Jika Garuda Terancam Pailit, Adakah Perlindungan Asuransi untuk Korporasi Pailit? | Asura
Jika Garuda Terancam Pailit, Adakah Perlindungan Asuransi untuk Korporasi Pailit?
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengembalikan sejumlah armada pesawat ke perusahaan penyewa atau lessor. Jika sebelumnya Garuda Indonesia mengoperasikan 142 armada, kini emiten pelat merah hanya akan mengoperasikan 53 pesawat saja.
Adapun jumlah armada yang dioperasikan selama masa pandemi berkurang sehingga yang saat ini dioperasikan untuk mendukung operasional perusahaan ada pada kisaran 53 pesawat, tulis manajemen dalam Keterbukaan Informasi BEI.
Bagaimana jika Garuda nantinya terancam pailit? Apakah ada asuransi yang bisa memberikan proteksi untuk perusahaan yang terancam pailit?
Perlindungan Asuransi untuk Korporasi Pailit
Banyak bisnis yang terpaksa tutup karena COVID-19 telah beralih ke asuransi untuk mencoba memulihkan kerugian yang diakibatkannya. Bagi perusahaan yang sedang berjuang, asuransi mungkin merupakan sumber dana yang sangat dibutuhkan. Demikian pula, bagi mereka yang mengejar klaim terhadap perusahaan yang sedang berjuang, asuransi dapat menjadi sumber pemulihan terbaik. Karena semakin banyak perusahaan yang terus berjuang selama krisis ekonomi ini, para profesional risiko untuk kedua perusahaan ini dan mereka yang berbisnis dengan mereka perlu menyadari bagaimana kebangkrutan mempengaruhi pertanggungan asuransi.
Perspektif Tertanggung
Bahkan di saat-saat terbaik, polis asuransi adalah aset yang berharga, tetapi ketika perusahaan mengajukan kebangkrutan, pertanggungan asuransi menjadi sangat penting. Topik utama yang biasanya muncul bagi pemegang polis dalam skenario kebangkrutan meliputi:
Kewajiban penanggung
Korporasi yang sudah kekurangan uang dapat ditantang lebih lanjut ketika dihadapkan dengan litigasi. Penundaan otomatis yang dipicu pada pengajuan kebangkrutan memberikan ruang bernapas bagi korporasi debitur, tetapi ketika litigasi terjadi, polis asuransi dapat memberikan bantuan tambahan. Kabar baiknya adalah bahwa sebagian besar polis menyatakan bahwa kebangkrutan tidak membebaskan penanggung dari kewajibannya berdasarkan polis. Bahkan, undang-undang negara bagian seringkali mengharuskan kebijakan untuk memuat ketentuan tersebut. Dengan demikian, perusahaan asuransi masih berkewajiban untuk membayar biaya seperti kerugian pihak pertama perusahaan yang pailit atau pembelaannya untuk litigasi pihak ketiga.
Kepemilikan hasil polis
Polis asuransi itu sendiri biasanya akan dianggap sebagai bagian dari harta pailit. Undang-undang Kepailitan A.S. Bagian 541(a) menetapkan bahwa harta warisan mencakup "semua kepentingan yang sah atau setara dari debitur dalam harta benda sejak dimulainya perkara," termasuk hasil "dari atau dari harta benda warisan". Pengadilan telah menemukan bahasa ini untuk memasukkan hak kontrak debitur dalam polis asuransi.
Namun, sebagian besar pengadilan telah membedakan antara polis asuransi itu sendiri dan hasil dari polis tersebut. Apakah hasil tersebut dianggap sebagai bagian dari harta pailit tergantung pada jenis polis yang dipermasalahkan, serta siapa yang dapat mengambil manfaat dari polis tersebut. Misalnya, hasil yang dibayarkan dari polis asuransi kewajiban kepada pihak ketiga (misalnya, seorang individu yang mengklaim bahwa dia terluka secara fisik sebagai akibat dari tindakan perusahaan) kemungkinan besar tidak akan dianggap sebagai bagian dari harta warisan karena tujuan asuransi kewajiban adalah untuk melindungi pihak ketiga. Oleh karena itu, debitur/pemegang polis biasanya tidak memiliki klaim atas hasil tersebut.
Di sisi lain, hasil dari kerugian pihak pertama berdasarkan kebijakan properti biasanya akan menjadi bagian dari harta pailit. Banyak pemegang polis mencari kerugian gangguan bisnis karena penutupan paksa akibat COVID-19. Klaim-klaim ini biasanya berada di bawah kebijakan properti, jadi jika perusahaan yang bangkrut mengejar dan memulihkan hasil tersebut, dana tersebut kemungkinan akan menjadi milik perusahaan asuransi.