi keberhasilannya?... Nothing!
UIN Sunan Kalijaga misalnya, sudah belasan tahun menerima mahasiswa tunanetra. tetapi kami merintis kampus inklusi baru tahun 2006. Apakah ada yang membedakan? Oh banyak. Silakan datang ke kami untuk melihat beda antara "sekedar menerima" dan "melayani mahasiswa difabel".