Trenggalek, 16/1 - Minat masyarakat Trenggalek, Jawa Timur untuk mendaftar program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui jalur umum masih rendah, terbukti hingga pertengahan Januari baru terdapat 250-an pendaftar.
Loket Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Trenggalek yang berada di area Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soedomo, Kamis juga tampak sepi dan hanya terlihat beberapa orang yang mendaftar program nasional itu.
"Dari ratusan pendaftar JKN jalur umum tersebut sebagian besar adalah peserta dadakan yang berasal dari pasien rumah sakit ini, karena ini memang beda dengan asuransi lain, begitu mendaftar bisa langsung digunakan," kata Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Trenggalek, Wihartadi.
Menurutnya, animo masyarakat Trenggalek untuk mendaftar BPJS Kesehatan tersebut jauh lebih rendah dibanding dengan beberapa kabupaten maupun kota lain.
Meski demikian, pihaknya optimistis dalam beberapa bulan kedepan jumlah masyarakat yang mendaftar bertambah secara signifikan. mengingat saat ini sebagian masyarakat masih belum faham dengan kebiajakan baru itu.
Lanjut Wihartadi, meskipun prorgam JKN baru diluncurkan pada tanggal 1 Januari 2014 yang lalu, BPJS Kesehatan Trenggalek mengklaim tidak menemui hambatan yang berarti.
Seluruh peserta yang sebelumnya masuk dalam jaminan Asuransi kesehatan (Askes), Janiman Kesehatan Nasional (Jamkesmas) maupun Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dapat terlayani dengan baik.
Orang nomor satu di BPJS Kesehatan Trenggalek ini mengakui, untuk sementara kantor pelayanan Trenggalek masih menumpang di salah satu ruangan rumah sakit milik pemerintah daerah. Namun dalam beberapa bulan kedepan akan segera dipindah ke kantor yang baru di Jalan Veteran.
"Kami sudah sewakan kantor di Jalan veteran, namun saat ini kami masih mengurus beberapa kelengkapan termasuk internet serta fasilitas lainnya, karena pelayanan kami berbasis internet," imbuhnya.
Sementara itu, salah satu aggota Komisi IV DPRD Trenggalek, Alwi Burhanuddin mengatakan, kantor BPJS Kesehatan saat ini masih kurang layak, karena jadi satu dengan rumah sakit.
"Idealnya memang harus punya kantor sendiri, kalau hanya seperti ini masyarakat umum juga banyak yang tidak tahu, apalagi lokasinya di dalam," katanya.
Pihaknya meminta pihak BPJS Kesehatan untuk segera menyiapkan kantor yang representatif, sehingga pelayanan masyarakat dapat dilakukan dengan baik.