Pengelolan hutan Jawa ditopang oleh pengelolaan hutan rakyat dan hutan negara. Hutan rakyat beralas titel pada tanah hak milik yang dibuktikan dengan hak atas tanah berupa sertifikat tanah (atau: letter C, letter D). Yang dibutuhkan adalah bagaimana pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Javlec ikut berkontribusi pada penguatan kelompok petani hutan rakyat dan penguatan pengelolaan hutan rakyat. Ini juga berkaitan dengan kluster program penguatan tata kelola hutan.
Dalam konteks pengelolaan hutan, pelibatan masyarakat sekitar hutan adalah sebuah keharusan. Ini karena masyarakat sekitar hutan membutuhkan akses ke hutan negara untuk mencukupi penghidupannya. Masyarakat sekitar hutan cenderung memiliki ekonomi yang rendah bahkan rentan terhadap kemiskinan. Kepastian hak akses menjadi jaminan bagi masyarakat sekitar hutan untuk kesejahteraan pengidupannya.
Bentuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah: dialog multipihak, fasilitasi perizinan, pendampingan masyarakat, dan advokasi kebijakan. Pada tataran lapangan, penyiapan kelembagaan masyarakat dilakukan agar kelompok masyarakat mampu mengelola hutan dengan baik. Sementara pada tataran kebijakan, terus didorong penyempurnaan kebijakan perhutanan sosial yang lebih baik.
Masyarakat mampu mengelola sumberdaya hutan secara berkelajutan. Akses pemanfaatan sumberdaya hutan adalah hak masyarakat. Image bahwa masyarakat sekitar hutan tidak mampu mengelola hutan adalah tidak benar. Bahwa mengelola menggunakan praktek-praktek kehutanan (seperti diajarkan di kampus-kampus atau di peraturan-peraturan kehutanan), tentunya masyarakat belum dapat seperti itu pada awalnya. Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan secara turun temurun memegang teguh kearifan lokal dalam memanfaatkan sumberdaya hutan.
Yang diperlukan adalah menuangkan kearifan lokal dalam rencana pengelolaan hutan dan administrasi kelembagaan masyarakat sebagai pengelola hutan. Untuk itulah pendampingan dibutuhkan untuk memperkuat kelembagaan.
Pasca perolehan hak akses secara legal, fasilitasi penguatan usaha-usaha ekonomi produktif diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah dari hasil-hasil hutan. Masyarakat lambat laun akan meninggalkan kelompok tani, jika tidak ada manfaatnya. Manfaat peningkatan ekonomi yang paling mudah diukur oleh masyarakat. Kelompok harus mampu memberikan kemudahan akses terhadap sumberdaya hutan dan peningkatan nilai tambah secara ekonomi.