Sudharto mengklaim, KLHS sudah sangat rinci menjelaskan kondisi bentang alam Pegunungan Kendeng, yakni soal CAT pada KLHS pertama, serta karts di Kecamatan Kayen dan Tambakromo, Pati, pada KLHS kedua. Pada KLHS kedua itulah, kata Sudharto, masih ada rencana pembangunan pabrik semen swasta, serta puluhan aktivitas pertambangan rakyat yang harus dievaluasi kembali oleh pemerintah daerah.
Sudharto menilai, pemerintah terlalu lama merespon rekomendasi dari kedua KLHS Kendeng. Padahal, meski bukan berupa peraturan, menurut Sudharto, KLHS adalah perintah perintah langsung Presiden Joko Widodo yang harus diikuti untuk menyelesaikan konflik antara penambang dan perusahaan semen dengan petani lokal yang menolak aktivitas pertambangan. Ia berkata, KLHS pertama bahkan telah rampung April tahun lalu, dan KLHS kedua terbit akhir tahun lalu, tetapi sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya.
Dia meminta kepala negara menjaga kelestarian lingkungan di kampungnya. Harapan itu ditulis lewat surat yang diawali dengan tembang bahasa Jawa untuk Jokowi.
"Tapi ini ada dua pangkur yang bisa dibaca, dan hanya satu kata yang nanti kita kirimkan ke pak presiden," tambahnya.
Aksi warga Kendeng diawali dengan brokohan, yaitu membuat nas tumpeng untuk dimakan bersama. Mereka juga membawa padi, singkong, jagung, pisang, dan labu, yang dibawa langsung dari Kendeng. Menurut Gunretno, ini adalah bukti Kendeng itu subur dan bukan untuk kawasan tambang.