Ketika membeli tanah, hal yang terpenting yang mesti dilakukan yaitu membuatkan sertifikatnya atau meningkatkan dan merubah status lahan tersebut menjadi hak milik. Namun bagaimana jika tanah yang dibeli tersebut merupakan tanah girik atau sering juga disebut sebagai tanah adat serta yang sejenisnya?.
Perlu diketahui jika yang namanya surat dan sertifikat girik itu sebenarnya bukanlah merupakan tanda yang yang bisa dijadikan sebagai bukti atas kepemilikan tanah. Surat tersebut hanya bukti jika Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB telah dibayarkan. Dari sini bisa diketahui bahwa pihak yang memegang surat ini adalah orang yang punya hak atau kuasa untuk menggunakan tanah itu namun tidak memilikinya. Hanya saja pada sisi yang lain dia dianggap sebagai orang yang paling pantas mendapatkan atau memilikinya.
Menurut undang-undang pertanahan orang yang memegang surat girik asli dapat memperoleh semacam tanda bukti yang nanti dipakai untuk membuat sertifikat tanah atas namanya sendiri. Hal ini sudah diatur dalam pasal 24 pada penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yang berisi tentang tata cara pendaftaran sertifikat tanah.
Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa surat girik itu tidak sama bahkan tidak bisa disamakan dengan surat sertifikat kepemilikan tanah maupun bangunan yang berada di tempat tersebut jika ada. Surat tersebut hanya sebagai bukti jika orang tersebut adalah pembayar pajak sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.
Sehingga saat mau membeli tanah girik atau adat, sesuai dengan pentunjuk yang diberikan situs iderumah, beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain yaitu harus dipastikan lebih dahulu apakah surat girik tersebut benar-benar asli. Caranya dengan minta bukti atas pembayaran PBB dari pemegang surat girik tersebut.
Selanjutnya mintalah surat keterangan dari kepala desa dan lurah setempat yang menyatakan jika tanah tersebut tidak sedang dalam sengketa atau masalah hukum yang lain. Selain itu minta juga surat yang berisi riwayat kepemilikan tanah itu, mulai dari yang menguasainya saat pertama kali hingga sekarang.
Proses pembuatan sertifikat ini membutuhkan waktu kurang lebih enam bulan lamanya. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama meminta surat rekomendasi dari kalurahan atau kecamatan yang menyatakan bila tanah itu sebelumnya tidak pernah dibuatkan sertifikat dan dilengkapi dengan riwayat kepemilikannya.
Surat pernyataan ini harus dilampiri dengan surat pernyataan lain dari ketua RT atau RW yang isinya menerangkan lahan tidak sedang dalam urusan hukum dan sengketa. Surat ini dikuatkan dengan tanda tangan dari kepala lurah atau pejabat lain yang setingkat.
Setelah semuanya lengkap surat permohonan ini kemudian diajukan pada pihak BPN atau Badan Pertanahan Nasional di daerah yang bersangkutan. Selanjutnya dari pihak BPN akan mengirim tim untuk melakukan peninjauan langsung pada lokasi di mana tanah itu berada serta pada saat bersamaan dilakukan pengukuran luas dan hal lain yang berkaitan. Hasil pengukuran tersebut kemudian dibuatkan gambar atau denahnya dan dilanjutkan dengan proses pengesahan.
Proses berikutnya yaitu pihak BPN akan minta pertimbangan pada sebuah panitia yang disebut dengan panitia A. Dari sini kemudian dibuatkan informasi tentang penerbitan sertifikat tanah itu dan ditempelkan pada papan pengumuman di kantor keluarahan selama dua bulan. Bila tidak ada phak yang merasa keberatan atas pembuatan sertifikat, maka surat ini segera diterbitkan.