JAKARTA - Komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi satu-satunya harapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendukung penolakan delik korupsi masuk dalam Rancangan KUHP (RKUHP). Hal tersebut kembali disuarakan KPK seiring keinginan Jokowi mengalokasikan waktu untuk mendengar pendapat komisi antirasuah tersebut.
Febri menerangkan, keberadaan UU Pemberantasan Tipikor dan UU KPK yang sudah jelas seperti saat ini masih terus diuji dan dicari celahnya di pengadilan. Nah, masuknya delik korupsi dalam RKUHP beresiko kian melemahkan KPK dan pemberantasan korupsi. "Jika ada sebuah obsesi kodifikasi, janganlah sampai pemberantasan korupsi jadi korban," ujarnya.
Febri pun membandingkan dengan negara lain yang tidak menjadikan kodifikasi sebagai harga mati. Beberapa negara tetap bergantung pada kebijakan dalam menyusun aturan hukum. "KPK juga membaca pendapat dan sikap dari sejumlah ahli hukum dari berbagai perguruan tinggi. Terbaca jelas, jaminan pemerintah bahwa tidak ada pelemahan terhadap pemberantasan korupsi tidak cukup meyakinkan banyak pihak, bukan hanya KPK," bebernya.